WorksheetsPAT PPKN KELAS XI SEMUA JURUSAN TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 45mins
Peraturan perundang-undangan yang membahas masalah
ketenagakerjaan adalah ...
UU No. 3 Tahun 2003
UU No. 13 Tahun2003
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri me jalankanperusahaan bukan miliknya adalah pernyataan yang berkaitan dengan ...
Tenaga Kerja
Pekerja
Pengusaha
Tenaga Kerja Asing
Hubungan Kerja
Forum komuikasi dan konsultasi mengenai hal-al yan berkaitan dengan hubungan industria di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja ikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh adalah ...
Serikat Pekerja
Hubungan industrial
Perjanjian ketenagakerjaan
Lembaga kerja sama bipartit
Lembaga kerja sama tripartite
Perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak merupakan pengertian perjanjian kerja menurut ...
UU No. 13 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2004
Pasal 1601a KUHPerdata
Pasal 1320 KUHPerdata
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Setiap tenaga kerja berhap untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat kemampuannya melalui pelatihan kerja. Ini merupakan bunyi UU No. 13 Tahun 2003 Pasal ....
5
6
10
11
31
Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak
dan penyandang cacat ber dasarkan No. 13 Tahun 2003 memberikan pengecualian bagi anak usia 13 - 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dengan maksimal kerja selama ...
2 jam
3 jam
4 jam
5 jam
6 jam
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Upah serta Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 89 menyebutkan upah minimum yang berlaku ditetapakan oleh ...
Presiden
Menteri Ketenagakerjaan
DPR
Gubernur
Bupati/Walikota
Hal yang bukan merupakan ketentuan pengusaha wajib membayar upah berdasarkan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 adalah pekerja/buruh ...
Sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
Tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah atau menikahkan
Sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
Sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
Ikut kegiatan atau kumpulan masssa menuntut kenaikan upah
Hal yang bukan merupakan terjadinya eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha adalah ...
Mendapat tenaga kerja dengan biaya murah
Pengusaha mempekerjakan pekerja dengan sistem perbudakan
Pengusaha mempekerjakan wanita untuk pekerjaan berat
Pengusaha membayar upah pekerja sesuai dengan standar upah minimum
Mempekerjakan anak-anak dengan waktu yang tak terbatas
Upaya yang harus dilakukan pengusaha untu memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan pasal 101 UU No. 13 Tahun 2003 adalah ...
Membentuk serikat pekerja
Mendirikan himpunan pekerja
Mendirikan koperasi
Memberikan upah minimum
Memberikan bonus tahunan
Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas antarnegara dengan negara merupakan pengertian hukum internasional menurut
...
J.L. Brierly
Ivan A. Shearer
J.G. Starke
Wirjono Prodjodikoro
Mochtar Kusumaatmadja
Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerap kan peraturan hukum bagi warga negaranya dimanapun warga negara Indonesia berada. Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum internasional yang ditetapkan, yaitu asas...
Hukum
Teritorial
Kebangsaan
Keterbukaan
Kepentinfan Umum
Setiap negara memiliki kedudukan yang sama
dalam ikatan hukum internasioanl. Oleh karena itu, setiap negara harus saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan asas ...
Teritorial
Kebangsaan
Pacta sunt servanda
Equal rights
Keterbukaan
Informasi yang jujur dan dilandasi keadilan merupakan hal penting dalam hubungan internasional sehingga setiap negara dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Hal tersebut sesuai dengan asas ....
Kebangsaan
Keterbukaan
Kepentingan umum
Equal rights
Pacta sunt servanda
Mendengarkan pendapat para ahli hukum
internasional merupakan salah satu sumber hukum
internasional, yaitu ...
Doktrin
Yurisprudensi
Prinsip hukum umum
Perjanjian internasional
Kebiasaan internasional
Perjuangan negara Palestina dengan melakukan upaya gerakan pembebasan nasional agar mendapat pengakuan sebagai subyek hukum internasional utuk mendapatkan du kungan dan pengakuan dari negara-negara lain dilakukan sejak tahun ...
1947
1948
1949
1950
1957
Mahkamah iternasional yang didirikan untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan antarnegara dan memberikan opini atau nasehat berdasarkan hukum internasional yang disepakati berkedudukan di ...
Jenewa, Swiss
Washington D.C
Den Haag, Belanda
Paris, Perancis
Berlin, Jerman
Suatu perselisihan langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaat oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali dimana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Proses semacam ini disebut ...
Mediasi
Inquiry
Negosiasi
Arbitrase
Konsolidasi
Pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang diakhiri atau diputuskan dengan adanya...
Mahkamah Kejahatan Internasional
Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut
Pengadilan Internasional HAM
Mahkamah Konstitusi Internasional
Mahkamah Intaernasional
Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara ...
Warga negara suatu negara dengan warga negara lain, negara dan individu/badan hukum, serta negara dan negara
Warga negara suatu negara dengan warga negara lain
Suatu negara dengan warga negara lain
Negara dan individu/badan hukum
Negara dan negara
Fakator internal terjadinya kekrja sama antarnegara adalah kekhawatiran ancaman ter hadap kelangsungan hidup yang terdiri dari ...
Masalah sosial
Gangguang politik
Permasalahan ekonomi
Perselisihan perdagangan
Penguasaan oleh negara lain
Kebijakan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam ...
Visi masa depan bangsa
Kepribadian bangsa
Lambang negara
Tujuan negara
Dasar negara
Perserikatan bangsa-bangsa bertujuan ...
Menyelamatkan beberapa negara dari bencana perang
Mewujudkan kesejahteraan negara tertentu
Mewjudkan perdamaian dunia yang abadi
Menyelamatkan negara berkembang dari bahaya kemiskinan
Menyelamatkan generasimendatang dari bahaya kelaparan
Indonesia secara aresmi menjadi anggota PBB pada tahun .... Dan keluar dari keanggotaan PBB pada tahun .... Serta kembali menjadi anggota PBB pada tahun ....
1950, 1955, 1956
1950, 1960, 1966
1950, 1965, 1966
1960, 1965, 1966
1960, 1966, 1976
Suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi adalah ...
Charter
Pertukaran nota
Pakta
Deklarasi
Piagam
Suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi adalah ...
Charter
Pertukaran nota
Pakta
Deklarasi
Piagam
Salah satu ketentuan dalam Konvensi Hukum
Laut yang amat penting bagi Indonesia adalah...
Pengakuan batas 20 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Pengakuan atas batas 2 mil laut sebagai teritorial negara panatai dan negara kepulauan
Pengakuan batas 22 nil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan
Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayan alam
Pengakuan negara tak berpantai untuk tidak ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam
Seorang perwakilan diplomatik yang dikirim oleh suatu negara kepada menteri luar negera negara penerima adalah ...
Duta
Duta Besar
Kuasa usaha
Menteri luar negeri
Menteri dalam negeri
Hak seorang perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang mencakup halaman dan bangunan-bangunannya disebut hak ....
Imunitet
Kekebalan
Kebebasan
Diplomatik
Ekstrateritorialitas
Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler dan
Opatimal Protokol dilaksanakan pada tahun ...
1962
1963
1964
1965
1966
Setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa,
keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan merupakan definisi ancaman menurut ...
UU Nomor 15 Tahun 2011
UU Nomor 16 Tahun 2011
UU Nomor 17 Tahun 2011
UU Nomor 18 Tahun 2011
UU Nomor 19 Tahun 2011
Ancaman terhadap ideologi bermula saat terjadi pemberontakan pertama kali oleh Partai Komunis Indonesia di ...
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jawa Timur ( Madiun)
Yogyakarta
Banten
Gerakan 30 September 1965/PKI dilakukan dengan tujuan ...
Mengganti ideologi
Aceh memusnahkan ideologi
Memecah belah Indonesia
Mengambil alih kekuasaan/kudeta
Merusak ideologi Indonesia
Perhatikan tokoh berikut:
1) Brigadir Jenderal DI. Panjaitan
2) Mayor Jenderal M. T.Panjaitan
3) Kolonel Gatot Subroto
4) Kolonel Sungkono
5) Letnan Satu Piere AndreasTendean
Tokoh-tokoh yang termasuk korban Gerakan 30September 1965/PKI ditunjukkan pada nomo ...
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 5)
1), 4) dan 5)
2), 3) dan 4)
3), 4) dan 5)
Kita telah menyaksikan beberapa kali kejadian bom bunuh diri. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan juga memakan banyak korban, baik masyarakat umum maupun aparat kepolisian di sekitar lokasi. Tidak hanya di Indonesia,peristiwa serupa juga beberapa kali terjadi di luar negeri. Situasi di atas merupakan salah satu contoh ancaman dalam bentuk ...
Ancaman Radikal
Ancaman ekonomi
Ancaman agama
Ancaman politik
Ancaman Sosial
Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
di berbagai daerah berawal dari sebuah gagasan
yang diprakarsai oleh ....
Kahar Muzakar
Kartosuwiryo
Ibnu Hajar
Ibnu Saleh
Majalaya
Perhatikan hal-hal berikut:
1) Gerakan Andi Aziz
2) Repblik Maluku Selatan
3) PRRI
4) DI/TII
5) G30S/PKI
Ancaman dalam bidang politik ditunjukkan pada nomor ...
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 5)
1), 4) dan 5)
2), 3) dan 4)
3), 4) dan 5)
Daerah-daerah pedalaman di Indonesia tertinggal karena susahnya akses bagi masyarakat untuk menjangkau falitas dari pemerintah, seperti pendidikan, infrastruktur,layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya. Hal tersebut berdampak pada semakin meningkatnya angka pengangguran meningkatnya angka gizi buruk, tingginya angka kematian,
serta rendahnya kualitas infrastruktur umum. Situasi di atas menunjukkan adanya ancamam di bidang ...
Politik
Sosial
Budaya
Ekononi
Idiologi
Bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia adalah...
Invasi
Agresi
Invansi
Ekonomi
Idiologi
Konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran
konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan
negara adalah penjelasan ketahanan nasional sebagai.....
Kondisi
Pendekatan
Metode
Doktrin
Cara
Suatu negara dapat memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan merupakan ketahanan nasional sebagai...
Kondisi
Cara
Metode
Doktrin
Pendekatan
Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa adalah difinisi dari ....
Kekuatan Nasional
Keamanan Nasional
Ketahanan Nasional
Pertahanan Nasioanl
Kesatuan Nasional
Pada hakikatnya, arti persatuan dankesatuan
merupakan bersatnya berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu ...
Kebulatan yang utuh dan serasi
Keharmonisan yang sederajat
Persamaan harkat dan martabat
Kesetaraan golongan
Kesetaraan golongan
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak dapat dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang salah satunya lewat organisasi yang dibentuk oleh mahasisw STOVIA,yaitu ....
Empat Serangkai
Tiga Serangkai
Budi Utomo
Tunas Muda Bangsa
Pemuda Pejuang
Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan pada tanggal ....
20 Mei
20 Maret
21 Mei
21 Maret
22 Mei
Pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta yang menghasilkan...
Traktat Pemuda Indonesia
Konvensi Pemuda Daerah
Perjanjian Pemuda Indonesia
Janji Pemuda
Sumpah Pemuda
Salah satu prinsip persatuan dan kesatuan Indonsia adalah bersikap setia kepada bangsa dan negara, yang dikenal dengan sikap ....
Patriotisme
Nasionalisme
Chauvinisme
Fanatisme
Sekularisme
Dalam kehidupan yang ademokratis ini, masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu ...
Bebas yang bertanggung jawab
Bebas yang beretika
Bebas yang normatif
Bebas yang kreatif
Bebas yang demokratis
Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya Pancasila dan UUD NRI. Tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikenal dengan...
Wawasan Kebangsaan
Falsafah Kebangsaan
Pandangan Bangsa
Wawasan Nusantara
Jati diri bangsa
Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah...
Pancasila
Bhineka Tunggal Ika
Deklarasi Bandung
Wawasan Nusantara/ Semangat Kebersamaan
Sumpah Pemuda
