NEW
Font size
WorksheetsPKN KLS XI UH
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
NKRI memiliki hukum dasar yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dilihat dari bentuknya hokum dasar tersebut dapat digolongkan dalam hukum
Tertulis
Tidak tertulis
Privat
Public
Objectif
Kesadaran hukum warga dalam mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan tindakan warga
Tidak membawa STNK dan SIM saat berkendara
Menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari
Memarkirkan kendaraan di tempat parker
Menggunakan helm
Membuat SIM secara illegal
Berikut yang termasuk komponen upah adalah
Upah pokok,bonus,dan THR
Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
Bonus,tunjangan tetap, dan THR
Bonus, tunjangan tidak tetap dan tetap
Fasilitas,bonus, dan THR
Berikut pasal yang memuat tentang asas no work,no pay adalah ….UU No 13 Tahun 2003
Pasal 91 ayat 1
Pasal 92 ayat 1
Pasal 92 ayat 2
Pasal 93 ayat 1
Pasal 93 ayat 1
Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (PKPI) dan Panel Spesial Pidana Internasional (PSPI) adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat adhoc. Ad hoc artinya
Tidak dapat dibubarkan
Harus dilanjutkan ke pengadilan permanen
Keputusna bersifat sementara
Keputusan tidak memiliki kekuatan hokum tetap
Setelah selesai mengadili,pengadilan dibubakan
Suatu kesepakatan awal diantara pihak bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan merupakan pengertian dari
Compulsory jurisdiction
Ex aequo et bono
Advisory opinion
Compromis
Arbitration
System hukum Indonesia telah mendapat pengaruh dari system ukum barat. Bukti pengaruh hukum anglo saxon ditunjukkan dengan…
Diberlakukannya tata urutan perundang undangan nasional
Penggunaan doktrin dan undang-undang sebagai sumber hokum.
.
Adanya traktat yang mengikat Negara anggota
Penggunaan yurisprudensi dalalm memutus suatu perkara.
Adanya KUHP dan KUH Perdata yang dikodifikasi
Setiap tanggal 16 Agustus,Presiden RI melakukan pidato pertanggung jawaban di depan MPR. Pidato Presiden tersebut dikenal dengan pidato kenegaraan. Jika dikaitkan dengan penggolongan hokum berdasarkan
Sumbernya.
Bentuknya.
Isinya.
Tempat berlakunya.
Lama berlakunya
Hakim berwenang membuat putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dibuat hakim harus mewujudkan tujuan hokum, yaitu menciptakan..
Kepastian,keadilan dan keamanan.
Keadilan,kepastian, dan kemanfaatan.
Kepastian, kemanfaatan dan kepihakan.
Kepastian,keberpihakan dan keamanan.
Kemanfaatan,kepastian dan keberpihakan
Kebutuhan yang layak ditiap tiap provinsi berbeda. Hal ini berpengaruh pada perbedaan.
System pengupahan
Perjanjian kerja
Upah minimum.
Dana pensiun
Fasilitas kerja.
Memberikan kepastian pendapat dan penyesuaian dengan perkembangan tingkat kehidupan di masyarakat merupakan kewajiban..
Menteri ketenagakerjaan
Pekerja
Pengusaha
LSM
Pemerintah.
Menurut pasal 93 ayat 1 undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh
Pensiun dini
Terkena PHK
Sakit menahun.
Tidak melakukan pekerjaan.
Mengalami kecelakaan kerja
Menurut pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyusun struktur dan skala upah berdasarkan golongan,jabatan,masa kerja,pendidikan dan kompetensi merupakan kewajiban
Pemerintah
Pengusaha.
Pemilik modal.
Badan hukum.
Wirausahawan
Berikut yang termasuk ancaman dibidang social budaya adalah
Paham komunisme dan liberalism
Timbulnya kesenjangan social yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas.
Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Penggunaan kekuatan dlam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa.
Ancaman keamanan laut dan udara.
Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan adalah..
Penuntutan.
Penyidikan.
Penyelidikan.
Pemeriksaan.
Penangkapan.
Seorang narapidana akan mengajukan grasi kepada presiden. Dalam hal pemberian grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan dari sebuah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Lembaga yang dimaksud adalah
Mahkamah Konstitusi
Pengadialan tata usaha Negara.
Mahkamah agung
Komisi yudisial
Pengadilan tinggi.
Kemampuan perusahaan dan kondisi pasar kerja merupakan factor yang mempengaruhi pemberian..
Upah
Bonus.
Pensiun.
Jaminan social
Jaminan hari tua
Undang undang Nomor 40 tahun 2004 merupakan contoh hukum positif Indonesia yang mengatur tentang..
Keselamatan kerja.
Fasilitas kerja.
Fasilitas kesehatan
Ketenagakerjaan
Jaminan social
Negara A melakukan pencaplokan terhadap Negara B . disinyalir terjadi berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Negara B. akan tetapi Mahkamah Internasional belum bias menyidangkan kasus tersebut karena
Tidak ada pengaduan dari korban.
Termasuk masalah intern Negara.
Bukan pelanggaran HAM yang berat.
Tidak ditemukan cukup bukti.
Masih dlam kondisi konflik
Terjadi perjanjian internasional harus melalui berbagai tahapan. Salah satu tahap perjanjian internasional dalam bentuk tindakan internasional ketika suatu Negara menyatakan kesediaanya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasioanl disebut
Signatur
Ratifikasi
Strategi
Diplomasi
ekstradisi
