NEW
Font size
WorksheetsPPKN Kelas X
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan
Tingkat I dan Tingkat II
Kabupaten dan kota
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Propinsi dan kabupaten
Kekuasaan negara menurut John Locke, .... kecuali
yudikatif
eksekutif
legislatif
federatif
pengertian kekuasaan federatif menurut John Locke adalah
kekuasaan membuat UU
kekuasaan untuk menghukum pelanggar UU
kekuasaan kehakiman
kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh tokoh diatas sering disebut dengan
trias politica
two politica
four politica
five politiva
Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan konstitutif....
kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk menghentikan Undang-Undang Dasar
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” bunyi dari UUD 1945 pasal ....
Pasal 3 ayat (2)
Pasal 3 ayat (3)
Pasal 3 ayat (4)
Pasal 3 ayat (1)
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh....
DPR
MPR
PRESIDEN
MA
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh
MA
DPR
DPD
MENTRI
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala pemerintahan
kepala negara
kepala rumah tangga
kepala badan
Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala negara
kepala pemerintahan
kepala badan
kepala kantor
Di bawah ini nama nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kecuali ....
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi masalah penanggulangan bencana yaitu ....
BNPB
ANRI
BNPY
BIN
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
Presiden
DPR
BPK
MPR
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melaksanakan undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
Membuat Undang-Undang
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
Parlenter
Presidensial
Campuran
Monarkhi
Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
Pertahanan
Keamanan
Retribusi
Moneter
Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
BPS
BULOG
BKPM
BNN
Menteri diatas pada tahun 2019 diangkat sebagai menteri...
Menteri Pertahanan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Kelautan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ...
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yangdemokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
