NEW
Font size
WorksheetsNilai-Nilai Pancasila dalam Karangka Praktik Penyelenggaraan
Total questions: 25
Worksheet time: 32mins
Sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo berkaitan erat dengan …
Falsafah hidup yang ingin diwujudkan
Dasar-dasar terbentuknya politik negara
Tata nilai ekonomi yang telah berkembang
Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat
Perjalanan hukum bangsa
Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, adalah …
Mencakup semua
Memonopoli
Memaksa
Menguasai
Mengayomi
Perhatikan beberapa kedaulatan berikut.
1). Mengatur pemilihan umum
2). Mengatur kerja sama internasional
3). Mengatur secara mutlak
4). Mengatur pajak
5). Mengatur pembangunan
Contoh kedaulatan ke dalam yang dinyatakan oleh Jean Bodin ditunjukkan nomor…
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 5)
1), 4), dan 5)
2), 3), dan 4)
3), 4), dan 5)
Pada sebuah negara, pemerintahannya didasarkan pada beberapa lembaga tertinggi. Salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan urusan peradilan, dan yang lainnya mengurusi kepentingan rakyat dan permasalahan negara lainnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa negara tersebut menganut kedaulatan yang dipaparkan oleh …
Paul Laband
Thomas Hobbes
Hugo Krabbe
Leon Duguit
Montesquieu
Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara …
de facto bersifat sementara
de facto bersifat tetap
de jure bersifat sementara
de jure bersifat penuh
de jure bersifat tetap
Pengakuan de jure adalah pengakuan yang berhubungan dengan …
Kenyataan
Kekuasaan
Hukum
Pemimpin
Wilayah
Perhatikan aspek – aspek di bawah ini!
I. Wilayah NKRI
II. Penduduk Negara Indonesia
III. Proklamasi 17 Agustus 1945
IV. Pemimpin Negara
V. Pengakuan Negara luar
Berikut merupakan pengakuan secara de jure, yaitu …
I dan II
I dan III
II dan IV
III dan V
IV dan V
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu …
Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasaan lagislatif, eksekutif, federatif
Kekuasaan lagislatif, eksekutif, eksaminatif
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah …
Moneter
Legislatif
Yudikatif
Konstitusi
Eksaminatif
Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan karena krisis yang perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut termasuk dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan …
Legislatif
Moneter
Konstitutif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan …
Eksekutif
Moneter
Konstitutif
Yudikatif
Eksaminatif
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari ...
Presiden
MPR
DPR
BPK
MK
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Hal tersebut diatur dalam …
Pasal 20 Ayat (1)
Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5)
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah …
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1) Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
2) Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
3) Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4) Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
5) Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6) Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
Kementerian negara adalah …
Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Landasan hukum kementerian negara adalah UUD 1945 pasal …
16
17
18
19
20
Pasal 15 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah …
33
34
35
36
37
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir, merupakan tugas dari …
BKKBN
BASARNAS
BATAN
BAKOSURTANAL
BEPETEN
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan tugas dari …
BMKG
LAN
ANRI
BASARNAS
BKN
Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satunya nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah …
Partisipasi
Solidaritas
Perdamaian
Demokrasi
Kesetaraan
Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah …
Persamaan
Perdamaian
Penghargaan atas hak
Solidaritas
Permusyawaratan
Meme adalah ketua kelas X IPA 4. Kelas tersebut terkenal sering berantem karena hal-hal sepele karena juga banyaknya perempuan dikelas tersebut. Dalam penyelesaian masalah tersebut, meme sering mengedepankan prinsip diskusi bersama.
Meme sudah menerapkan nilai-nilai pancasila yaitu sila ke …
1
2
3
4
5
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu …
Mewajibkan warga negara untuk beragama
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Perhatikan kegiatan berikut!
I. Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu
II. Anggota OSIS melaksanakan musyawarah
III. Perayaan hari raya berlangsung damai dan khidmat.
IV. Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/ DPR
V. MPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden
VI. Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa
Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor …
I, II, III
II, III, IV
III, IV, V
I, III, IV
I, III, VI
