WorksheetsSKB Part 2
Total questions: 100
Worksheet time: 2hrs 39mins
Terdapat 2 Butir kegiatan pada Rencana Induk (Master Plan) Satpol PP dalam rangka Penyelenggar aan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu
Melakukan Rencana Program dan Evaluasi Kegiatan
Melakukan Rencana Program dan Laporan kegiatan
Melakukan Rapat Koordinasi dan Laporan Kegiatan
Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan
Yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup SOP Satpol PP dalam Permendagri no 54 tahun 2011 adalah
Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah
Standar Operasional Prosedur Penggusuran PKL
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalan rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari ?
CEGAH DINI
DETEKSI DINI
PENCARIAN INFORMASI
OPERASI INTELIJEN
Segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah Jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada adalah pengertian dari
MITIGASI DINI
DETEKSI DINI
CEGAH DINI
OPERASI INTELIJEN
Kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/ atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata merupakan pengertian dari ?
PENGAMANAN
PENGAWALAN
PATROLI
PIKET RUTIN
Dalam penindakan preventif non yustisial, para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 15 (lima belas hari) hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan tersebut. Adapun, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka :
diberikan secara berturut-turut surat teguran pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;
diberikan secara berturut-turut surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;
diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari;
diberikan surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) harI
Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi...
urusan pemerintahan absolut.
urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pada Bulan Ramadhan, Satpol PP Kabupaten/Kota A akan melaksanakan kegiatan pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat Desa. Adapun peserta yang diundang adalah Para Kepala Desa, Ketua RW dan anggota linmas. Tindakan Satpol PP Kabupaten/Kota A tersebut, merupakan metode pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara….
REPRESIF
FORMAL
INFORMAL
SEMI FORMAL
Di suatu daerah x terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten/Kota X telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada para pedagang liat tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah….
Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri.
Memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku.
Memberikan surat pernyataan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan
Memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya.
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim)
4. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
5. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan standar operasional prosedur pra penertiban paksa?
1,2,4
1,2,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,5
Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk..
Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat
Membuat Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat
Menegakkan Perda dan Perkada Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur dan adil
Menegakkan Perda dan Perkada dan melakukan penyelidikan sampai dengan tahap pengadilan
. Peraturan Daerah yang disingkat dengan Perda disusun oleh……
DPR DAN PEMERINTAH PUSAT
DPR DAN DPD
DPRD DAN PEMDA
DPD
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan….
UNDANG UNDANG
PERPRES
PERKADA
PERDA
Yang bukan merupakan tugas dari polisi pamong praja adalah
Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Melakukan Penegakan Peraturan Menteri
Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat
Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Yang bertindak selaku Koordinator PPNS dalam penegakan Perda Dilingkungan Pemerintah Daerah Adalah….
Sekretaris Daerah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Badan Kepegawaian daera
Kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum
Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi….
Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Absolu
Yang tidak termasuk didalam Penyelenggraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, antara lain….
Penyidikan dan Penyelidikan
Pengamanan dan Penertiban
Patroli dan Pengawalan
Deteksi Dini dan Cegah Dini
. Didalam Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan, kecuali
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Camat
Instansi Terkait
KASI Trantib di Kecamatan
Dalam Penyelenggaraan Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat Menteri dapat memberikan penghargaan kepada, kecuali
Gubernur/Bupati/Walikota
Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota
Pegawai Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jenis penghargaan yang dapat diberikan kepada Satpol PP adalah...
Karya Bhakti Tugas
Karya Bhakti Pol PP
Karya Bhakti Satpol PP
Karya Bhakti Utama
Status kepegawaian yang dimiliki oleh polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah….
Aparat pemerintah pusat yang digaji melalui APBN
Aparat pemerintah pusat yang diperbantukan di daerah
Aparat pemerintah daerah
Aparat pemerintah daerah yang diperbantukan di pusat
Polisi pamong praja memiliki standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dibuatnya standar operasional prosedur, yaitu..
A.
B. Sebagai pedoman bagi kepala polisi pamong praja dalam menerima perintah dari bupati dan gubernur.
C.
D.
E.
Sebagai pedoman polisi pamong praja agar cepat naik pangkat.
Sebagai pedoman polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur.
Sebagai pedoman polisi pamong praja dalam meningkatkan angka kredit.
Sebagai pedoman polisi pamong praja dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat. Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk kedalam….
Operasi kondisional non preventif
Penindakan preventif non yustisial
Penindakan yustisial
Operasi situasiona.
Dalam melaksanakan tugas untuk menegakan peraturan daerah, polisi pamong praja harus memperhatikan ketentuan umum berikut ini, kecuali….
Pelaksanaan penindakan dengan seizin masyarakat/badan hukum setempat.
Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun
Tidak melanggar hak asasi manusia
Penindakan mempunyai landasan hukum
Tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan merupakan pengertian dari ?
Penindakan yustisial
Tindakan non yustisial
Operasi kondisional non preventif
Operasi situasional
Yang merupakan pengertian dari Kewenangan Menindak Satpol PP yaitu..
Melakukan tindakan penggusuran secara paksa kepada masyarakat yang melanggar Perda
Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melakukan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada
. Melakukan tindakan operasi non yustisial dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada
Tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada merupakan Pengertian dari..
Tindakan memberi teguran
Tindakan administratif
Tindakan yustisi
Tindakan penertiban
Isi dari penyusunan program Satpol PP terdapat 3 unsur yaitu…
Perencanaan, Sasaran dan Evaluasi
Kegiatan, Tujuan dan Target pencapaian
Kegiatan, Sasaran dan Target pencapaian
Perencanaan, Tujuan dan Evaluasi
1. Kepala Satlinmas;
2.Wakil Kepala
3. Kepala pelaksana;
4. Komandan regu;
5. Komandan Pasukan
6. Anggota.
Struktur organisasi Satlinmas meliputi…
A. 1,2,4,6
B. 1,3,5,6
C. 1,2,5,6
D. 1,3,4,6
E. 1,2,3,6
1,2,4,6
1,3,4,6
1,2,5,6
1,2,3,6
Berikut ini merupakanregu yang terdapat dalam Satlinmas, kecuali…
Regu dapur umum
Regu penertiban
regu pertolongan pertarna pada korban bencana dan kebakaran
Regu penyelamatan dan evakuas
Berikut ini merupakan sistem patroli yang dilakukan oleh Satpol PP, Kecuali
BLOK
KHUSUS
KAWASAN
KOTA
Segala usaha atau kegiatan operasi yang dilakukan oJeh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif merupakan pengertian dari…
PENGAMANAN
KONDUSIFITAS
PENERTIBAN
PENEGAKAN KAMTIBMAS
Berikut ini yang termasuk jenis pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah..
PENGAMANAN PEJABAT
PENGAMANAN KERAMAIAN
PENGAMANAN KEGIATAN
PENGAMANAN ASET DAERAH
Suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/ atau Perkada adalah pengertian dari…
PENGAMANAN
PENERTIBAN
PENINDAKAN
PENGGUSURAN
1. Penetapan tempat, bentuk, dan metode penertitan
2. Penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
3. Penyiapan administrasi pelaksanaan;
4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
5. Melakukan survey lapangan;
Tahapan kegiatan penertiban yang benar adalah…
2,5,3,1,4
2,4,5,1,3
2,1,5,3,4
2,5,1,3,4
Berikut ini beberapa sasaran dan obyek penertiban oleh Satpol PP, Kecuali …
TATA RUANG
JALAN
HUKUM
ANGKUTAN JALAN DAN SUNGAI
Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….
KEDAULATAN
KEBERSAMAAN
KEBEBASAN
KESETARAAN
Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….
KEBIASAAN MASYARAKAT DAERAH
KEARIFAN LOKAL
ADAT ISTIADAT DAERAH
PERATURAN DAERAH
. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ...
ANGKET
INTERPLASI
LEGISLASI
BUDGET
40. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….
Gubernur dan Sekretaris Daerah
Gubernur, DPRD, dan Kejaksaan
Gubernur dan Wakil gubernur
Gubernur dan Ketua DPRD
. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......
INISIATIF
ANGKET
INTERPLASI
LEGISLASI
Kepala daerah mempunyai tugasmemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal dan ayat berapa..
A.
B.
C.
D.
Pasal 27 ayat
Pasal 65 ayat 1
Pasal 65 ayat 2
Pasal 27 ayat 2
Pasal 57 ayat 1
. Dibawah ini merupakan 4 dari 5 hak yang dimiliki oleh anggota Satlinmas, Kecuali..
Mendapatkan tunjangan pensiun
Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas
Mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas
Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas
1. Perencanaan
2. Koordinasi
3. pelaksanaan
4. pelaporan
5. Evaluasi
Tahapan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang benar adalah..
1,2,5
1,3,4
1,4,5
2,1,4
Dibawah ini adalah beberapa tugas anggota Satlinmas, Kecuali..
Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan
Membantu penugasan misi perdamaian ke luar negeri
Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum
Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban anggota Satpol PP yaitu..
Memelihara persatuan dan kesatuan bangs
Bertindak objektif dan tidak diskriminatif
Memiliki pengetahuan bela negara yang baik
Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah
Instansi/Lembaga yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polisi yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
Pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Penyidikan
2. Penyelidikan
3. Pemanggilan
4. Pemeriksaan
5. Pelaksanaan
Tahapan penindakan yustisial yang dilakukan oleh PPNS yang benar adalah…
1,2,3,4,5
3,2,4,5,1
2,1,4,3,5
2,4,1,3,5
. Pasal berapa yang membahas Pembentukan Satpol PP pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
252&253
253&254
254&255
255&256
Dalam hal penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan maka dapat dibentuk unit khusus yaitu
Umum
Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota
Unit Trantibum Kecamatan
Unit Pelaksana Keamanan dan Ketentraman Masyarakat
Unit Teknis Penegakkan Perda dan Perkada
Waktu pelaksanaan pengamanan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah kita Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu?..
1x24 jam yang akan datang
2x24 jam yang akan datan
Se minggu yang akan datang
3x24 jam yang akan datang
Mengingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, Pemadam Kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen/arsip dll, setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat adalah bagian dari pelaksanaan pengamanan
Lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah
Rumah dinas pejabat pemerintah daerah
tempat kedatangan dan tujuan tamu/delegasi VIP
sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah
Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara
Pengawalan dengan berjalan kaki,Pengawalan dengan kendaraan bermotor dan pengawalan dengan kendaraan mobil.
.Pengawalan dengan jalan kaki dan Pengawalan kendaraan mobil
Pengawalan dengan sepeda dan Pengawalan dengan kendaraan mobil
Pengawalan dengan bersepeda motor dan pengawalan dengan kendaraan mobil
Tujuan dari kegiatan deteksi dini adalah . . .
a.
b. c.
d.
e. sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Satpol PP kepada masyarakat
untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada sehingga kondisi yg
tenteram aman dan tertib dapat terwujud
untuk mengenalkan kepada masyarakat produk hukum daerah yang harus ditaati
sebagai langkah untuk mengetahui lebih awal kemungkinan kemungkinan gangguan trantibum
yang akan terjadi
sebagai langkah pembinaan kepada masyarakat agar penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum yang menjadi tugas Satpol PP dapat berhasil
Deteksi dini dilakukan melalui kegiatan kegiatan berikut, kecuali . . .
a. pengawasan
b. pengamatan
c. pencarian
d.
e. pengumpulan bahan keterangan
PENGAWASAN
PENGAMATAN
PENCARIAN
PENGARAHAN
Dalam pelaksanaan koordinasi penangan unjuk rasa dalam keadaan damai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/ memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan Iainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang,kecuali
jumlah massa yang melakukan unjuk rasa
jumlah personil yang diperlukan
kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa
rute yang akan dilalui pengunjuk rasa
Di dalam sub unsur penyusunan rencana induk (master plan) terdapat rincian kegiatan penyusunan program, penyusunan program yang tepat adalah . . .
penyusunan rencana pada tingkat unit kerja dan tingkat individu
penyusunan perda dan perkada yang akan ditegakkan
penyiapan perlengkapan minimal bagi anggota yang bertugas
analisis sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar
. Tugas dari patroli pengawasan adalah sebagai berikut, kecuali
Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah.
Pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Penindakan terhadap masyarakat yang nyata nyata melanggar Perda, Perkada, serta ketertiban umum dan ketentraman masyaraka
.Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal hal yang mengenai tugas dan fungsi satpol pp
petunjuk dalam patroli berjalan kaki pada siang hari sebaiknya didaerah
lorong-lorong gang yang susah dilalaui kendaraan bermotor
.pasar dan pertokoan yang dianggap rawan.
pinggiran pantai
kurang mendapat perhatian
Dalam pasl 5 PP no 16 2018 satpol pp mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman makna dr ketentraman
.suasana batin dr individu karena terpwnuhi kebutuhan dasar
keadaan dimana setiap anggota msyarakt dpt melkukan kegiatannya dg tenang
situasi dan kondisi dinamis yg menggambarkan adanya kepatuhan terhdp peraturan yg ada
keadaan dimanaa setiap orng tidak terganggu haak haknya
segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah Jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada. Kalimat berikut merupakan deskripsi dari
.Cegah dini
Pembinaan
Penyuluhan
Deteksi dini
kualifikasi pendidikan S2 angkaa kredit yg di tetapkan adalah
200
400
150
300
Sebutkan macam- macam Hak PNS satpol PP? kecuali
Jaminan kesehatan
Bantuan hokum
Pengembangan kompensasi
Jaminan hari tua dan pensiunan
Pembinaan yang dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan koordinasi dengan instansi/ SKPD dengan menghadirkan masyarakat adalah metode pembinaan?
Formal sasaran kelompok
Formal sasaran perorangan
informal
Semua salah
Siapa yang berwenang menandatangani surat panggilan ?
Kasatpol pp
PPNS Pol PP
PPNS Satpol PP
Bupati/ walikota
Kepala daerah/ wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama.......... bulan
3
6
9
12
Pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaaran daerah dilakukan oleh?
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
KETUA DPRD
Satpol pp akan melakukan pembinaan , persiapan yang harus dilakukan untuk melakukan pembinaan ? kecuali
Penetapan sasaran
Mengadakan survey lapangan
Penetapan jumlah pol pP
Penetapan bentuk pembinaan
Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai komandan operasi memberikan arahan singkat perihal?
Situasi yang mungkin dihadapi
Jumlah Pol PP
Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa
Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa
.Bokir anggota pol pp yang ditugaskan melakukan pengamanan Upacara 17 Agustus ,maka bokir memakai pakaian Dinas?
PDL
PDL II
PDU
PDU II
Bokir PNS yang akan diangkat dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional Pol PP dan bokir harus memiliki pengalaman dibidang Pol PP paling lama ....Tahun
2
3
4
5
Bejo Pol PP ahli madya pangkat pembina gol IV/a menjadi pangkat Pembina tingkat I gol IV/b maka angka kredit yang disyaratkan adalah
4 dari pengembangan profesi
6 dari pengembangan Profesi
8 dari tugas pengembangan profesi
6 dari tugas Pokok
Pola kerjasama sarpol pp dengam lntstansi dan lembaga lain dan atau masyarakat harus dibangun dalam hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak terkait merupakan prinsip-prinsip.....
Koorsinasi
Integrasi
Sinkronisasi
Kemitraan
Ferry adalah anggota satpol pp, dia bersama rekan2nya diperintahkan oleh kabid untuk melakukan penegakan perda sesuai sop dan sesuai kewenangan sanksi hukum didalam perda, pelaksanaan penindakan sesuai dgn sop dan sanksi hukum dalam perda termasuk kedalam...
Pertanggungjawaban (accountability
Keseimbangan (proposionality)
Keperluan ( necessity)
Keabsahan (legality)
sebagai seorang satpol pp, ferry diberikan kewenangan oleh uu untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda. akan tetap ada prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang harus dipatuhi oleh ferry. dibawah ini mana yang bukan termasuk prinsip itu?
keabsahan & keseimbangan
keperluan
pertanggung jawaban
semua benar
Fuad merupakan seorang PPNS Pol PP, pada suatu waktu fuad mendapati laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran perda. maka yang harus dilakukan fuad adalah?
melakukan tindakan pertama
langsung melakukan penyidikan
membuat laporan kejadian
melakukan penyelidikan terlebih dahulu
Hanna diminta Kasatpol PP dumai untuk melakukan pembinaan trantibum kepada masyarakat kecamatan jaya mukti dengan tujuan agar masyarakat memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Bentuk cara pembinaan hanna ini bertujuan untuk....
Agar masyarakat mengetahui produk2 hukum yang ada.
Agar masyarakat mentaati produk2 hukum yang ada
Agar menghindari tindakan represif kepada masyarakat
agar menimbulkan kesadaran akan produk hukum kepada masyarakat
Pasca terjadi ny bencana gempa bumi di kota X, Kasatpol PP memerintahkan anggota ny untuk melakukan penanggulangan agar dapat membantu masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tsbt. ini termasuk dalam tertib?
tertib pemerintah
tertib peran serta masyarakat
tertib sosial
tertib lingkungan
adi dan lia diberi tugas oleh kabid untuk melaksanakan kegiatan rutin patroli. pada saat pelaksanaan kedua petugas ini melakukan sosialisasi produk-produk hukum kepada masyarakat serta menampung saran dari masyarakat. ini termasuk dalam kegiatan patroli?
patroli rutin
. patroli kawasan
patroli pengawasan
. patroli khusus
Dalam koordinasi penegakan perda
Setelah menerima laporan dari hasil patroli atau dari pengaduan masyrakat tentang adanya pelanggaran perda maka petugas di perintahkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dibawah ini tidak termasuk dalam pemeriksaan lapangan tersebut adalah..??
Pemeriksaan TKP
Mengidentifikasi laporan pelanggaran
Mengidentifikasi bukti pelanggaran
Mengidentifikasi pelaku
Tujuan dari penetapan waktu pada pembinaan adalah..??
Memperjelas bentuk kegiatan pembinaan yg akan dilakukan
Mempermudah penilaian keberhasilan kegiatan pembinaan
Memperjelas meteri yg digunakan untuk pembinaan
Mempermudah pelaporan suatu kegiatan pembinaan
Apabila peelawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yg luas maka diadakan..??
i
Negosiasi
Mediasi
Advokasi
Konsolidasi
Tim penilai AK bertugas memberikan nilai kepada para Pol PP, di samping itu tim penilai juga mempunyai secretariat yang dijabat secara fungsional oleh?
Kepala daerah
Sekretaris Daerah
Kasatpol PP
Sekretaris Pol PP
Siapakah yang menjadi penyelenggara pengembangan kompetensi jabatan fungsional Pol PP?
Satpol PP
Instansi terkait
Pemerintah daerah
Sekretaris daerah
Peraturan daerah di jalankan dan di tegakan oleh satpolpp, dan peraturan daerah tersebut di buat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah, Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah tersebut merupakan fungsi
Angket
Legislasi
Budget
Kontroling
Pns daerah antara lain bertugas pada instansi kecuali
Satpol pp
Dinas pendidikan
Kantor urusan agama
Kantor Bupati
Satpol PP Kota Surabaya mendapatkan tugas pengamanan pertandingan Persebaya Surabaya Vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo sore ini. Kegiatan pengamanan pertandingan sepakbola merupakan?
Tertib tempat hiburan dan keramaian
Tertib lingkungan
Tertib pemerintahan
Tertib usaha
Rumusan sanksi yang tidak jelas, pengaturan sanksi yang sulit untuk ditegakkan seperti unsur pidana yang tidak jelas atau proses pembuktian yang sulit merupakan faktor dari penghambat dalam penegakan sanksi kepada pelanggar Perda. Hal ini digolongkan ke dalam?
Aspek norma
Aspek extern
Aspek intern
Aspek teknis
Gaji dan tunjangan PNS Satpol pp di bebankan kepada APBD yang bersumber dari
Dana perimbangan
Dana desa
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
Wujud pengawasan represif terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah antara lain adalah
Pengesahan pejabat berwenang terhadap pemerintah daerah
Pemberlakuan standar pelayanan minimal
Pembatalan peraturan daerah
Evaluasi laporan penyelanggaraan pemerintahan daerah
Penunjukan PPNS pada PP no 16 tahun 2008 di lakukan oleh
Ketua PPNS NASIONAL
Kepala satpol pp
Bupati / gubernur
Mendagri
PPNS setelah melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat yang di duga melakukan pelanggaran perda, lalu menyampaikan hasil penyelidikannya kepada?
Penuntut umum
Pengadilan
. Kepolisian
Kepala satpol pp
Daffa, S.IP adalah PNS POL PP dg pangkat dan golongan Ahli Muda penata IIIC , berdasarkan hasil penilaian dr Tim Penilai memperoleh angka kredit 250, maka ybs dapat menjadi pol pp dg jenjang Pol PP ?
a. IV A
b. III D
c. III C
d. IV B
IV A
III D
III C
IV B
yg bukan SOP penegakan perda dalam pembinaan atau sosialisasi yaitu :
pembinaan kelompok
pembinaan perorangan
Melakukan pemeriksaan
melakukan pendekatan
Pelanggaran perda dapat di ketahui salah satunya dg tertangkap tangan baik oleh masy dan PPNS, yg akan di lakukan kecuali ?
melakukan tindakan sesuai kewenangan satpol pp dan PPNS ybs
tindakan pertama di tempat kejadian perkara
Menggunakan kewenangan pengamatan utk menemukan pelanggaran
segera melakukan proses penyidikan
Dalam pengawalan menggunakan kendaraan mobil, dimana posisi komandan operasi ?
Di sebelah ajudan
Di samping Pejabat/Tamu VIP
Duduk di sebelah pengemudi
Sejajar dengan motor pengawal
Melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dlm jangka waktu 24 jam merupakan bentuk patroli . . .
BLOK
KAWASAN
KHUSUS
PENGAWASAN
Cara patroli yg diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada petugas patroli berjalan kaki dalam wilayah yg lebih luas adalah . . .
Patroli khusus
. Patroli pengawasan
Patroli blok
Patroli bersepeda motor
Saudara Aceng memiliki usaha dan usahanya akan ditutup atau disegel karena tidak ada izin. Namun Aceng melakukan perlawanan fisik kepada petugas dan bertindak anarkis. Apa langkah terakhir yang diambil oleh petugas?
a.
b.
c.
d.
Melakukan tindakan bela diri
Menahan diri
Konsolidasi
Mengamankan provokator alias Aceng
Pakaian dinas yang dipakai petugas dalam pelaksanaan pengamanan upacara dan acara penting adalah?
PDL II (pakai rahrim)
PDL I (tidak pakai rahrim)
PDU II
PDU I
