NEW
Font size
WorksheetsPPKn
Total questions: 21
Worksheet time: 11mins
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan
pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
disebut....
dekonsentrasi
desentralisasi
sentralisasi
tugas pembantuan
daerah otonom
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
Monstesquieu
John Locke
Afdi Afdian
Moh. Mahfud
Jimly Asshiddiqie
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
presiden
DPR
BPK
MPR
DPA
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
melaksanakan undang-undang
melaksanakan undang-undang
membuat undang-undang
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
merevisi undang-undang
Lembaga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah....
presiden
DPR
BPK
MPR
Mahkamah Agung
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh....
gubernur
bupati
DPRD
walikota
presiden
Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang....
DPR
MPR
MK
MA
Presiden
Anggota BPK dipilih oleh....
DPR
MPR
MK
MA
Presiden
Anggota BPK dipilih oleh....
DPR
MPR
MK
MA
Presiden
Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu...
UU No. 32/2004
UU No. 3/2002
UU No. 34/2004
UU No. 12/2006
UU No. 39/1999
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
parlementer
presidensial
campuran
monarki
oligarki
Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
pertahanan
keamanan
retribusi
moneter
fisikal
Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....
presiden
Menteri Dalam Negeri
DPRD provinsi
Menteri Pertahanan
MPR
Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak..untuk menanggapinya.
inisiatif
angket
interpelasi
menyatakan pendapat
mengajukan pertanyaan
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
17
18
19
22 C
23
Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....
Soekarno
Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
33
34
35
36
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementerian Sekretariat Negara
Kementrian Kesehatan
Kementrian Lingkungan Hidup
Kementrian Sosial
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
101 Tahun 2001
102 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
101 Tahun 2002
Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
BPS
BULOG
BKPM
BAPPENAS
BNN
BNN adalah kepangangan dari...
Badan Nuklir Nasional
Badan Nusantara Nasional
Badan Narkotika Nasional
Badan Nuklir Nusantara
Badan Narkotika Nasional
