NEW
Font size
WorksheetsOtonomi Daerah
Total questions: 20
Worksheet time: 14mins
Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….
dipilih oleh partai politik
dipilih langsung oleh rakyat
pengangkatan kepala daerah
dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
Peradilan/yustisi
Politik luar negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan keamanan
Moneter dan fiskal nasional
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
asas keterbukaan dan akuntabilitas
asas otonomi dan tugas pembantuan
asas kepastian hukum dan demokrasi
asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....
Federal
Serikat
Monarki
Kesatuan
Negara bagian
Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....
Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah.
Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.
Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
asas otonomi dan tugas pembantuan
asas keterbukaan dan akuntabilitas
asas kepastian hukum dan demokrasi
asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia .....
Negara demokrasi berdasar hukum
Negara demokrasi berpenduduk besar
Negara yang subur dan rakyatnya ramah
Negara besar yang penduduk majemuk
Negara yang kaya sumber daya alam
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...
Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.
Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
Meringankan tugas pemerintah pusat
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...
Khusus
Hierarkis
Koordinatif
Substantif
Umum
Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
Kepala Daerah
DPRD
Pemerintah Daerah
Masyarakat
TNI
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...
Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
Sentralisasi, otonomi, kepatutan
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban – kewajiban daerah
4. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kepemimpinan yang adil, tegas dan berwibawa.
Kepala daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan pada nomor .
1, 2, 3
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 4
3 dan 4
Desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de dan centerum yang berarti...
putus, daerah
lepas, pusat
keluar, daerah
menuju, pusat
beralih, daerah
Salah satu kelemahan desentralisasi adalah...
Dapat mengurangi Birokrasi
Peningkatan efisiensi dalam segala hal
Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat
Memberikan kepuasan kepada daerah karena sifatnya yang langsung
Keputusan yang diambil memerlukan waktu lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele
Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakatnya, adalah pengertian dari...
Desentralisasi
Otonomi Daerah
Dekonsentrasi
Devolusi
Daerah Otonom
Tujuan otonomi daerah adalah, Kecuali...
Memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensinya
Memperbaiki kesejahteraan rakyat
Membuktikan kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah
Agar Pemda dapat bebas berkreasi dan berekspresi dalam membangun daerahnya
Agar pemerintah Pusat tidak bekerja
Dibawah ini yang bukan termasuk daerah yang memiliki otonomi khusus adalah ...
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Daerah Sulawesi Tenggara
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Daerah Khusus Papua
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui...
Pilkada
Pilpres
Pemilu
Voting
Musyawarah
Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ...
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
Undang-Undang RI No, 33 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
