NEW
Font size
WorksheetsQUIZ Kompetensi BPJamsostek Pangkalpinang
Total questions: 30
Worksheet time: 16mins
Susunan surat rutin terdiri dari
Tanggal, Nomor, Lampiran, Alamat, Perihal, Isi, Tandatangan, Tembusan dan Inisial Kode Klasifikasi
Tanggal, Nomor, Lampiran, Alamat, Perihal, Isi, Tandatangan, Inisial Kode Klasifikasi dan Tembusan
Nomor, Tanggal, Lampiran, Alamat, Perihal, Isi, Tandatangan, Tembusan dan Inisial Kode Klasifikasi
Tanggal, Nomor, Lampiran, Alamat, Perihal, Isi, Tandatangan, , Inisial Kode Klasifikasi dan Tembusan
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari
Teguran Lisan Tercatat
Penurunan grade 2 (dua) tingkat selama 2 (dua) tahun
Penundaan golongan selama 3 (tiga) tahun
Surat Peringatan Kedua (terakhir)
Berapa Batas Nominal yang diperbolehkan untuk pengadaan Belanja Modal Non Kapitalisasi di tahun 2020
2.000.000
1.999.999
4.999.999
5.000.000
Bagaimanakah penulisan tembusan surat yang lebih dari 1
Sejajar dengan tulisan tembusan
Dibawah tulisan tembusan
Semua benar
Semua salah
Berikut adalah syarat-syarat pemusnahan arsip kecuali
Tidak memiliki nilai guna
Memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang
Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara
Telah habis retensinya
Program apa saja yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2013
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Pengangguran, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua
Semua benar
Berapa biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan pada perawatan homecare
Sesuai indikasi medis
Unlimited
20 Juta tahun pertama
20 Juta selamanya
Bapak A bekerja di PT. Tensen sebagai SPV dengan upah Rp. 15.000.000 dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan upah yg dilaporkan Rp. 5.000.000. Bapak A mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan mata kanan nya mengalami kebutaan sebesar 100%. Berapa santunan cacat yang harus dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (persentase mata = 35%)
Rp. 420.000.000,-
Rp. 15.000.000,-
Rp. 5.000.000,-
Rp. 140.000.000,-
Berapa Manfaat Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan apabila tenaga kerja meninggal pada tanggal 8 Januari 2013
Rp. 24.000.000,-
Rp. 42.000.000,-
Rp. 21.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
Berapa biaya maksimal Gigi palsu yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan bila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja pada tanggal 1 desember 2019
Rp. 3.000.000,-
Rp. 5.000.000,-
Tak terhingga
Rp. 1.000.000,-
Pengenaan sanksi administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya kedalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2002
Pak Oda bekerja di PT. Nona Gemes baru bekerja kurang dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan dan belum didaftarkan kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Berapakah perhitungan upah yang digunakan untuk menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan Pak Oda tersebut
Upah 1 hari dikalikan 25 hari
Upah 1 hari dikalikan 30 hari
Upah 1 hari dikalikan 10 hari
Semua jawaban salah
Berapa hari waktu yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan apabila Badan Usaha telah terkena sanksi teguran 1 Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) untuk dapat menindaklanjuti pendaftaran tersebut
25 Hari
7 Hari
10 Hari
Semua Jawaban Salah
Pengenaan sanksi administrasi bagi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Program, dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) TK dapat dilakukan atas
Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan
Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan
a dan b benar
Semua jawaban salah
Jenis sanksi administratif bagi bagi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Program, dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) TK yang menjadi wewenang BPJS Ketenagakerjaan adalah
Denda 0.1 % dari iuran yang dibayarkan setiap bulan
Tidak mendapat pelayanan publik tertenu
a dan b benar
Semua Jawaban Salah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19) adalah
Permenaker RI No 11 tahun 2020
Permenaker RI No 12 tahun 2020
Permenaker RI No 13 tahun 2020
Permenaker RI No 14 tahun 2020
Batas toleransi migrasi piutang iuran kategori kurang lancar ke kategori diragukan adalah
6%
5%
4%
3%
Pemberi Kerja/ Badan Usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50 juta sd Rp 500 juta dengan omset per tahun diatas Rp 300 juta sd Rp 2.5 Milyar termasuk kategori jenis skala usaha
Usaha kecil
Usaha menengah
Usaha mikro
Usaha besar
Tarif iuran Jaminan Hari Tua yang menjadi beban Pemberi Kerja/Badan Usaha adalah
5.7%
3.7%
2%
1%
Jenis Program yang wajib diikuti untuk pekerja BHL (Buruh Harian Lepas) mengikuti ketentuan penahapan berdasarkan skala usaha sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2013
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011
Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004
Berikut ini merupakan tahapan yang terdapat dalam aplikasi antrian online BPJamsostek, kecuali :
Syarat dan Ketentuan Pengajuan Lapak Asik
Data Pekerja
Sebab Klaim dan dokumen pendukung
Data Perusahaan
Dalam melakukan tracking status klaim, peserta dapat melihat tahap2 proses klaimnya, ada 6 tahapan kecuali :
Persetujuan Klaim
Penetapan Klaim
Konfirmasi Klaim
Agenda Klaim
Untuk Melakukan Tracking Klaim, peserta menggunakan data yang akan di masukkan di mesin pencari, yaitu :
Nomor NIK dan KPJ
Nomor KPJ atau NIK
Nomor KPJ dan Nama
Nomor NIK, KPJ dan nama
BPJS Ketenagakerjaan berhak MEMBATALKAN proses pengajuan jika :
Ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan data peserta terdaftar
Peserta tidak melengkapi dokumen persyaratan
Peserta diketahui aktif bekerja kembali (kecuali pengambilan klaim sebagian untuk kepesertaan >= 10 tahun)
Semua benar
Pengecekan eligibilitas peserta sesuai dengan peraturan Vokasi yang baru untuk peserta PU Jakon, adalah, kecuali :
Perusahaan memiliki proyek Jakon
Npp Terdaftar aktif minimal 2 tahun
Usia Tenaga kerja dibawah 50 tahun
Masa iuran minimal 6 bulan berturut-turut
Nilai maksimal untuk parameter Monitoring Persekot Kerja dalam penilaian Finalcial Management Award adalah
Tanggal jatuh tempo >H+0
H-3 dari Tanggal jatuh tempo
H-2 dari Tanggal jatuh tempo
H-1 dari Tanggal jatuh tempo
Berikut pernyataan mengenai aging piutang iuran :
1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Macet
4. Diragukan
Klasifikasi Collection Management System BPJS Ketenagakerjaan fungsi penagihan piutang iuran untuk petugas bidang keuangan dan petugas pemeriksa adalah
1.3 dan 2.4
1.2 dan 3.4
2.3 dan 1.4
1.2.3 dan 4
1. “Kegiatan pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif serta tidak dibenarkan meninggalkan tempat tersebut selama kegiatan”
Kutipan diatas merupakan pengertian dari
Perjalanan Dinas
PORSENI BPJS Ketenagakerjaan
Rapat Kerja
Konsinyering
Batas waktu lapor SPT tahunan untuk wajib lapor pajak Orang Pribadi dan pajak Badan adalah
31 Desember dan 31 Desember
1 Januari dan 31 Januari
31 Maret dan 30 April
31 Januari dan 31 Januari
1. Kriteria Aset tetap BPJS Ketenagakerjaan :
1. Digunakan untuk aktifitas operasional BPJS Ketenagakerjaan
2. Mempunyai umur manfaat lebih dari 1 tahun
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual
4. Harga perolehan minimal Rp. 2.500.000
Yang bukan merupakan Kriteria Aset tetap BPJS Ketenagakerjaan adalah
1
2
3
4
