NEW
Font size
WorksheetsPTS KEWARGANEGARAAN KLS X SMKN 1 BINTIM
Total questions: 20
Worksheet time: 56mins
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah
dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara.
DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang - Undang.
Hal tersebut diatur dalam …
Pasal 20 Ayat (1)
Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5)
John Locke memisahkan kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaaan melakukan urusan luar negeri dan urusan perang disebut dengan……
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Federatif
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan
kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara
selaku pemegang …
kekuasaan legislatif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan koordinatif
kekuasaan federatif
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan….
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial
ditandai pada nomor ...
1 dan 2
2 dan 4
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,hokum dan keamanan
Dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri - menteri Negara diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal….
11 ayat 1
5 ayat 1
17 ayat 2
13 ayat 2
16
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut dengan….
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Sentralisasi
Otonomi daerah
Tugas pembantuan
Konsekwensi logis Pasal18 Ayat (1) UUD NRI 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah . Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan didaerah , yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah adalah ...
Peradilan /Yustisi
Politik luar Negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan Keamanan
Moneter dan fiskal nasional
Mempertahankan dan menegakkan undang-undang dalam suatu Negara , merupakan tugas…
legislative
eksekutif
Yudikatif
Federatif
Eksaminatif
Menurut UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh…
Mahkamah Agung
Mahkamhah Agung , Badan peradilan dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung dan Badan peradilan
Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi dan DPR
Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5 ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden …
memperhatikan keinginan DPR
memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU
menyatakan perang dengan persetujuan DPR
mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
berhak mengajukan RUU kepada DPR
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai
Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali …
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor…..
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, kecuali.....
Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara adalah kekuasaan….
Eksekutif
Federative
Eksaminatif/Inspektif
Konstitutif
moneter
Sistem dua pintu ( Bikameral ) kelembagaan MPR berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen terdiri dari anggota…..
DPR dan DPRD
Utusan daerah dan Utusan Golongan
DPR , Utusan daerah dan Utusan Golongan
DPR dan DPD
DPD dan Senat
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah, kecuali……
Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah...
membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan Undang- Undang APBN
Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undan-undang
Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Negara da kepala pemerintahan
Pemerintahan dan kepala eksekutif
