WorksheetsPPKn X
Total questions: 40
Worksheet time: 2hrs 0mins
Name
Class
Date
1.
Rakyat adalah semua orang berada dan berdiam dalam suatu negara yng tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan, baik dia berkewarganegaraan yang sama atau berbeda (asing). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bhwa…
a)
a. rakyat merupakan bagian kecil dari penduduk
b)
b. rakyat mencakup penduduk saja
c)
c. rakyat merupakan status warga negara saja
d)
d. rakyat mencakup penduduk dan status warga negara
e)
e. rakyat bagian kecil dri warga negara
2.
Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah
a)
a. menghormati perayaan hari besar ummat beragama lain nya
b)
b. ikut serta dalam perayaan hari besar agama lainnya
c)
c. tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah
d)
d. berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan
e)
e. menetapkan hari besar keagamaan
3.
Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
a)
a. Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia
b)
b. setiap orang asing yang menempati wilayah indonesia adalah warga Negara Indonesia
c)
c. Penduduk Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang di sahkan oleh Undang-undang
d)
d. Orang asing yang telah di sahkan dengan Undang-undang merupakan warga negara indonesia
e)
e. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesi
4.
Montesqueiu merupakan salah satu tokoh yang mendai pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pemisahan kekuasaan atau yang di kenal dengan trias politica. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari
a)
a. eksekutif, federatif, dan legislatif
b)
b.legislatif, yudikatif dan federatif
c)
c. legislatif, eksekutif dan yudikatif
d)
d. legislatif, eksekutif dan federatif
e)
e. eksekutif, federatif dan yudikatif
5.
kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan…
a)
a.konstitutif
b)
b. eksekutif
c)
c. legislatif
d)
d. yudikatif
e)
e. eksaminatif
6.
Kementerian Negara adalah
a)
a. lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi
b)
b. lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
c)
c. lembaga negara yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanan Undang-undang
d)
d. lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
e)
e. lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewangan dlam penyelenggaraan pemerintahan
7.
dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah…
a)
a. spritual
b)
b. kultural
c)
c. institusional
d)
d. politik
e)
e. sosial
8.
8. pncasila mengandung nilai-nilai yang penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah…
a)
a. perdamaian
b)
b. solidaritas
c)
c. partisipasi
d)
d. demokrasi
e)
e. kesetaraan
9.
Berikut ini yang tidak termasuk nilai nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah…
a)
a. persamaan
b)
b. perdamaian
c)
c. penghargaan atas hak
d)
d. solidaritas
e)
e. permusyawaratan
10.
salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah…
a)
a. menghargai hak orang lain
b)
b. mencintai tanah air
c)
c. musyawarah untuk mencapai mufakat
d)
d. menghargai perbedan keyakinan
e)
e. menghargai keaneka ragaman budaya
11.
Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….
a)
a. Bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya
b)
b. Bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing
c)
c. Bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya
d)
d. Bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua
e)
e. Bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah
12.
12. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ….
a)
a. Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi
b)
b. Gubernur dan Wakil Gubernur
c)
c. Gubernur dan Sekretariat Daerah
d)
d.Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah
e)
e. Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah
13.
Perhatikan data berikut ini!<br />1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,<br />2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,<br />3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden,<br />4) Melantik Presiden dan Wakil Presiden,<br />5) Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden<br />Berdasarkan data di atas, manakah yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945?<br />
a)
1, 2, dan 3
b)
1, 3, dan 4
c)
1, 4, dan 5
d)
2, 4, dan 5
e)
3, 4, dan 5
14.
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 A ayat (1), antara pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan
a)
a.keuangan
b)
b. wewenang
c)
c. pemanfaatan sumber daya alam
d)
d. struktural
e)
e. pelayanan umum
15.
Berdasarkan bagan di atas, perwujudan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal di bidang eksaminatif adalah … .
a)
a. pembagian kewenangan antara BPK dengan perwakilan BPK provinsi
b)
b. pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dari Presiden
c)
c. pembagian kewenangan antara DPR dan MPR
d)
d. distribusi kewenangan dari DPR ke DPRD
e)
e. pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung dari Mahkamah Konstitusi
16.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem tersebut, Presiden mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden merupakan salah satu pemegang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh penerapan kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah … .
a)
a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara
b)
b. Presiden mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
c)
c. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung
d)
d. mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan
e)
e. mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan
17.
Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang membedakan nilai unitaris dengan nilai dasar desentralisasi teritorial?
a)
a. Nilai unitaris menekankan pada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan negara oleh pemerintah daerah.
b)
b. Nilai unitaris menekankan pada pengelompokan jenis pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pemusatan seluruh urusan pemerintahan di tangan pemerintah pusat.
c)
c. Nilai unitaris menekankan pada kesatuan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.
d)
d. Nilai unitaris menekankan pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Republik Indonesia, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.
e)
e. Nilai unitaris menekankan pada pembagian kewenangan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh pemerintah daerah.
18.
Salah satu contoh penerapan hubungan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan adalah … .
a)
a. pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
b)
b. program Bantuan Operasional Sekolah untuk membiayai Pendidikan dasar dan menengah
c)
c. pembentukan lembaga peradilan yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota dan provinsi
d)
d. penetapan hari libur nasional berkaitan dengan kegiatan politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
e)
e. pembentukan kesatuan-kesatuan militer territorial di daerah seperti Koramil, Kodim dan Kodam
19.
Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....
a)
a. membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
b)
b. penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
c)
c. menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
d)
d. mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
e)
e. menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi
20.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (divisions/distributions of power). Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah proses pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
a)
a. Proses pembagian kekuasaan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan secara vertikal didistribusikan kepada pemerintah daerah.
b)
b. Proses pembagian kekuasaan dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam sebuah Keputusan Presiden RI.
c)
c. Proses pembagian kekuasaan negara diatur sepenuhnya oleh Presiden RI selaku kepala negara. Presiden mendistribusikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara secara berimbang.
d)
d. Proses pembagian kekuasaan negara ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengklasifikasikan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
e)
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang paripurna menetapkan tugas dan kewenangan setiap lembaga negara yang mencerminkan proses pembagian kekuasaan negara.
21.
Otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan agar kepentingan umum satu daerah dapat diurus lebih baik dengan mengingat sifat atau keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Rakyat di daerah diberi kesempatan untuk memajukan daerahnya, mengenal betul kebutuhan daerahnya, dan memecahkan masalah berdasarkan situasi dan kondisi setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan politis penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah … .
a)
a. adanya ketimpangan kemakmuran antar daerah di Indonesia
b)
b. munculnya fanatisme kedaerahan yang tinggi sehingga risiko gerakan separatisme relatif besar
c)
c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
d)
d. mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan
e)
e. kondisi masyarakat pada daerah kabupaten/kota cenderung homogen, sehingga dengan otonomi daerah akan memudahkan pelaksanaan proses pembangunan
22.
otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi nya adalah…
a)
a. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang terpusat
b)
b. negara yang yang luas dengan penduduk yang bnyak serta tidak beragam
c)
c. keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penangan yang sama
d)
d. wilayah berupa kepulauan yang luas dengan kondisi yang sama
e)
e. efisiensi dan efektifitas indonesia negara luas dengan penduduk yang beragam
23.
sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI adalah…
a)
a. otonimi daerah
b)
b. devolusi
c)
c. dekonsentrasi
d)
d. desentralisasi
e)
e. dekontruksi
24.
penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kotamadya dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu adalah…
a)
a. daerah otonom
b)
b. tugas pembantuan
c)
c. dekonsentrasi
d)
d. desentralisasi
e)
e. sentralisasi
25.
Dibawah ini yang bukan termasuk kelebihan dari desentralisasi adalah…
a)
a. adanya efisiensi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan
b)
b. mengurangi pekerjaan yang kompleks di pemerintahan pusat
c)
c. pemerintah daerah menunggu intstruksi pusat apabila ada kondisi darurat
d)
d. struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian
e)
e. meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah
26.
membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi…
a)
a. layanan
b)
b. pengaturan
c)
c. pemberdayaan
d)
d. keamanan
e)
e. pembantuan
27.
berikut ini yang bukan termasuk urusan pemerintah pusat adalah…
a)
a. moneter
b)
b. yustisi
c)
c. agama
d)
d. kependudukan
e)
e. politik luar negeri
28.
dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewajiban. Berikut yang bukan termasuk kewajiban pemerintah daerah adalah…
a)
a. mengembangkan kehidupan demokrasi
b)
b. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
c)
c. melestarikan nilai sosial budaya
d)
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan
e)
e. memberikan pembinaan dan pemberdayan SDM
29.
dasar hukum yang menjadi landasan bahwa daerah jakarta merupakan daerah khusus ibu kota adalah…
a)
a. UU No. 11 Tahun 2006
b)
b. UU NO. 29 Tahun 2007
c)
c. UU No. 18 Tahun 2001
d)
d. UU No. 21 Tahun 2001
e)
e. UU No. 13 Tahun 2013
30.
memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, mendirikan Lembaga Pemasyarakatan, serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu…
a)
a.agama
b)
b. politik luar negeri
c)
c. moneter
d)
d. keamanan
e)
e. yustisi
31.
Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satunya daerah nangroe aceh darussalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan dari Aceh adalah...
a)
a. Penyelenggaraan kehidupan adat yng bersendikan agama islam
b)
b. pembagian wilayah dibagi kedalam kota administratif dan kabupaten administrasi
c)
c. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundangan
d)
d. ulama berperan dalam penetapan kebijkan di Aceh
e)
e. pendidikan berkualitas serta diberikan muatan lokal sesuai dengan syariat islam
32.
Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah…
a)
a. Jakarta
b)
b. Aceh
c)
c. Yogyakarta
d)
d. Papua
e)
e. Surakarta
33.
hubungan fungsional antara pemerintah dan daerah diatur didalam…
a)
a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
b)
b. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
c)
c. UU No.32 Tahun 2004
d)
d. UU No.23 Tahun 2014
e)
e. UU No 23 Tahun 2015
34.
Manfaat budaya politik dalam masyarakat adalah…
a)
a. orientasi politik atau dukungan masyarakat akan sulit di pengaruhi
b)
b. budaya politik akan bebas dan tidak memiliki dasar
c)
c.hubungan antara faktoryang menyebabkan pergeseran politik dan mudah dimengerti
d)
d. pelaksaan politik akan menjadi otoriter
e)
e. masyarakat tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia politik
35.
Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar untuk memajukan politik di negaranya. Bahkan masyarakat sangat aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kinerja mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, mayarakat Indonesia memiliki orientasi politik yang bersifat...
a)
a. interkatif
b)
b. kognitif
c)
c. afektif
d)
d. evaluatif
e)
e. positif
36.
Maulana Ramjani dan abdul ghoni adalah dua orang pemuda asal desa gempol palimanan, di daerah kedua pemuda tersebut akan diselenggarakan pemilihan kepala desa, semua masyarakat termasuk kedua pemuda tersebut berbondong bondong ke TPS, sikap maulana dan abdul ghoni termasuk kedalam...
a)
a. Budaya Politik parokial
b)
b. budaya politik kaula subyek
c)
c. budaya politik partisipan
d)
d, budaya politik parokial subyek
e)
e. budaya politik subyek partisipan
37.
jika seseorang bersikap menolak kehadiran politik di wilayahnya serta memiliki pandangan buruk terhadap pemilhan umum, hal itu berarti ia memiliki orientasi politik yang bersifat…
a)
a. loyal
b)
b. terasing
c)
c. mendukung
d)
d. apatis
e)
e. fanatik
38.
individu memamhami hal dasar atau pengetahuan politik di negara nya, seperti memahami dan meyakini Garuda Pancasila sebagai lambang negara, mengetahui mata uang negara, dan bahasa yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, individu tersebut memiliki oerientasi politik yang bersifat...
a)
a. kognitif
b)
b. afektif
c)
c. evaluatif
d)
d. interaktif
e)
e. positif
39.
Undang-undang, kebijakan pemerintah, dan lembaga peradilan merupakan bentuk dari obyek politik di Indonesia. Hal-hal tersebut masuk kedalam salah satu jenis obyek politik, yaitu…
a)
a. penyelenggaraan negara
b)
b. umum
c)
c. khusus
d)
d. input
e)
e. output
40.
partai politik, tokoh politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan merupakan bentuk dari obyek politik di Indonesia. Hal tersebut masuk kedalam salah satu jenis objek politik yaitu…
a)
a. penyelenggara negara
b)
b. umum
c)
c. khusus
d)
d. input
e)
e. output
100 %
