Dibuat oleh PBB

Dibuat oleh Uni Eropa

DIbuat oleh negara negara maju

Tidak ada

Tidak ada

Mengikuti hukum Pajak Internasional

Mengikuti Konvensi atau traktat

Ada

Tidak bertempat tinggal di indonesia

Bertempat tinggal di indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang dapat menerima penghasilan dari indonesia tidak dengan menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di indonesia

Jawaban a , b , c semua benar

Fasilitas perpajakan

Penghapusan dipercepat

Kewenangan pemerintah melakukan perjanjian perpajakan dengan negara lain

Kewenangan DPR untuk menetapkan RUU menjadi UU

Bersifat anjuran

Tidak mengikat

Tidak mengandung sanksi bila tidak dipenuhi

Mengikat bagi peserta

Tidak ada persoalan karena tiap Negara mempunyai UU Pajak masing-masing

Telah diatasi dengan adanya Perjanjian Perpajakan antar Negara atau UU Pajak tiap Negara

Telah diatasi dengan adanya Konvensi atau Traktaat Perpajakan

Terjadinya Pengenaan Pajak Berganda Internasional.

Pengenaan Pajak lebih dari 1 (satu) kali dari objek yang sama

Pengenaan pajak yang sama oleh 2 (dua) negara yang berbeda

Merugikan pengusaha karena membayar pajak 2 (dua) kali.

Adalah wajar karena pajak- pajak tsb telah dibebankan sebagai biaya

Konflik antara perbedaan definisi kependudukan

Konflik antara azas domisili dengan azas sumber

Konflik definisi penghasilan

Konflik antara perbedaan tarif pajak

Hal ini sudah diantisipasi dalam UU Pajak Indonesia

Hal ini belum diatur dalam UU Pajak Indonesia

Hal ini sudah diatur dalam Konvensi atau Traktaat Perpajakan

Hal ini sudah diatur dalam Perjanjian Perpajakan antar Negara

Dianut oleh UU Pajak Indonesia

Tidak dianut oleh UU Pajak Indonsi

Metode ini hanya bersifat teori, tidak ada Negara yang menganutnya.

Diatur dalam Perjanjian Perpajakan antar Negara

Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim usaha dunia

Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri

Peningkatan sumber daya manusia

Peningkatan kualitas kesejahteraan

Capital Export Neutrality

Capital Import Neutrality

National Neutrality

Capital Nationality

Pasal 24 UU PPh

Pasal 23 UU PPh

Pasal 22 UU PPh

Pasal 21 UU PPh

Untuk meningkatkan perekonomian salah satu negara.

Menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari salah satu negara negara.

meningkatkan perekonomian dan perdagangan ke dua negara

Meningkatkan ekonomi organisasi tertentu