NEW
Font size
WorksheetsLatihan Soal PAS Mapel Akuntansi Lembaga
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Salah satu yang membedakan organisasi ini dengan organisasi swasta adalah berdasarkan berikut ini, kecuali . . . .
Tujuan organisasi
Sumber pendanaan
Pola pengendalian manajemen
Pertanggungjawaban
Karakteristik anggaran
Salah satu transaksi yang dilakukan entitas pemerintah yakni pengadaan kendaraan sebagai salah satu penunjang fasilitas operasional entitas. Belanja kendaraan akan dicatat oleh BUD sebagai . . . .
Penambahan aktiva
Penghapusan aktiva
Penentuan laba/rugi
Pengeluaran modal
Penambahan modal
Laporan keuangan entitas pemerintah harus selalu menyajikan laporan yang wajar, sebagai faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan apabila menghadapi peristiwa ketidakpastian. Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan pengertian dari prinsip akuntansi . . . .
Fair presentation
Realization
Periodicity
Consistency
Full disclosure
Perhatikan data berikut:
1. Feedback value 4. Predictive value
2. Jujur 5. Netralis
3. Dapat diverifikasi 6. Lengkap
Salah satu persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas adalah relevan, terletak pada nomor . . . .
1, 2, 3
1, 3, 5
3, 4 , 5
2, 4, 6
1, 4, 6
Sistem pencatatan akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi diakui untuk tujuan pelaporan keuangan dna mengakui pengaruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran berarti penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah basis . . . .
Akuntansi
Akrual
Kas
Periodik
Perpectual
Berikut ini yang merupakan kelebihan dari pencatatan single entry, kecuali yaitu . . . .
Sederhana dan mudah dipahami
Pencatatannya akurat dan teliti
Bagus untuk pelaporan keuangan
Pengontrolan akun mudah
Pencatatannya dilakukan per lembar
Pemerintah Daerah Ulamba pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki kewajiban sebesar Rp 18.000.000,00 dan Aset sebesar Rp 400.000.000,00. Jika tidak ada data lain, maka besarnya ekuitas dana adalah . . . .
Rp 18.000.000,00
Rp 418.000.000,00
Rp 400.000.000,00
Rp 382.000.000,00
Rp 380.000.000,00
Kabupaten Subur Makmur pada tahun 2018 melakukan inventarisasi dengan data sebagai berikut; Kas di kas daerah Rp 437.500.000,00; Persediaan Rp 175.000.000,00; Aset Tetap Rp 262.500.000,00; utang jangka pendek Rp 105.000.000,00; Utang jangka panjang Rp 218.750.000,00. Berdasarkan data tersebut, nilai ekuitas dana investasi dari Kabupaten Subur Makmur adalah . . .
Rp 43.750.000,00
Rp 507.500.000,00
Rp 87.500.000,00
Rp 962.500.000,00
Rp 350.000.000,00
Akun yang saldo akhirnya pada suatu periode akan menjadi saldo awal periode berikutnya adalah akun . . . .
Riil
Tambahan
Nominal
Pelengkap
Wajib
Akun yang dicatat pada posisi debit pada saat terdapat penambahan adalah . . . .
Belanja
Ekuitas dana
Pendapatan
Utang
Kewajiban
Semua rekening penerimaan kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah disebut . . . .
Pembiayaan
Pendapatan LRA
Pendapatan LO
Belanja operasi
Belanja modal
Pemda Kabupaten Sukamandi (Kasda) menerima setoran pajak reklame sebesar Rp 150.000.000,00. Pengaruh dari transaksi ini adalah . . . .
Uang kas di kasda bertambah Rp 150.000.000,00 dan timbul Pendapatan pajak reklame Rp 150.000.000,00
Uang kas di kasda bertambah Rp 150.000.000,00 dan Pendapatan pajak reklame berkurang Rp 150.000.000,00
Uang kas di kasda berkurang Rp 150.000.000,00 dan pendapatan pajak reklame berkurang Rp 150.000.000,00
Uang kas dikasda bertambah Rp 150.000.000,00 dan pendapatan pajak reklame bertambah Rp 150.000.000,00
Uang kas di kasda berkurang Rp 150.000.000,00 dan timbul pendapatan Rp 150.000.000,00
Pencatatan jurnal untuk pembayaran belanja jika menggunakan UP adalah . . . .
Kas (D) Pendapatan (K)
Persediaan (D) Kas (K)
Belanja (D) Kas (K)
Peralatan (D) Kas (K)
Kas (D) Ekuitas Dana (K)
Tanggal 2 April 2018, Bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp 16.800.000,00. Pencatatan pada jurnal realisasi anggaran adalah sebagai berikut . . . .
Kas bendahara penerimaan Rp 16.800.000,00 (D) Pendapatan pajak hotel Rp 16.800.000,00 (K)
Perubahan SAL Rp 16.800.000,00 (D) Pendapatan pajak hotel Rp 16.800.000,00 (K)
R/K PPKD Rp 16.800.000,00 (D) Kas bendahara penerimaan Rp 16.800.000,00 (K)
Piutang pajak hotel Rp 16.800.000,00 (D) Kas bendahara penerimaan (K)
Tidak ada pencatatan jurnal
Tanggal 10 Mei 2018 Bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menyetor kas dari penerimaan uang muka pajak reklame tersebut ke rekening kas daerah sebesar Rp 16.800.000,00. Pencatatan ke dalam jurnal finansial adalah sebagai berikut . . . .
Kas bendahara penerimaan Rp 16.800.000,00 (D) Pendapatan pajak hotel Rp 16.800.000,00 (K)
Perubahan SAL Rp 16.800.000,00 (D) Pendapatan pajak hotel Rp 16.800.000,00 (K)
R/K PPKD Rp 16.800.000,00 (D) Kas bendahara penerimaan Rp 16.800.000,00 (K)
Piutang pajak hotel Rp 16.800.000,00 (D) Kas bendahara penerimaan (K)
Tidak ada pencatatan jurnal
Tanggal 20 Mei 2018, diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar Rp 11.900.000,00, dan terdapat pajak lebih bayar sebesar Rp 70.000.000,00. Transaksi ini termasuk kedalam transaksi . . . .
Cash basic, dan harus dicatat pada jurnal LO dan LRA
Acrual basic, dan harus dicatat pada jurnal LO dan LRA
Cash basic, dan harus dicatat pada jurnal LO saja
Acrual basic, dan harus dicatat pada jurnal LRA saja
Tidak dijurnal
Sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari APBN yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapau dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah adalah . . . .
Dana alokasi
Dana perimbangan
Dana cadangan
Pendapatan yang sah
Laba usaha daerah
Pada tanggal 2 Februari 2018, bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp 28.000.000,00. Transaksi dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan mengkredit akun pendapatan . . . .
Pajak Daerah Rp 28.000.000,00
Pajak Hotel LO Rp 28.000.000,00
Pajak Hotel LRA Rp 28.000.000,00
Pajak Hotel Rp 28.000.000,00
R/K PPKD Rp 28.000.000,00
Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat untuk satu periode akuntansi disebut . . . .
Belanja hibah
Belanja bantual social
Belanja tak terduga
Belanja operasi
Belanja modal
Pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin, disebut . . . .
Pendekatan belanja
Pendekatan modal
Pendekatan pembiayaan
Pendekatan asset
Pendekatan beban
Pengakuan merupakan penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi. Ketentuan pengakuan yang digunakan untuk pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran disebut dengan pengakuan . . . .
Belanja
Beban
Pendapatan
Realisasi
Modal
Pada tanggal 2 Januari 2018, bendahara pengeluaran SKPD dinas pendapatan menerima kas sebagai uang persediaan dari BUD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD dinas pendapatan sebesar Rp 70.000.000,00. Transaksi ini dicatat dalam jurnal finansial dengan mengkredit akun . . . .
Kas di Bendahara Rp 70.000.000,00
R/K PPKD Rp 70.000.000,00
R/K PPKD Rp 56.000.000,00
Pendapatan Rp 70.000.000,00
Pendapatan Rp 56.000.000,00
Pada tanggal 7 Maret 2018, uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut:
- Perjalanan Dinas Rp 18.200.000,00
- Pembayaran Listrik Rp 16.800.000,00
- Pembelian Alat Tulis Kantor Rp 15.400.000,00
- Pembayaran Konsumsi Rapat Rp 14.000.000,00
Transaksi ini dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan mengkredit akun . . . .
Perubahan LRA Rp 64.400.000,00
Perjalanan Dinas Rp 18.200.000,00
Pembebanan Listrik Rp 16.800.000,00
Alat Tulis Kantor Rp 15.400.000,00
Konsumsi Rapat Rp 14.000.000,00
Bendahara pengeluaran SKPD dinas pendapatan menerima tagian telepon dan tagihan sewa proyektor masing-masing sebesar Rp 3.650.000,00 dan Rp 500.000,00. Transaksi ini dicatat dalam jurnal finansial dengan mengkredit akun . . . .
Beban jasa kantor Rp 3.650.000,00
Beban sewa perlengkapan kantor Rp 500.000,00
Kas di kas daerah Rp 4.150.000,00
Utang belanja Rp 4.150.000,00
Tidak ada jurnal
Pada tanggal 5 Februari 2018 bendahara pengeluaran SKPD dinas pendapatan membeli alat tulis kantor sebesar Rp 21.000.000,00 dengan menggunakan uang persediaan. Jika SKPD menggunakan pendekatan Aset, maka pencatatan dalam jurnal LRA sebelah kredit adalah . . . .
Beban bahan habis pakai Rp 21.000.000,00
Persediaan Rp 21.000.000,00
Belanja bahan habis pakai Rp 21.000.000,00
Perubahan SAL Rp 21.000.000,00
Kas di bendahara pengeluaran Rp 21.000.000,00
Pemerintah memberikan hibah sebesar Rp 4.550.000,00 kepada kelompok masyarakat. Transaksi ini dicatat dalam jurnal finansial dengan mendebit akun . . . .
Beban hibah kepada masyarakat Rp 4.550.000,00
R/K PPKD Rp 4.550.000,00
Kas di kas daerah Rp 4.550.000,00
Pendapatan Rp 4.550.000,00
Tidak ada jurnal
Jika pemda menerima uang kas dari pembayaran pajak atau retribusi, maka pemda akan menerbitkan . . . .
Buku tabungan
Kuitansi pajak
Memo pemda
Bukti setoran
Buku jurnal
Pada tanggal 10 Maret 2018 Bendahara pengeluaran SKPD dinas pendapatan menerima beberapa SP2D LS untuk pembayaran pembelian peralatan komunikasi sebesar Rp 28.000.000,00. Pembayaran tersebut belum termasuk PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Pemotongan PPN dan PPh Pasal 22 akan dilakukan pada pembukuan PPKD. Transaksi tersebut dicatat pada realisasi anggaran dengan mendebit akun . . . .
Peralatan komunikasi Rp 28.000.000,00
Modal Rp 28.000.000,00
R/K PPKD Rp 28.000.000,00
Belanja modal alat komunikasi Rp 28.000.000,00
Perubahan SAL Rp 28.000.000,00
Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu disebut . . . .
Pembiayaan neto
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan daerah
Pembiayaan ekuitas
Untuk memenuhi kebutuhannya, pada tanggal 3 Februari 2017, Provinsi Jawa Timur memperoleh pinjaman dari bank sebesar Rp 560.000.000,00. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal finansial dengan mendebit akun . . . .
Kas di Kas Daerah Rp 560.000.000,00
Perbankan Rp 560.000.000,00
Perubahan SAL Rp 560.000.000,00
Pinjaman Bank Rp 560.000.000,00
Pinjaman DN Rp 560.000.000,00
Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan disebut pinjaman . . . .
Dalam negeri
Obligasi daerah
Lembaga bank
Jangka pendek
Jangka panjang
Pihak yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah . . . .
Kepala desa
Kepala urusan keuangan
Sekretaris desa
Carik
Bendahara desa
Salah satu pihak yang membutuhkan informasi akuntansi keuangan desa adalah pihak lainnya. Berikut yang termasuk pihak lainnya adalah . . . .
Kepala desa
Lembaga swadaya desa
Kepala seksi
BPD desa
Pemerintah Kabupaten/Kota
Komponen-komponen yang dijumlahkan dalam pencatatan transaksi pendapatan asli desa (PADes), antara lain . . . .
Hasil usaha, hasil asset, dan lain-lain pendapatan asli desa
Dana desa, bantuan keuangan, dan alokasi dana desa
Hibah, sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah
Hasil usaha, dana desa, dan hibah
Bantuan keuangan dan alokasi dana desa
Trial balance merupakan istilah yang digunakan untuk . . . .
Buku kas umum
Neraca saldo
Buku besar
Kertas kerja
Jurnal
Berikut yang merupakan laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh kepala desa, yaitu . . . .
Neraca dan perubahan modal
Laporan arus kas dan laba rugi
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa dan kekayaan milik desa
Laporan anggaran dan belanja desa, dan pembiayaan
Anggaran belanja desa dan laporan administrasi
Rekening utang dalam negeri termasuk dalam kelompok . . . .
Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka panjang
Asset lancar
Asset tidak lancar
Asset tetap
Bila diketahui suatu desa melakukan transaksi penyelenggaraan pemerintah desa dengan belanja pegawai Rp 300.000.000,00; belanja barang dan jasa Rp 100.000.000,00; dan belanja modal Rp 35.000.000,00. Maka total transaksi belanja untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar . . . .
Rp 435.000.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 35.000.000,00
Rp 285.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Jika diketahui dalam tahun 2018 terdapat transaksi berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Rp 20.000.000,00; pencairan dana cadangan Rp 2.000.000,00; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp 0,00, maka total penerimaan pembiayaannya adalah . . . .
Rp 2.000.000,00
Rp 22.000.000,00
Rp 18.000.000,00
Rp 24.000.000,00
Rp 20.000.000,00
Pada 10 Januari 2020 Bendahara mengajukan SPP untuk pembayaran belanja operasional perkantoran berupa pembelian ATK sebesar Rp11.000.000,- secara transfer, bendahara melakukan pemungutan PPN sebesar Rp1.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar Rp150.000,-. Transaksi tersebut akan dibukukan pada . . . .
Buku Kas Umum berkurang Rp 12.150.000 Buku Bank berkurang Rp 12.150.000 Buku Pembantu Pajak bertambah Rp 1.150.000
Buku Kas Umum bertambah Rp 12.150.000 Buku Bank berkurang Rp 12.150.000 Buku Pembantu Pajak bertambah Rp 1.150.000
Buku Kas Umum bertambah Rp 12.150.000 Buku Bank bertambah Rp 12.150.000 Buku Pembantu Pajak bertambah Rp 1.150.000
Buku Kas Umum berkurang Rp 12.150.000 Buku Bank bertambah Rp 12.150.000 Buku Pembantu Pajak berkurang Rp 1.150.000
Buku Kas Umum berkurang Rp 12.150.000 Buku Bank berkurang Rp 12.150.000 Buku Pembantu Pajak berkurang Rp 1.150.000
