Macam-macam kriteria perolehan yang sah terkait perolehan BMN kecuali :

Termasuk kategori Aset Lainnya, kecuali:

Termasuk kategori Persediaan, kecuali:

Termasuk kategori Aset Tetap, kecuali:

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing, pengertian dari azaz:

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan, definisi dari azas

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN, adalah definisi azas

Menteri Keuangan selaku BUN adalah pengelola barang

Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang

Kepala kantor adalah kuasa pengguna barang

Perencanaan kebutuhan BMN/D meliputi, kecuali:

Pengadaan BMN/D dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

Status penggunaan barang ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk BMN; Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk BMD

BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya:

a. untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga yang bersangkutan

b. untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan kepada Pengelola Barang, untuk...kecuali:

Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan, dicabut penetapan status penggunaannya

Bentuk-bentuk pemanfaatan, kecuali

Jangka waktu Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) paling lama 70 tahun dan dapat diperpanjang

Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani

Tiga jenis pengamanan BMN/D kecuali

Pengamanan Fisik BMN/D bertujuan untuk, kecuali:

Melengkapi bukti status kepemilikan dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan, merupakan contoh pengamanan:

Penilaian dilakukan dlm rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan (kecuali pinjam pakai), dan pemindahtanganan BMN/D (kecuali hibah)

BMN/D yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN/D melalui...

Pemindahtanganan BMN untuk (a) tanah dan/atau bangunan; dan (b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100 M dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN/D. Dilakukan dalam hal kondisi BMN

Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan BMN/D dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengguna barang

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku