Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

RPJMN, RENSTRA, RPJMD, RKPD, RENSTRADA dan RENJA adalah merupakan dokumen – dokumen dalam siklus perencanaan daerah yang di atur oleh UU NO 25 tahun 2004

UU NO 25 tahun 2004 dan UU 17 tahun 2003 adalah yang mengatur sistim perencanaan dan pembangunan nasional serta yang mengatur keuangan Negara

Penganggaran yang responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasikan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman serta situasi dan kondisi perempuan dan laki – laki

Anggaran responsif gender bukan anggaran khusus untuk perempuan dan bukan pula 50 % untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki

Dalam permendagri No 67 tahun 2011 dijelaskan bahwa metode analisis gender yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP)

Pengarusutamaan gender menjadi strategis karena termasuk salah satu pengarusutamaan yang diamanatkan dalam RPJMN 2019-2024

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin merupakan srata utama sebagai pembuka wawasan dalam melakukan anlisis gender (GAP)

Parameter dalam menggali isu gender adalah dilihat aspek, akses dan kontrol terhadap sumberdaya serta partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan

Penyusunan anggaran responsif gender menggunakan intrumen analisis GAP dan GBS

Untuk mengetahui perencanaan yang responsif gender berdasarkan Inpres No 9 / 2000 alat analisis gender yang lazim di gunakan adalah:

Yang termasuk Anggaran Rensponsif gender adalah :

Dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG maka peran lembaga penggerak (driver) menjadi sangat penting. Lembaga itu yaitu :

Kelembagaaan PUG di pemerintah daerah yang perlu dibangun kecuali :

Instrumen hukum yang cocok untuk mengatur pelaksanaan PPRG di daerah adalah :

Keanggotaan Pokja adalah :

Pokja dan fokal poin ditetapkan oleh :

Data terpilah data yang dipilah berdasarkan :

Evalluasi adalah untuk mengukur tingat kinerja pada level :