NEW
Font size
Worksheetsulangan harian 1 kls x
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Definisi kekuasaan federative menurut John Lock adalah ….
kekuasaan untuk membuat undang-undang
kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili undang-undang
kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri
kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk ungtuk mengadili setiap pelanggar undanaga-undang
kekuasaan untuk memebentuk undang- undang
kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu adalah ,,,,
kekuasaan untuk membentuk undang-undang
kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
kekuasaan melaksan akan hubungan luar negeri
kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang undang-undang termasuk kekuasaan untuk menagadili setiap pelanggaran undang-undang
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar undang-undang
pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, sering disebut dengan pembagian kekuasaan secara ….
vertikal
horisontal
distribution of power
separation of powet
asas desentralisasi
kekuasaan konstitutif dijalankan oleh ….
MPR
Presiden
DPR
MA
BPK
Pasal dalam UD TH 1945 yang mengatur tentang kekuasaan eksekutif adalah ….
Pasal 3 yat (1 UUD 1945
Pasal 4 ayat ( 1) UUD 1945
Pasal 20 ayat (3) UUD 1945
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945
Kekuasaan membentuk undan-undang disebut juga kekuasaan legislatif setelah dilakukan perubahan UUD 1945,DPR mempunyai kedudukan lebih kuat dalam pegelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ….
Pasal 20 ayat (1)
Pasal 20 ayat (2)
Pasal 20 ayat (3)
Pasal 20 ayat (4)
Pasal 20 ayat (5)
Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mnegatur dan menjaga kelancaran sitem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank central di Indonesia, ditegaskan dalam Pasal ….
Pasal 20 UUD 1945
Pasal 21 UUD 1945
Pasal 22 UUD 1945
Pasal 23 UUD 1945
Pasal 24 UUD 1945
Keberadaan kementerian negara RI diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Bunyi Pasal 17 ayat (2) adalah….
Pesiden dibantu oleh Menteri negara
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
Pembentukan pengubahan kementerian diatur oleh negara
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Dasar hokum yang mengatur tentang kementerian negara RI yaitu ….
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
UU Nomor 26 Tahun 2000
Peraturan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001
Peraturan Presiden RI nOMOR 47 Tahun 2009
UUD Tahun 1945
Berikut yang termasuk LPNK Di Indonesia di bawah koordinasi kementerian Pendidikan adalah
Badan Intelejen Negara
Badan Kepegawaian Negara
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geospasial
Perpustakaan Nasional
Badan Urusan Logistik
