wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SKB Part 2

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 39mins

Name
Class
Date
1.

Terdapat 2 Butir kegiatan pada Rencana Induk (Master Plan) Satpol PP dalam rangka Penyelenggar aan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu

a)

Melakukan Rencana Program dan Evaluasi Kegiatan

b)

Melakukan Rencana Program dan Laporan kegiatan

c)

Melakukan Rapat Koordinasi dan Laporan Kegiatan

d)

Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan

2.

Yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup SOP Satpol PP dalam Permendagri no 54 tahun 2011 adalah

a)

Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah

b)

Standar Operasional Prosedur Penggusuran PKL

c)

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

d)

Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3.

Segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalan rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari ?

a)

CEGAH DINI

b)

DETEKSI DINI

c)

PENCARIAN INFORMASI

d)

OPERASI INTELIJEN

4.

Segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah Jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada adalah pengertian dari

a)

MITIGASI DINI

b)

DETEKSI DINI

c)

CEGAH DINI

d)

OPERASI INTELIJEN

5.

Kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/ atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata merupakan pengertian dari ?

a)

PENGAMANAN

b)

PENGAWALAN

c)

PATROLI

d)

PIKET RUTIN

6.

Dalam penindakan preventif non yustisial, para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 15 (lima belas hari) hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan tersebut. Adapun, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka :

a)

diberikan secara berturut-turut surat teguran pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;

b)

diberikan secara berturut-turut surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;

c)

diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari;

d)

diberikan surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) harI

7.

Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi...

a)

urusan pemerintahan absolut.

b)

urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

c)

urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

d)

urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

8.

Pada Bulan Ramadhan, Satpol PP Kabupaten/Kota A akan melaksanakan kegiatan pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat Desa. Adapun peserta yang diundang adalah Para Kepala Desa, Ketua RW dan anggota linmas. Tindakan Satpol PP Kabupaten/Kota A tersebut, merupakan metode pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara….

a)

REPRESIF

b)

FORMAL

c)

INFORMAL

d)

SEMI FORMAL

9.

Di suatu daerah x terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten/Kota X telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada para pedagang liat tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah….

a)

Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri.

b)

Memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku.

c)

Memberikan surat pernyataan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan

d)

Memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya.

10.

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.

2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.

3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim)

4. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.

5. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.

Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan standar operasional prosedur pra penertiban paksa?

a)

1,2,4

b)

1,2,4,5

c)

1,2,3,4,5

d)

1,2,3,5

11.

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk..

a)

Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

b)

Membuat Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

c)

Menegakkan Perda dan Perkada Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur dan adil

d)

Menegakkan Perda dan Perkada dan melakukan penyelidikan sampai dengan tahap pengadilan

12.

. Peraturan Daerah yang disingkat dengan Perda disusun oleh……

a)

DPR DAN PEMERINTAH PUSAT

b)

DPR DAN DPD

c)

DPRD DAN PEMDA

d)

DPD

13.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan….

a)

UNDANG UNDANG

b)

PERPRES

c)

PERKADA

d)

PERDA

14.

Yang bukan merupakan tugas dari polisi pamong praja adalah

a)

Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman

b)

Melakukan Penegakan Peraturan Menteri

c)

Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

d)

Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

15.

Yang bertindak selaku Koordinator PPNS dalam penegakan Perda Dilingkungan Pemerintah Daerah Adalah….

a)

Sekretaris Daerah

b)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

c)

Kepala Badan Kepegawaian daera

d)

Kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum

16.

Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi….

a)

Urusan Pemerintahan Umum

b)

Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

c)

Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

d)

Urusan Pemerintahan Absolu

17.

Yang tidak termasuk didalam Penyelenggraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, antara lain….

a)

Penyidikan dan Penyelidikan

b)

Pengamanan dan Penertiban

c)

Patroli dan Pengawalan

d)

Deteksi Dini dan Cegah Dini

18.

. Didalam Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan, kecuali

a)

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

b)

Camat

c)

Instansi Terkait

d)

KASI Trantib di Kecamatan

19.

Dalam Penyelenggaraan Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat Menteri dapat memberikan penghargaan kepada, kecuali

a)

Gubernur/Bupati/Walikota

b)

Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota

c)

Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota

d)

Pegawai Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota

20.

Jenis penghargaan yang dapat diberikan kepada Satpol PP adalah...

a)

Karya Bhakti Tugas

b)

Karya Bhakti Pol PP

c)

Karya Bhakti Satpol PP

d)

Karya Bhakti Utama

21.

Status kepegawaian yang dimiliki oleh polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah….

a)

Aparat pemerintah pusat yang digaji melalui APBN

b)

Aparat pemerintah pusat yang diperbantukan di daerah

c)

Aparat pemerintah daerah

d)

Aparat pemerintah daerah yang diperbantukan di pusat

22.

Polisi pamong praja memiliki standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dibuatnya standar operasional prosedur, yaitu..

A.

B. Sebagai pedoman bagi kepala polisi pamong praja dalam menerima perintah dari bupati dan gubernur.

C.

D.

E.

a)

Sebagai pedoman polisi pamong praja agar cepat naik pangkat.

b)

Sebagai pedoman polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur.

c)

Sebagai pedoman polisi pamong praja dalam meningkatkan angka kredit.

d)

Sebagai pedoman polisi pamong praja dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

23.

Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat. Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk kedalam….

a)

Operasi kondisional non preventif

b)

Penindakan preventif non yustisial

c)

Penindakan yustisial

d)

Operasi situasiona.

24.

Dalam melaksanakan tugas untuk menegakan peraturan daerah, polisi pamong praja harus memperhatikan ketentuan umum berikut ini, kecuali….

a)

Pelaksanaan penindakan dengan seizin masyarakat/badan hukum setempat.


b)

Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun

c)

Tidak melanggar hak asasi manusia

d)

Penindakan mempunyai landasan hukum

25.

Tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan merupakan pengertian dari ?

a)

Penindakan yustisial

b)

Tindakan non yustisial

c)

Operasi kondisional non preventif

d)

Operasi situasional

26.

Yang merupakan pengertian dari Kewenangan Menindak Satpol PP yaitu..

a)

Melakukan tindakan penggusuran secara paksa kepada masyarakat yang melanggar Perda

b)

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c)

Melakukan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

d)

. Melakukan tindakan operasi non yustisial dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada

27.

Tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada merupakan Pengertian dari..

a)

Tindakan memberi teguran

b)

Tindakan administratif

c)

Tindakan yustisi

d)

Tindakan penertiban

28.

Isi dari penyusunan program Satpol PP terdapat 3 unsur yaitu…

a)

Perencanaan, Sasaran dan Evaluasi

b)

Kegiatan, Tujuan dan Target pencapaian

c)

Kegiatan, Sasaran dan Target pencapaian

d)

Perencanaan, Tujuan dan Evaluasi

29.

1. Kepala Satlinmas;

2.Wakil Kepala

3. Kepala pelaksana;

4. Komandan regu;

5. Komandan Pasukan

6. Anggota.


Struktur organisasi Satlinmas meliputi…


A. 1,2,4,6

B. 1,3,5,6

C. 1,2,5,6

D. 1,3,4,6

E. 1,2,3,6

a)

1,2,4,6

b)

1,3,4,6

c)

1,2,5,6

d)

1,2,3,6

30.

Berikut ini merupakanregu yang terdapat dalam Satlinmas, kecuali…

a)

Regu dapur umum

b)

Regu penertiban

c)

regu pertolongan pertarna pada korban bencana dan kebakaran

d)

Regu penyelamatan dan evakuas

31.

Berikut ini merupakan sistem patroli yang dilakukan oleh Satpol PP, Kecuali

a)

BLOK

b)

KHUSUS

c)

KAWASAN

d)

KOTA

32.

Segala usaha atau kegiatan operasi yang dilakukan oJeh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif merupakan pengertian dari…

a)

PENGAMANAN

b)

KONDUSIFITAS

c)

PENERTIBAN

d)

PENEGAKAN KAMTIBMAS

33.

Berikut ini yang termasuk jenis pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah..

a)

PENGAMANAN PEJABAT

b)

PENGAMANAN KERAMAIAN

c)

PENGAMANAN KEGIATAN

d)

PENGAMANAN ASET DAERAH

34.

Suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/ atau Perkada adalah pengertian dari…

a)

PENGAMANAN

b)

PENERTIBAN

c)

PENINDAKAN

d)

PENGGUSURAN

35.

1. Penetapan tempat, bentuk, dan metode penertitan

2. Penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;

3. Penyiapan administrasi pelaksanaan;

4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

5. Melakukan survey lapangan;

Tahapan kegiatan penertiban yang benar adalah…

a)

2,5,3,1,4

b)

2,4,5,1,3

c)

2,1,5,3,4

d)

2,5,1,3,4

36.

Berikut ini beberapa sasaran dan obyek penertiban oleh Satpol PP, Kecuali …

a)

TATA RUANG

b)

JALAN

c)

HUKUM

d)

ANGKUTAN JALAN DAN SUNGAI

37.

Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….

a)

KEDAULATAN

b)

KEBERSAMAAN

c)

KEBEBASAN

d)

KESETARAAN

38.

Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….

a)

KEBIASAAN MASYARAKAT DAERAH

b)

KEARIFAN LOKAL

c)

ADAT ISTIADAT DAERAH

d)

PERATURAN DAERAH

39.

. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ...

a)

ANGKET

b)

INTERPLASI

c)

LEGISLASI

d)

BUDGET

40.

40. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….

a)

Gubernur dan Sekretaris Daerah

b)

Gubernur, DPRD, dan Kejaksaan

c)

Gubernur dan Wakil gubernur

d)

Gubernur dan Ketua DPRD

41.

. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......

a)

INISIATIF

b)

ANGKET

c)

INTERPLASI

d)

LEGISLASI

42.

Kepala daerah mempunyai tugasmemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal dan ayat berapa..

A.

B.

C.

D.

Pasal 27 ayat

a)

Pasal 65 ayat 1

b)

Pasal 65 ayat 2

c)

Pasal 27 ayat 2

d)

Pasal 57 ayat 1

43.

. Dibawah ini merupakan 4 dari 5 hak yang dimiliki oleh anggota Satlinmas, Kecuali..

a)

Mendapatkan tunjangan pensiun

b)

Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas

c)

Mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas

d)

Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas

44.

1. Perencanaan

2. Koordinasi

3. pelaksanaan

4. pelaporan

5. Evaluasi

Tahapan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang benar adalah..

a)

1,2,5

b)

1,3,4

c)

1,4,5

d)

2,1,4

45.

Dibawah ini adalah beberapa tugas anggota Satlinmas, Kecuali..

a)

Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan

b)

Membantu penugasan misi perdamaian ke luar negeri

c)

Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

d)

Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum

46.

Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban anggota Satpol PP yaitu..

a)

Memelihara persatuan dan kesatuan bangs

b)

Bertindak objektif dan tidak diskriminatif

c)

Memiliki pengetahuan bela negara yang baik

d)

Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika

47.

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah

a)

Instansi/Lembaga yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)

Polisi yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

c)

Pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d)

Penyidik yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48.

1. Penyidikan

2. Penyelidikan

3. Pemanggilan

4. Pemeriksaan

5. Pelaksanaan

Tahapan penindakan yustisial yang dilakukan oleh PPNS yang benar adalah…

a)

1,2,3,4,5

b)

3,2,4,5,1

c)

2,1,4,3,5

d)

2,4,1,3,5

49.

. Pasal berapa yang membahas Pembentukan Satpol PP pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

a)

252&253

b)

253&254

c)

254&255

d)

255&256

50.

Dalam hal penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan maka dapat dibentuk unit khusus yaitu

Umum

a)

Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota

b)

Unit Trantibum Kecamatan

c)

Unit Pelaksana Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

d)

Unit Teknis Penegakkan Perda dan Perkada

51.

Waktu pelaksanaan pengamanan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah kita Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu?..

a)

1x24 jam yang akan datang

b)

2x24 jam yang akan datan

c)

Se minggu yang akan datang

d)

3x24 jam yang akan datang

52.

Mengingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, Pemadam Kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen/arsip dll, setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat adalah bagian dari pelaksanaan pengamanan

a)

Lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah

b)

Rumah dinas pejabat pemerintah daerah

c)

tempat kedatangan dan tujuan tamu/delegasi VIP

d)

sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah

53.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara

a)

Pengawalan dengan berjalan kaki,Pengawalan dengan kendaraan bermotor dan pengawalan dengan kendaraan mobil.

b)

.Pengawalan dengan jalan kaki dan Pengawalan kendaraan mobil

c)

Pengawalan dengan sepeda dan Pengawalan dengan kendaraan mobil

d)

Pengawalan dengan bersepeda motor dan pengawalan dengan kendaraan mobil

54.

Tujuan dari kegiatan deteksi dini adalah . . .

a.

b. c.

d.

e. sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Satpol PP kepada masyarakat

a)

untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada sehingga kondisi yg

tenteram aman dan tertib dapat terwujud

b)

untuk mengenalkan kepada masyarakat produk hukum daerah yang harus ditaati

c)

sebagai langkah untuk mengetahui lebih awal kemungkinan kemungkinan gangguan trantibum

yang akan terjadi

d)

sebagai langkah pembinaan kepada masyarakat agar penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum yang menjadi tugas Satpol PP dapat berhasil

55.

Deteksi dini dilakukan melalui kegiatan kegiatan berikut, kecuali . . .

a. pengawasan

b. pengamatan

c. pencarian

d.

e. pengumpulan bahan keterangan

a)

PENGAWASAN

b)

PENGAMATAN

c)

PENCARIAN

d)

PENGARAHAN

56.

Dalam pelaksanaan koordinasi penangan unjuk rasa dalam keadaan damai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/ memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan Iainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang,kecuali

a)

jumlah massa yang melakukan unjuk rasa

b)

jumlah personil yang diperlukan

c)

kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa

d)

rute yang akan dilalui pengunjuk rasa

57.

Di dalam sub unsur penyusunan rencana induk (master plan) terdapat rincian kegiatan penyusunan program, penyusunan program yang tepat adalah . . .

a)

penyusunan rencana pada tingkat unit kerja dan tingkat individu

b)

penyusunan perda dan perkada yang akan ditegakkan

c)

penyiapan perlengkapan minimal bagi anggota yang bertugas

d)

analisis sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar

58.

. Tugas dari patroli pengawasan adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah.

b)

Pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c)

Penindakan terhadap masyarakat yang nyata nyata melanggar Perda, Perkada, serta ketertiban umum dan ketentraman masyaraka

d)

.Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal hal yang mengenai tugas dan fungsi satpol pp

59.

petunjuk dalam patroli berjalan kaki pada siang hari sebaiknya didaerah

a)

lorong-lorong gang yang susah dilalaui kendaraan bermotor

b)

.pasar dan pertokoan yang dianggap rawan.

c)

pinggiran pantai

d)

kurang mendapat perhatian

60.

Dalam pasl 5 PP no 16 2018 satpol pp mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman makna dr ketentraman

a)

.suasana batin dr individu karena terpwnuhi kebutuhan dasar

b)

keadaan dimana setiap anggota msyarakt dpt melkukan kegiatannya dg tenang

c)

situasi dan kondisi dinamis yg menggambarkan adanya kepatuhan terhdp peraturan yg ada

d)

keadaan dimanaa setiap orng tidak terganggu haak haknya

61.

segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah Jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada. Kalimat berikut merupakan deskripsi dari

a)

.Cegah dini

b)

Pembinaan

c)

Penyuluhan

d)

Deteksi dini

62.

kualifikasi pendidikan S2 angkaa kredit yg di tetapkan adalah

a)

200

b)

400

c)

150

d)

300

63.

Sebutkan macam- macam Hak PNS satpol PP? kecuali

a)

Jaminan kesehatan

b)

Bantuan hokum

c)

Pengembangan kompensasi

d)

Jaminan hari tua dan pensiunan

64.

Pembinaan yang dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan koordinasi dengan instansi/ SKPD dengan menghadirkan masyarakat adalah metode pembinaan?

a)

Formal sasaran kelompok

b)

Formal sasaran perorangan

c)

informal

d)

Semua salah

65.

Siapa yang berwenang menandatangani surat panggilan ?

a)

Kasatpol pp

b)

PPNS Pol PP

c)

PPNS Satpol PP

d)

Bupati/ walikota

66.

Kepala daerah/ wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama.......... bulan

a)

3

b)

6

c)

9

d)

12

67.

Pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaaran daerah dilakukan oleh?

a)

BUPATI

b)

WAKIL BUPATI

c)

SEKRETARIS DAERAH

d)

KETUA DPRD

68.

Satpol pp akan melakukan pembinaan , persiapan yang harus dilakukan untuk melakukan pembinaan ? kecuali

a)

Penetapan sasaran

b)

Mengadakan survey lapangan

c)

Penetapan jumlah pol pP

d)

Penetapan bentuk pembinaan

69.

Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai komandan operasi memberikan arahan singkat perihal?

a)

Situasi yang mungkin dihadapi

b)

Jumlah Pol PP

c)

Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa

d)

Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa

70.

.Bokir anggota pol pp yang ditugaskan melakukan pengamanan Upacara 17 Agustus ,maka bokir memakai pakaian Dinas?

a)

PDL

b)

PDL II

c)

PDU

d)

PDU II

71.

Bokir PNS yang akan diangkat dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional Pol PP dan bokir harus memiliki pengalaman dibidang Pol PP paling lama ....Tahun

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

72.

Bejo Pol PP ahli madya pangkat pembina gol IV/a menjadi pangkat Pembina tingkat I gol IV/b maka angka kredit yang disyaratkan adalah

a)

4 dari pengembangan profesi

b)

6 dari pengembangan Profesi

c)

8 dari tugas pengembangan profesi

d)

6 dari tugas Pokok

73.

Pola kerjasama sarpol pp dengam lntstansi dan lembaga lain dan atau masyarakat harus dibangun dalam hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak terkait merupakan prinsip-prinsip.....

a)

Koorsinasi

b)

Integrasi

c)

Sinkronisasi

d)

Kemitraan

74.

Ferry adalah anggota satpol pp, dia bersama rekan2nya diperintahkan oleh kabid untuk melakukan penegakan perda sesuai sop dan sesuai kewenangan sanksi hukum didalam perda, pelaksanaan penindakan sesuai dgn sop dan sanksi hukum dalam perda termasuk kedalam...

a)

Pertanggungjawaban (accountability

b)

Keseimbangan (proposionality)

c)

Keperluan ( necessity)

d)

Keabsahan (legality)

75.

sebagai seorang satpol pp, ferry diberikan kewenangan oleh uu untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda. akan tetap ada prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang harus dipatuhi oleh ferry. dibawah ini mana yang bukan termasuk prinsip itu?

a)

keabsahan & keseimbangan

b)

keperluan

c)

pertanggung jawaban

d)

semua benar

76.

Fuad merupakan seorang PPNS Pol PP, pada suatu waktu fuad mendapati laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran perda. maka yang harus dilakukan fuad adalah?

a)

melakukan tindakan pertama

b)

langsung melakukan penyidikan

c)

membuat laporan kejadian

d)

melakukan penyelidikan terlebih dahulu

77.

Hanna diminta Kasatpol PP dumai untuk melakukan pembinaan trantibum kepada masyarakat kecamatan jaya mukti dengan tujuan agar masyarakat memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Bentuk cara pembinaan hanna ini bertujuan untuk....

a)

Agar masyarakat mengetahui produk2 hukum yang ada.

b)

Agar masyarakat mentaati produk2 hukum yang ada

c)

Agar menghindari tindakan represif kepada masyarakat

d)

agar menimbulkan kesadaran akan produk hukum kepada masyarakat

78.

Pasca terjadi ny bencana gempa bumi di kota X, Kasatpol PP memerintahkan anggota ny untuk melakukan penanggulangan agar dapat membantu masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tsbt. ini termasuk dalam tertib?

a)

tertib pemerintah

b)

tertib peran serta masyarakat

c)

tertib sosial

d)

tertib lingkungan

79.

adi dan lia diberi tugas oleh kabid untuk melaksanakan kegiatan rutin patroli. pada saat pelaksanaan kedua petugas ini melakukan sosialisasi produk-produk hukum kepada masyarakat serta menampung saran dari masyarakat. ini termasuk dalam kegiatan patroli?

a)

patroli rutin

b)

. patroli kawasan

c)

patroli pengawasan

d)

. patroli khusus

80.

Dalam koordinasi penegakan perda

Setelah menerima laporan dari hasil patroli atau dari pengaduan masyrakat tentang adanya pelanggaran perda maka petugas di perintahkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dibawah ini tidak termasuk dalam pemeriksaan lapangan tersebut adalah..??

a)

Pemeriksaan TKP

b)

Mengidentifikasi laporan pelanggaran

c)

Mengidentifikasi bukti pelanggaran

d)

Mengidentifikasi pelaku

81.

Tujuan dari penetapan waktu pada pembinaan adalah..??

a)

Memperjelas bentuk kegiatan pembinaan yg akan dilakukan

b)

Mempermudah penilaian keberhasilan kegiatan pembinaan

c)

Memperjelas meteri yg digunakan untuk pembinaan

d)

Mempermudah pelaporan suatu kegiatan pembinaan

82.

Apabila peelawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yg luas maka diadakan..??

i

a)

Negosiasi

b)

Mediasi

c)

Advokasi

d)

Konsolidasi

83.

Tim penilai AK bertugas memberikan nilai kepada para Pol PP, di samping itu tim penilai juga mempunyai secretariat yang dijabat secara fungsional oleh?

a)

Kepala daerah

b)

Sekretaris Daerah

c)

Kasatpol PP

d)

Sekretaris Pol PP

84.

Siapakah yang menjadi penyelenggara pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pol PP?

a)

Satpol PP

b)

Instansi terkait

c)

Pemerintah daerah

d)

Sekretaris daerah

85.

Peraturan daerah di jalankan dan di tegakan oleh satpolpp, dan peraturan daerah tersebut di buat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah, Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah tersebut merupakan fungsi

a)

Angket

b)

Legislasi

c)

Budget

d)

Kontroling

86.

Pns daerah antara lain bertugas pada instansi kecuali

a)

Satpol pp

b)

Dinas pendidikan

c)

Kantor urusan agama

d)

Kantor Bupati

87.

Satpol PP Kota Surabaya mendapatkan tugas pengamanan pertandingan Persebaya Surabaya Vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo sore ini. Kegiatan pengamanan pertandingan sepakbola merupakan?

a)

Tertib tempat hiburan dan keramaian

b)

Tertib lingkungan

c)

Tertib pemerintahan

d)

Tertib usaha

88.

Rumusan sanksi yang tidak jelas, pengaturan sanksi yang sulit untuk ditegakkan seperti unsur pidana yang tidak jelas atau proses pembuktian yang sulit merupakan faktor dari penghambat dalam penegakan sanksi kepada pelanggar Perda. Hal ini digolongkan ke dalam?

a)

Aspek norma

b)

Aspek extern

c)

Aspek intern

d)

Aspek teknis

89.

Gaji dan tunjangan PNS Satpol pp di bebankan kepada APBD yang bersumber dari

a)

Dana perimbangan

b)

Dana desa

c)

Dana alokasi umum

d)

Dana alokasi khusus

90.

Wujud pengawasan represif terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah antara lain adalah

a)

Pengesahan pejabat berwenang terhadap pemerintah daerah

b)

Pemberlakuan standar pelayanan minimal

c)

Pembatalan peraturan daerah

d)

Evaluasi laporan penyelanggaraan pemerintahan daerah

91.

Penunjukan PPNS pada PP no 16 tahun 2008 di lakukan oleh

a)

Ketua PPNS NASIONAL

b)

Kepala satpol pp

c)

Bupati / gubernur

d)

Mendagri

92.

PPNS setelah melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat yang di duga melakukan pelanggaran perda, lalu menyampaikan hasil penyelidikannya kepada?

a)

Penuntut umum

b)

Pengadilan

c)

. Kepolisian

d)

Kepala satpol pp

93.

Daffa, S.IP adalah PNS POL PP dg pangkat dan golongan Ahli Muda penata IIIC , berdasarkan hasil penilaian dr Tim Penilai memperoleh angka kredit 250, maka ybs dapat menjadi pol pp dg jenjang Pol PP ?


a. IV A

b. III D

c. III C

d. IV B

a)

IV A

b)

III D

c)

III C

d)

IV B

94.

yg bukan SOP penegakan perda dalam pembinaan atau sosialisasi yaitu :

a)

pembinaan kelompok

b)

pembinaan perorangan

c)

Melakukan pemeriksaan

d)

melakukan pendekatan

95.

Pelanggaran perda dapat di ketahui salah satunya dg tertangkap tangan baik oleh masy dan PPNS, yg akan di lakukan kecuali ?

a)

melakukan tindakan sesuai kewenangan satpol pp dan PPNS ybs

b)

tindakan pertama di tempat kejadian perkara

c)

Menggunakan kewenangan pengamatan utk menemukan pelanggaran

d)

segera melakukan proses penyidikan

96.

Dalam pengawalan menggunakan kendaraan mobil, dimana posisi komandan operasi ?

a)

Di sebelah ajudan

b)

Di samping Pejabat/Tamu VIP

c)

Duduk di sebelah pengemudi

d)

Sejajar dengan motor pengawal

97.

Melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dlm jangka waktu 24 jam merupakan bentuk patroli . . .

a)

BLOK

b)

KAWASAN

c)

KHUSUS

d)

PENGAWASAN

98.

Cara patroli yg diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada petugas patroli berjalan kaki dalam wilayah yg lebih luas adalah . . .

a)

Patroli khusus

b)

. Patroli pengawasan

c)

Patroli blok

d)

Patroli bersepeda motor

99.

Saudara Aceng memiliki usaha dan usahanya akan ditutup atau disegel karena tidak ada izin. Namun Aceng melakukan perlawanan fisik kepada petugas dan bertindak anarkis. Apa langkah terakhir yang diambil oleh petugas?

a.

b.

c.

d.

a)

Melakukan tindakan bela diri

b)

Menahan diri

c)

Konsolidasi

d)

Mengamankan provokator alias Aceng

100.

Pakaian dinas yang dipakai petugas dalam pelaksanaan pengamanan upacara dan acara penting adalah?

a)

PDL II (pakai rahrim)

b)

PDL I (tidak pakai rahrim)

c)

PDU II

d)

PDU I