WorksheetsSMK NEGERI 1 BELINYU_UJIAN KENAIKAN KELAS_PPKn XI
Total questions: 50
Worksheet time: 3hrs 30mins
Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
Alinea 4 pembukaan
pembukaan
aturan tambahan
batang tubuh
aturan peralihan
Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
Formal
Lokal
Objektif
Subjektif
Material
Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
Hakim, Polisi dan KPK
KPK, Hakim dan Jaksa
KPK, Jaksa dan Pengacara
Polisi, Hakim dan Jaksa
KPK, Polisi dan Jaksa
Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
Publik dan Privat
Traktat dan Yurisprodensi
Lokal dan internasional
Tertulis dan tidak tertulis
Objektif dan subjektif
Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ...
tinggi
umum
militer
agama
Negeri
Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ...
yurisprodensi
doktrin
kebiasaan
traktat
Justifikasi
Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
mahkamah militer
militer
tata usaha negara
agama
Umum
Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
universal
sementara
fleksibel
mendesak
Mengikat
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang
yang melakukan korupsi
2) berani memberikan uang kepada aparat
3) menghindari sikap dan perilaku KKN
4) berani mengatakan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
2-3-5
1-2-3
3-4-5
2-3-4
1-3-4
Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ...
Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidang
Tujuan hukum internasional adalah ….
melindungi kepentingan para bangsa dan negara
menciptakan sistem hukum internasional
menciptakan suasana damai di antara bangsa-bangsa
membentuk sistem peradilan internasiona
memperlakukan bangsa-bangsa secara adil
Negara sebagai subjek hukum internasional berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi-intervensi yang dilarang, yaitu ….
melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri
melakukan bela diri
menghindari ancaman dari negara lain
mengesampingkan kemerdekaan suatu negara
yang tidak bersifat diktatorial
Sumber hukum Internasional menjelaskan tentang di mana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum Internasional. Sumber hukum ini berarti sumber hukum ….
prosedurial
formal
lokal
material
Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara semua kualifikasi yang terpenting adalah ….
pemerintah
wilayah tertentu
kemampuan untuk mengadakan perjanjian
kemampuan untuk mengadakan hubungan
penduduk tetap
Pertimbangan perlunya melakukan ratifikasi adalah seperti disebutkan di bawah ini, kecuali….
untuk mengkaji dokumen perjanjian
untuk memperoleh pendapat umum
perjanjian perlunya diundangkan lebih dahulu
untuk menyesuaikan dengan hukum nasionalnya
setiap negara memiliki kedaulatan
Ratifikasi berarti permintaan … kepada kepala negara.
kekuasaan
perundingan
persetujuan
pendaftaran
pengesahan
Kesamaan antara hukum perdata internasional dan hukum internasional publik adalah sama-sama mengatur….
hubungan antara para pelaku hukum
hubungan/persoalan yang melintasi batas negara
hubungan antarnegara
hukum internasional
hubungan internasional yang bukan bersifat perdata
Kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional di beberapa sumber, kecuali….
kebiasaan internasional
adat kebiasaan
keputusan pengadilan
prinsip-prinsip umum
perjanjian internasional
Yang merupakan dasar dari tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional adalah ….
resolusi dewan keamanan PBB
resolusi majelis umum PBB
perjanjian internasional antarnegara
piagam PBB
keputusan majelis umum PBB
Definisi mengenai hukum internasional menyebutkan bahwa hukum internasional itu mengikat ….
kelompok orang
negara
masyarakat
pemerintah
orang per orang
Jika salah satu pihak tidak mau melakukan ratifikasi, maka perjanjian sudah mengikat sejak ….
diundangkan
penandatanganan dilakukan
pelaksanaan perjanjian
diumumkan
dipublikasikan
Pada hakikatnya semua negara mempunyai kedaulatan untuk menolak melakukan ratifikasi. Namun, dalam pelaksanaannya ratifikasi diharapkan dilakukan dengan pertimbangan dilakukannya ratifikasi untuk ….
menghindari kekerasan
melindungi pihak yang lemah
menjaga kesopanan antara para pihak
mencegah perang antara para pihak
menjaga perdamaian
Pengadilan internasional permanen yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus kejahatan genosida yaitu pengadilan ….
panel spesial pidana internasional
mahkamah pidana internasional
panel khusus pidana internasional
pengadilan internasional permanen
mahkamah internasional
Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan negara lain, kecuali….
arbitrase
intervensi
negosiasi
mediasi
konsiliasi
Prosedur ratifikasi tingkat pengaturannya diserahkan kepada ….
persetujuan para pihak
hukum internasional
hukum Internasional
konferensi Wina
sekretariat PBB
Keikut sertaan negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa dalam sebuah persidangan mahkamah internasional disebut ….
intervensi
advisory
mediasi
intermediasi
putusan sela
Berikut yang bukantermasuk intervensi sah adalah ….
pertahanan diri
objek intervensi melakukan pelanggaran berat terhadap hukum Internasional
intervensi kolektif
intervensi untuk melindungi hak-hak warga negara
blokade secara damai
Tujuan dari cara-cara penyelesaian melalui kekerasan dengan cara perang dan tindakan bersenjata nonperang adalah ….
untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syaratsyarat penyelesaian terhadap negara lain
untuk melakukan pembalasan terhadap negara-negara lain
untuk menguasai segala aspek dalam negara itu
untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara jajahan
untuk menjadi negara adidaya dan memperluas daerah kekuasaan
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara ….
subjek hukum bukan negara satu sama lain
negara dengan negara dan negara dengan perseoranganC. negara dengan
negara dengan perseorangan
negara dengan negara
Negara dengan negara dan subjek hukum bukan negara
Metode penyelesaian sengketa internasional secara umum dapat digolongkan menjadi 2 kategori, antara lain ….
penyelesaian inkuiri dan yudisial
retorsi dan mediasi
negosiasi dan arbitrase
penyelesaian di mahkamah Internasional dan penyelesaian dengan cara kekerasan
cara-cara penyelesaian damai dan cara kekerasan apabila cara damai gagal
Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …
Polisi menggunakan jalur busway
Membayar pajak tepat pada waktunya
Membuang sampah pada tempatnya
Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
Menyebrang jalan pada zebra cross
Apabila tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...
Mahkamah Agung
Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
DPR
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Presiden
Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
Mengucilkan para pelaku korupsi
Mengawasi para penegak hukum
Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah…
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Hakim Agung
Kejaksaan Agung
Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…
Perdata
Pidana
Dagang
Intergentil
tata negara
Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
Sarana dan prasarana
Kesadaran hukum masyarakat
Perkembangan masyarakat
politik
kebijakan penguasa negara
Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah...
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Menguji UU terhadap UUD
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
Tata usaha negara
Negeri
Agama
Tinggi
Militer
Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
Membentuk seluruh partai politik
menguji undang –undang terhadap UUD
Mengangkat memberhentikan hakim
Memutus peradilan tingkat kasasi
Menguji secara material UUD 1945
Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…
DPA
MPR
DPR
Mahkamah Agung
mahkamah Konstitusi
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
Pasal 28 ayat 1
Pasal 26 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
pasal 27 ayat 1
pasal 29 ayat 2
Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....
pelaksanaan hukum
pengaawasan
pengamanan
penberi nasehat
Peradilan
Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
Sosial, ekonomi dan function publik
Hankam, politik dan sosial
Sosial, politik dan ekonomi
Politik, hankam dan HAM
konomi, politik dan budaya
Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....
Mahkamah konstitusi
Agama
Umum
Militer
Tata usaha negara
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
Penguasa negara
Undang-undang
Budaya
Kesadaran Masyarakat
Politik
Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....
Prof, Dr.Notonegoro, SH
Prof Mr, E.M. Meyer
S.M.Amin, SH
Leon Duguit
Utrech
Ius constitutum adalah hukum yang ...
Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
berlaku umum dalam suatu negara
Memuat perintah dan larangan
Hanya berlaku bagi orang tertentu
Mengatur cara melaksanakan aturan
Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
Formal
Objektif
Positif
Subjektif
Materil
