Asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI disebut …..

Asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayahnya tertentu disebut …..

Perhatikan pernyataan di bawah ini:

(1) Pemerintahan berjalan lebih efektif

(2) Daerah tidak dapat menentukan kebijakan sendiri

(3) Pemanfaatan sumber daya alam akan lebih efektif dan efisien

(4) Sumber daya menusia daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan potensi daerahnya

Dari pernyataan tersebut, yang bukan merupakan manfaat otonomi daerah adalah nomor ....

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 10 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004, sekalipun daerah diberi keleluasaan dan kewenangan

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, namun ada

enam urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di bawah ini yang termasuk dalam urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah ....

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang . Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

Berikut ini daerah di Indonesia yang tidak menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu …..

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan merupakan beberapa contoh dari asas otonomi daerah yaitu....

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor....

Berikut ini yang bukan termasuk tujuan diadakannya otonomi daerah yaitu ....