wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PAT EKONOMI KELAS XI_IPS

Total questions: 30

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

APBN dinyatakan surplus apabila ….


a)

jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu

b)

jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan

c)

jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara

d)

jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

e)

jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara

2.

Penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pension. Uraian tersebut menjelaskan mengenai APBN dalam fungsi ….


a)

distribusi

b)

alokasi

c)

stabilitas

d)

legalitas

e)

konjungitas

3.

Pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain dinamakan …


a)

transfer payment

b)

alokasi dana

c)

transfer pendapatan

d)

working payment

e)

pembiayaan beralih

4.

Tujuan penyusunan APBN adalah ….

a)

pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

b)

pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintahan

c)

pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah

d)

pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan

e)

pedoman pelaksanaan proyek pembangunan

5.

Pembelajaran dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Merupakan salah satu azas penyusunan APBN yaitu ….


a)

kemandirian

b)

prioritas

c)

penghematan

d)

pengeluaran pembangunan

e)

pengeluaran nasional

6.

Semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintahan pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi disebut ….


a)

pembelanjaan negara

b)

pengeluaran rutin

c)

belanja negara

d)

pengeluaran pembangunan

e)

pengeluaran nasional

7.

Semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah disebut ….


a)

pembelanjaan negara

b)

pengeluaran rutin

c)

belanja negara

d)

pengeluaran pembangunan

e)

pengeluaran nasional

8.

Anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam ….


a)

UUD 1945 Pasal 22

b)

UUD 1945 Pasal 23

c)

UUD 1945 Pasal 24

d)

UUD 1945 Pasal 33

e)

UUD 1945 Pasal 34

9.

Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian ….

a)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh pemerintah

b)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR

c)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK

d)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR

e)

ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA

10.

Suatu daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu adalah….

a)

pengertian keuangan negara

b)

pengertian APBN

c)

asas APBN

d)

fungsi APBN

e)

tujuan APBN

11.

Berikut ini data penerimaan dari pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyaran rupiah)



Berdasarkan data di atas maka posisi APBN adalah ….

a)

berimbang

b)

defisit

c)

surplus

d)

sesuai

e)

aktif

12.

Berikut ini adalah komponen APBN

1. Belanja pegawai

2. Pembayaran dalam rupiah

3. Bantuan proyek

4. Subsidi daerah otonom

5. Bunga dan angsuran utang

Yang merupakan pengeluaran rutin adalah ….


a)

1, 2,dan 3

b)

1, 4, dan 5

c)

2, 3, dan 4

d)

2, 4, dan 5

e)

3, 4, dan 5

13.

Pada saat pemerintah meningkatkan gaji pegawai negeri, maka dampak jangka panjangnya adalah sebagai berikut, kecuali ….

a)

menyerap tenaga kerja

b)

meningkatkan produksi

c)

meningkatkan pendapaatan masyarakat

d)

menambah devisa

e)

mendorong injus investment

14.

Pendapatn negara yang dihimpun dari berbagai sumber akan digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di berbagai sektor pembangunan merupakan fungsi pajak sebagai ….

a)

fungsi stabilisasi

b)

fungsi alokasi

c)

fungsi distribusi

d)

fungsi pertumbuhan

e)

fungsi pengendalian inflansi

15.

Suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah disebut….

a)

APBD

b)

APBN

c)

Anggaran Daerah

d)

RAPBD

e)

RAPBN

16.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah ….

a)

UU No. 32 Tahun 2003

b)

UU No. 33 Tahun 2003

c)

PP No. 105 Tahun 2000

d)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

e)

PP No. 101 Tahun 2000

17.

Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh ….

a)

DPRD dan BPK

b)

Pemerintah Daerah

c)

BPK

d)

DPRD

e)

Pemda

18.

Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah dinamakan ….

a)

pendapatan asli

b)

dana perimbangan

c)

dana bagi hasil

d)

dana alokasi umum

e)

alokasi khusus

19.

Semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik dinamakan ….

a)

belanja rutin

b)

belanja gaji

c)

belanja barang

d)

belanja pemeliharaan

e)

belanja pembangunan

20.

. Perhatikan tabel APBN Indonesia tahun 2004 (dalam milyaran rupiah)


Berdasarkan tabel APBN diatas pernyataan berikut ini yang paling tepat ….

a)

anggaran tersebut defisit sebesar Rp 24.417,6

b)

pengeluaran pembangunan termasuk sebagai belanja pemerintah pusat

c)

pembiayaan digunakan untuk menutup defisit

d)

penjualan asset program restrukturisasi perbankan dalam pembiayaan dalam negeri

e)

APBN dibiayai oleh pinjaman luar negeri sebesar 8,28%

21.

Secara umum, pajak yang harus ditanggung oleh keluarga adalah …

a.

b.

c.

d.

e.

Jawaban: d. pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan


a)

pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan

b)

pajak penjualan atas barang mewah, bea materai

c)

pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi

d)

pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan

e)

pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan

22.

i. PPh iv. BBn

ii. PPn v. PkB

iii. PBB

dari pajak-pajak di atas, yang termasuk pajak langsung adalah …


a)

i, ii, iii

b)

ii, iii, v

c)

i, iii, iv

d)

i, iii, v

e)

iii, iv, v

23.

Berikut yang bukan termasuk contoh retribusi adalah …

a)

pembayaran air minum

b)

pembayaran rekening telepon

c)

pembayaran rekening listrik

d)

pembayaran pajak kendaraan bermotor

e)

pembayaran parkir

24.

UU No. 19 Tahun 1997 berisi tentang ….

a)

pajak daerah dan retribusi

b)

bea perolehan ha katas tanah dan bangunan

c)

bea materai

d)

pajak perseroan

e)

bea cukai

25.

Orang akan mmbayar pajak penghasilan menurut besar kecilnya penghasilan. Orang yang berpenghasilan rendah akan mendapatsubsidi, misalnya sunsidi pembelian beras untuk masyarakat miskin yang disebut dengan program raskin. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai …

a)

alat pemerataan pendapatan

b)

sumber pendapatan negara

c)

pengatur pendapatan ekonomi

d)

pengendalian sosial

e)

administrasi pendapata negara

26.

Kepanjangan dari PTKP adalah ….

a)

penghasilan tanpa kena pajak

b)

penghasilan tidak kena pajak

c)

pendapatan tidak kena pajak

d)

pendapatan tanpa kena ajak

e)

pengeluaran tanpa kena pajak

27.

Cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber pendapatan wajib pajak adalah ….

a)

domisili

b)

kebangsaan

c)

sumber

d)

pendpaatan

e)

perpajakan

28.

Secara umum, asas pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia adalah …

a)

asas domisili

b)

asas dommisili, kebangsaan

c)

asas sumber, domisli

d)

asas sumber

e)

asas perpajakan

29.

Pajak merupakan sumbangan wajib masyarakat terhadap negara nya tanpa balas jasa secara langsung, artinya …

a)

adanya kontra prestasi secara langsung

b)

tidak adanya kontra prestasi secara langsung

c)

yang membayar akan menerima balasannya

d)

yang tidak membayar akan menerima balasannya

e)

wajib pajak memperoleh balasan secara tidak langsung

30.

Pajak adalah iuaran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayaai pengeluaran pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Hal ini adalah pengertian pajak menurut …

a)

UU No. 19 Tahun 1997

b)

UU No. 20 Tahun 2000

c)

UU No. 21 Tahun 2000

d)

UU No. 16 Tahun 2000

e)

UU No. 16 Tahun 1997