wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Pembagian Kekuasaan

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

presiden , wakil presiden serta menterinya disebut...

a)

pemerintah daerah

b)

pemerintah kabupaten

c)

pemerintah provinsi

d)

pemerintah desa

e)

pemerintah pusat

2.

tugas tentang kementrian negara ada di dalam...

a)

UU No. 39 Tahun1999

b)

UU No. 38 tahun 2009

c)

UUD No. 20 Tahun 1945

d)

UUD No. 32 Tahun 2004

e)

UUD No. 17 tahun 1945

3.

Para menteri diberhentikan oleh ...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

DPA

e)

MA

4.

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Hal ini merupakan pengertian dari kekuasaan....

a)

legislatif

b)

eksekutif

c)

eksaminatif

d)

yudikatif

e)

moneter

5.

Pembagian kekuasaan di Indonesia sering disebut dengan istilah trias politika. istilah trias politika dikemukakan oleh ...

a)

aristoteles

b)

john locke

c)

montesquieu

d)

selo sumardjan

e)

soerjono soekamto

6.

Seluruh proses penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila , menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai...

a)

dasar negara

b)

ideologi terbuka

c)

perjanian luhur bangsa

d)

pandangan hidup bangsa

e)

paradigma pembangunan

7.

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum adalah…..

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

Pengadilan Negeri

e)

Pengadilan Tinggi

8.

Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan merupakan fungsi yang dimiliki oleh ….

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

MA

e)

MK

9.

pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia terbagi atas 6 kekuasaan kecuali....

a)

Moneter

b)

yudikatif

c)

legislatif

d)

faderatif

10.

Lembaga pemerintahan yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas tertentu adalah....

a)

BUMN

b)

BUMD

c)

LPNK

d)

LPND

11.

Berikut lembaga pemerintah non kementrian, kecuali ....

a)

LAPAN

b)

KPK

c)

BPOM

d)

KEMENPORA

12.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh ....

a)

Mentri Mentri

b)

Rakyat

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

13.

Berikut ini yang bukan urusan pemerintah yang nomenklatur yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 adalah....

a)

Urusan Luar Negeri

b)

Urusan Dalam Negeri

c)

Pertahanan

d)

Urusan Agama

14.

berikut ini yang merupakan urusan pemeritahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan singkronisasi program pemerintah adalah...

a)

BUMN

b)

HAM

c)

Kelautan

d)

Perikanan

15.

berikut adalah logo dari kementrian....

a)

pendidikan

b)

lingkungan hidup

c)

agama

d)

sosial

16.

Kekuasaan legislatif di Indonesia berada di tangan ....

a)

MPR

b)

DPR

c)

Rakyat

d)

Presiden

e)

Mahkamah Agung

17.

Berikut lembaga pemerintah non kementerian, kecuali ....

a)

KEMENPORA

b)

LAPAN

c)

BNPB

d)

KNKT

e)

KPK

18.

Lembaga negara non-kementerian yang bertugas menginvestigasi kecelakaan transpotasi adalah….

a)

KNKT

b)

BMKG

c)

BNPB

d)

kementrian perhubungan

e)

jasa marga

19.

Berikut ini yang bukan urusan pemerintah yang nomenklatur yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 adalah....

a)

Kementrian luar negri

b)

Urusan dalam negeri

c)

Urusan luar negeri

d)

Urusan Agama

e)

Pertahanan

20.

Perbatasan Indonesia yang membentang dari pantai utara sampai dengan Sungai Fly adalah perbatasan Indonesia dengan….

a)

Papua Nugini

b)

Timur Leste

c)

Singapura

d)

Malaysia

e)

Filiphina

21.

Perbatasan yang didasarkan atas perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tanggal 20 Juli 1891 adalah perbatasan antara Indonesia dan .....

a)

Malaysia

b)

Singapura

c)

Papua Nugini

d)

India

e)

Wakanda

22.

Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu adalah “Trias Politica” disebut pembagian kekuasaan secara  ....

a)

Horizontal

b)

Vertikal

23.

Jumlah hakim konstitusi adalah…

a)

9

b)

8

c)

7

d)

6

e)

5

24.

Lembaga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim agung kepada DPR adalah….

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi

b)

Komisi Yudisial

c)

Komisi Pemerintahan

d)

Komisi Pemilihan Umum

e)

Komnas HAM

25.

4 hak yang dimilki oleh lembaga DPR, Kecuali .....

a)

hak angket

b)

hak interpretasi

c)

hak imunitas

d)

hak mengajukan usul

e)

hak menyatakan perang