NEW
Font size
WorksheetsPPKN KELAS 11 SEMUA JURUSAN
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 20mins
Keseluruhan kaidah dan azaz yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antar negara dengan negara merupakan pengertian hukum inter nasional menurut ….
J.L Bierly
Ivan A shearer
J.G Starge
Wirdjono projdodikoro
Mochtar kusuma atmaja
Prinsip-prinsip,dan aturan aturan yang harus di patuhi oleh negara negara dalam hukum internasional menurut ivan A shearer adalah ….
Negara dengan subyek hokum lain bukan negara
Hubungan antar negara dengan negara
Subjek bukannegara satu sama lain
Individu – individu yang menjadi perhatian komunitas internasional
Anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara
Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan hukum bagi warga negara nya dimana pun warga negara Indonesia berada. Hal tersebut berkaitan dengan azas hukum internasional ,yang di tetapkan ,yaitu asas….
Hukum
Territorial
Kebangsaan
Keterbukaan
Kepentingan Umum
Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam ikatan hukum internasional .oleh karena itu ,setiap negara harus saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lain nya hal ini sesuai dengan asas …
Territorial
Kebangsaan
Pacta sunt servanda
Equal rights
Keterbukaan
Informasi yang jujur dan dilandasi keadilan merupakan hal penting dalam hubungan internasional sehingga setiap negara dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional .hal tersebut sesuai dengan asas…..
Kebangsaan
Keterbukaan
Kepentingan umum
Equal rights
Pacta sunt servanda
Mendengarkan pendapat para ahli hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional ,yaitu…
Doktrin
Yurisprudensi
Prinsip hukum umum
Perjanjian internasional
Kebiasaan internasional
Proses kemerdekaan bagi bangssa Indonesia tidaklah mudah karena belanda masih ingin menduduki Indonesia dengan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.untuk itu dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia – belanda pada tanggal….
27 Desember 1947
28 januari 1949
19 desember 1949
27 desember 1949
17 Agustus 1950
Konvensi internasional sebagai induk perjanjian internasional yang dilaksana kan berdasarkan kebiasaan internasional dan di putuskan oleh mahkamah internasional atau pendapat –pendapat ahli hukum internasional aalah konvensi ….
Jenewa 1949
Wina 1969
Berner 1986
Opium internasional
Internasional solas
Palang merah Indonesia yang merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Jeneva,Swiss di tetapkan sebagai subjek hokum internasional karenamerupakan organisasi internasioanal berdasarkan ketetapan …..
KonvensiJenewa 1949
Konvensi wina 1949
Perjanjian internasional tahun 1919
Perjanjian italia tahun 1929
Perjanjian perdamaian persailles
Berikut yang bukan merupakan perbuatan individu yang dapat dituntut ke mahkamah internasional adalah kejahatan ….
Perdamaian (mengobarkan perang)
Pelanggaran HAM berat
Melanggar hukum perang
Kesepakatan jahat bertarap internasional
Sabotase terhadap kebijakan suatu negara
Perjuangan negara palestina dengan melakukan upaya gerakan peembebasan nasional agar mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara negara lain dilakukan sejak tahun …….
1947
1948
1949
1950
1957
Tahta suci (vatikan) dijadikan sebagai subjek hukum internasional sejak terjadinya …..
Konvensi Jenewa 1949
Konvensi wina 1969
Perjanjian internasional tahun 1919
Perjanjian italia tahun 1929
Perjanjian perdamaian Versailles
hukum perjanjian internasional merupakan hukum yang mengikat bagi negara –negara yyang melakukan perjanjian internasional .negara tidak dapat menjadikan hukum nasional nya sebagai alasan untuk tidak dapat menjalankan kewajiban perjanjian internasional.negara tidak dapat menjadikan hukum nasional nya sebagai alasan untuk tidak dapat menjalan kan kewajiban perjanjian innternaonal .pernyataan tersebut ditegaskan dalam ….
Konvensi wina tahun 1969
Konvensi berner tahun 1986
Universal copyright convention
Konvensi internasional SOLAS
Konvensi ovium Internasional
Mahkamah internasional yang didirikan untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan antar negara dan memberikan opini atau nasehat berdasarkan hukum internasional yang di sepakati ,berkedudukan di…………
Jenawa swiss
Washington DC
Den hag belanda
Paris,prancis
Berlin,Jerman
1. Perhatikan data –data berikut :
1) Persamaan penafsiran perjanjian internasional
2) Perebutan sumber sumber ekonomi
3) Pengaruh ekonomi ,politik,atau keamanan regional
dan internasional
4) Intervensi terhadap kedaulatan negara lain
5) Penghinaan terhadap harga diri bangsa
Penyebab sengketa oleh internasional ditunjukan
oleh nomor..
1),3) dan 4)
2),3) dan 4)
2),3) dan 5)
2),4) dan 5)
3),4) dan 5)
Batas suatu negara sering berada jauh dari pusat negara dan mungkin berpindah dari tahun ke tahun akibat perubahan alam .hal ini sering kali menjadi awal terjadinya sengketa
Posisi
Wilayah
Daratan
Hukum
Sumber daya alam
Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda akhirnya mendapat bantuan dari PBB sebagai badan internasional yang bertujuan membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan belanda cara yang dilakukan oleh PBB adalah menyelesaikan konflik berdasarkan …..
Negosiasi
Mediasi
Inquiry
Arbitrase
Konsiliasi
Suatu perselisihan langsung di hentikan oleh pihak ke tiga yang memberikan keputusan dan di terima serta ditaati oleh kedua belah pihak.kejadian seperti itu terlihat setiap hari dan berulang kali dimana saja dalam masyarakat ,bersifat spontan dan informasi proses semacam ini di sebut .
Negosiasi
Mediasi
Inquiry
Arbitrase
Konsiliasi
Ketika terjadi konflik anatara dua negara ,salah satu negara meminta waktu atau atau suatu jeda untuk melakukan perawatan bagi yang luka –luka ,mengubur yang tewas atau mengadakan perundingan perdamaian dan merayakan hari suci keagamaan.hal ini merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui …..
Mediasi
Konsolidasi
Gencatan senjata
Pengadilan lain ,
Mahkamah internasional
Pelanggaran berat atas hokum kemanusiaan internasional seperti genosida,kejahatan terhadap kemanusiaan ,dan kejahatan perang diakhiri atau diputuskan dengan adanya …..
Mahkamah kejahatan internasional
Pengadilan internasional untuk hukum laut
pengadilan internasional HAM
Mahkamah konstitusi internasional
Mahkamah internasional
Hubungan internasional merupakan hubungan antara …
Warga negara suatu negara dengan warga negara lain ,negara dan individu atau badan hukum,serta negara dan negara
Warga negara suatau negara dengan warga negara lain
Suatu negara dengan warga negara lain
Negara Dan individu /badan hukum
Negara dan negara
Faktor internal terjadinya kerjasama antar negara adalah kekhawatiran ancaman terhadap kelangsungan hidup yang terdiri dari...
Masalah social
Gangguan politik
permasalahan ekonomi
perselisihan perdagangan
penguasaan oleh negara lain
perhatikan negara – negara berikut ini
1) mesir
2) belanda
3) jepang
4) Australia
5) Saudi arabia
Negara –negara yang mendukung kemerdekaan indonesia di awal kemerdekaan di tunjukan pada nomor ….
1, 2 dan 3
1,2, dan 5
1,4 dan 5
2,3,dan 4
3,4,dan 5
Kebijakan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam …
Visi masa depan bangsa
Kepribadian bangsa
Lambang negara
Tujuan negara
Dasar negara
Berikut yang bukan negara kerja sama bilateral Indonesia adalah ..
India
Italia
Jepang
Vietnam
Taiwan
Berikut yang merupakan hasil dari konferensi tingkat tinggi(KTT) asia – afrika ke 60 adalah ..
Pesan Jakarta 2015,deklarasi mengenai filifina ,deklarasi penguatan kemitraan strategis asia dan afrika
Pesan bandung 2015,deklarasi mengenai Filipina ,deklarasi penguatan kemitraan , strategis asia dan afrika
deklarasi penguatan kemitraan , strategis asia dan afrika ,pesan bandung 2014,deklarasi mengenai palestina
deklarasi mengenai palestina ,pesan bandung 2015,deklarasi mengenai kemitraan ,strategis asia dan afrika
deklarasi penguatan kemitraan ,srtrategis asia dan afrika ,pesanbandung 2014,deklarasi mengenai Filipina
kerjasama Indonesia dengan east asia summit antara lain dalam …
perdagangan dan politik
pemberantasan illegal ,unreportedand unregulated fhising
riset dan teknologi pertahanan
peningkatan volume perdagangan
kemanan dan penentuan batas wilayah
Perserikatan bangsa –bangsa bertujuan …
menyelamatkan bebebrapa negara dari bencana perang
mewujudkan kesejahteraan negara tertentu
mewujudkan perdamaian dunia yang abadi
menyelamatkan negara berkembang dari bahaya kemiskinan
menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya kelaparan
Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun…dan keluar dari keanggotaan pada tahun…dan masuk lagi jadi anggota PBB pada tahun…….
1950,1955
1950,1960,1966
1950,1965,1966
1960,1965,1966
1960,1966,1976
Padat ahun 2014 indonesia mengirim personil untuk peacekeeping operation (PKO) sebanyak…
2840
1837
1873
2480
1840
Salah satu peran aktif Indonesia ditingkat ASEAN adalah …..
Menteri luar negeri Indonesia pernah menjabat sebagai ketua siding ke 26 majelis umum PBB pada Tahun 1971
Turut berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi norma –norma perlindungan HAM
Penggagas ASEAN framework for regional comprehensive Economic partnership (RCEP)
Terpilih menjadi anggota dewan penasehat pusat penanggulangan terorisme PBB
Menjabat sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB
Perbedaan mendasar antara gerakan non blok dan konverensi Asia afrika (KAA) adalah ....
gerakan non blok mencakup negara –negara di benua – benua selain Asia Afrika
KAA menghususkan diri untuk negara negara yang ada di Asia saja
KAA menghususkan diri untuk negara negara yang ada di Afrika saja
gerakan non blok mencakup negara –negara di benua – benua Asia Afrika
gerakan non blok mencakup seluruh negara –negara di Dunia
suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan nya merupakan definisi perjanjian internasional yang diungkapkan oleh…
oppenheimer- lauterpacht
open house
muchtar kusatmaja
Miriam budihardjo
Ferdi
Perjanjian formal mengenai batas wilayah laut dibagian barat selat singapura telah diratiifikasi Indonesia dalam undang –undang nomor…
3 Tahun 2001
3 tahun 2010
3 tahun 2011
4 tahun 2001
4 tahun 2010
Suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi adalah ....
Charter
Pertukaran nota
Fakta
Deklarasi
Piagam
1. Perhatikan hal -hal berikut
1) Penandatanganan
2) Ratifikasi
3) Perundingan
4) Persetujuan parlemen
5) Pengesahan
Urutan tahapan perjanjian internasional menurut mochtar kusuma atmaja adalah ….
1),4),5)
2)),4),5)
3,1,2)
3,1,5)
3,4,1)
Salah satu ketentuan dalam konvensi hukum laut yang amat penting bagi Indonesia adalah ….
Pengakuan batas 20 mil laut sebagai zona ekonomi ekslusif
Pengakuan aatas batas 2 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
Pengakuan batas 22 mil
Pengakuan hak negara tak berpantai
Pengakuan negara tak berpantai
seorang perwakilan diplomatik adalah....
Duta
Duta besar
Kuasa usaha
Menteri luar negeri
Menteri dalam negeri
Hak seorang perwakilan diplomatic dan perwakilan konsuler yang mencakup halaman dan bangunan nya disebut hak…..
Imunitet
Kekebalan
Kebebasan
Diplomatic
ekstra teritorialites
Konvensi wina mengenai hubungan konsuler dan optimal protokol dilaksanakan pada tahun …..
1962
1963
1964
1965
1966
