NEW
Font size
WorksheetsPerlindungan dan penegakkan hukum
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai Negara hukum adalah … .
Dalam segala kehidupan kenegaraan selau berdasarkan kepada hukuman
Dalam segala kehidupan kenegaraan selau berdasarkan kepada pemerintah
Dalam segala kehidupan kenegaraan selau berdasarkan putusan jaksa
Dalam segala kehidupan kenegaraan selau berdasarkan hukum dan polisi
Dalam segala kehidupan kenegaraan selau berdasarkan kepada hukum
Salah satu karakteristik dalam hukum Indonesia yang tidak dapat lepas dari hukum dasarnya, yaitu…
Pancasila
Hak Asasi Manusia
Budaya Bangsa
Nilai Agama
Factual Condition
Berikut yang bukan merupakan arti penting hukum adalah…
Memberikan kepastian hukum bagi warga Negara
Melindungi dan mengayomi hak-hak warga Negara
Memberikan rasa keadilan bagi warga Negara
Menciptakan ketertiban dan ketenteraman
Menciptakan perdamaian sebagaian warga masayarakat
Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban disebut dengan …
Perlindungan hukum
Penegakkan Hukum
Bantuan hukum
Berikut yang bukan merupakan lembaga penegak hukum adalah…
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kehakiman
Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan/ KPAI
advokat
Tindakan mencari dan mengumpulkan bukti tentang pelanggran hukum dilakukan oleh jaksa agung disebut…
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Pemeriksaan
Penahanan
Pelaku kekuasaan kehakiman yang meliputi pengadilan negeri (berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota) dan pengadilan tinggi: pengadilan tingkat banding (berkedudukan di provinsi) disebut …
Mahkamah agung
Peradilan umum
Peradilan agama
Peradilan militer
Peradilan tata usaha Negara
Indonesia merupakan Negara hukum yang semua perkara dapat diselesaikan melaui jalur hukum. Pemberlakuan hukum harus juga berdasarkan keadilan. Maksud dari kaimat tersebut adalah …
Seluruh pihak yang bersalah harus dihukum berdasarkan aturan-aturan yang berlaku tanpa melihat status sosial
Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas
Tersedia hukum tertulis sehingga kasusu yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah
Tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hhidup diatur dengan peraturan
Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang
Perlindungan dan penegakkan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai … .
Kepentingan bersama
Kesadaran hukum
Rasa memiliki
Rasa memiliki
Pemerintah
Salah satu upaya perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah…
Pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas
Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin
Hukum seharusnya ditegakkan berdasarkan rasa keadilan
Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah
Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku
Proses penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai … .
Pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat lembaga penegak hukum
Pengatur hidup manusia
Pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun anggota parlemen yang berdebat
Senjata dalam pengadilan
Pedoman penegakkan humum dan sidang
Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh …
Masyarakat maupun anggota DPR
Masyarakat maupun KPK
Masyarakat maupun pencari hukum
Masyarakat maupun aparat penegak hukum
Masyarakat maupun pemnagku kepentingan
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang
Penuntutan
Pemutusan
Pembebasan
Penangkapan
Pemerasan
Ridwan merupakan warga Negara Indonesia yang sedang berada di Portugal, tanggal 24 mei 2019 Ridwan melakukan tindakan pidana di Negara yang sedang ditinggalinya sekarang.
Dari kasus tersebut maka pengadilan dii Indonesia yang berhak mengadili adalah…
Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di Negara yang bersangkutan
Mahkamah agung
Mahkamah konstitusional
Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku
Pengadilan negeri Jakarta pusat
Dua politisi muda menggugat aturan terkait batas usia minimal seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, aturannya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada lebih spesifik pada pasal 7 ayat (2) huruf e ynag disebutkan bahwa syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai gubernur harus berusia paing muda 30 tahun.
Dari kasus diatas lembaga yang dapat menyelesaikan kasus tersebut adalah
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dewan Kehormatab Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Panitia pengawas pemilu (Panwaslu)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
