wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Nilai -nilai pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara

Total questions: 20

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Mahkamah Konstitusi

2.

Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…

a)

Horizontal

b)

Vertikal

c)

Positif

d)

Negatif

e)

Campuran

3.

Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…

a)

Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

b)

Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

c)

Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik

d)

Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

e)

Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah

4.

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....

a)

20 Ayat (1)

b)

20 Ayat (2)

c)

20 Ayat (3)

d)

21 Ayat (1)

e)

21 Ayat (2)

5.

Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...

a)

mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan

b)

Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan

c)

mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan

d)

menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan

e)

Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama

6.

Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...

a)

Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara

b)

Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah

c)

Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara

d)

Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya

e)

Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara

7.

Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan dalam Pancasila,yaitu ...

a)

Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara unjuk rasa itu di benarkan

b)

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kempanye partai politik

c)

Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran

d)

Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dalam partai politik

e)

Memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu

8.

Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...

a)

Toleransi antarumat beragama

b)

Menjunjung hak asasi manusia

c)

Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa

d)

Persamaan harkat dan martabat manusia

e)

Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi

9.

"Orang bijak taat pajak" semboyan tersebut menunjukan kewajiban negara di budang ...

a)

Politik

b)

Sosial

c)

Hukum

d)

Budaya

e)

Ekonomi

10.

Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bernegara. Pengamalan Pancasila secara subjektif ditunjukan oleh pilihan ...

a)

DRP dan Presiden membuat UU sesuai nilai-nilai Pancasila

b)

Kementerian negara membuat peraturan dengan berpedoman kepada pancasila

c)

Joko Widodo menyalurkan hak pilihnya secara langsung umum bebas dan rahasia

d)

Joko Widodo selaku presiden mengunjungi korban stunami Selat Sunda pada awal 2019

e)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang program Indonesia Pintar

11.

Semboyan Bhineka Tunggal Ikan termasuk wujud implementasi nilai persatuan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan semboyan tersebut adalah ...

a)

Semangat kedaerahan dapat tumbuh

b)

Perbedaan persepsi dapat diminimalisasi

c)

Rasa cinta pada bahasa daerah terus berkembang

d)

Rakyat Indonesia menguasai bahasa asing

e)

Penggunanan bahasa daerah dapat diminimalisasi

12.

Salah satu makna yang terkandung dalam pokok pikiran ke dua adalah …………

a)

Setiap warga Negara wajib menjaga hak asasi orang lain

b)

Bangsa Indonesia hendak mewujutkan keadilan sosial

c)

Tujuan Negara didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social

d)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai

e)

Setiap penyelenggara Negara berkewajiban menjaga ketertiban dunia

13.

Dalam system checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk …..

a)

Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar

b)

Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta

c)

Menyetujui atau menolak perjanjian internasional

d)

Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan

e)

Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usul DPR

14.

Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ….

a)

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b)

demokratis

c)

menjunjung tinggi HAM

d)

kekeluargaan

e)

Bhinneka Tunggal Ika

15.

Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai ….

a)

pandangan hidup bangsa Indonesia

b)

perjanjian luhur

c)

kepribadian bangsa

d)

dasar negara

e)

sumber dari segala sumber hukum RI

16.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara merupakan pengertian dari....

a)

a. Kekuasaan yudikatif

b)

b. Kekuasaan legislatif

c)

c. Kekuasaan moneter

d)

d. Kekuasaan eksaminatif

e)

e. Kekuasaan konstitutif

17.

Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara....

a)

a. Otoriter

b)

b. Horizontal

c)

c. Yuridis

d)

d. Pemisahan kekuasaan

e)

e. Vertikal

18.

Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....

a)

Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif

b)

Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif

c)

Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

d)

Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif

e)

Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

19.

Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu ....

a)

BPK

b)

DPD

c)

MA

d)

Bank Indonesia

e)

Presiden

20.

Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan ....

a)

trias politica

b)

four politika

c)

two politica

d)

five politica

e)

one politica