NEW
Font size
WorksheetsSejarah XII Kehidupan demokrasi Liberal dan Terpimpin
Total questions: 30
Worksheet time: 2hrs 30mins
Terbutnya waklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah system ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah …
fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP
pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga melaksanakan Pemilu
jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
perubahan system ketatanegaraan dari system presidensial menjadi system parlementer
pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan
Pada saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1
Kabinet Burhanudin Harahap
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sbegai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara
Dampak Konferensi Meja Bundar (KMB) bagi perekonomian Indonesia adalah ....
Indonesia harus menanggung biaya pengiriman delegasi yang cukup besar
pasca pelaksanaan KMB, Indonesia kembali memberlakukan mata uang Belanda
sistem ekonomi yang disepakati dalam KMB tidak cocok diterapkan di Indonesia
Indonesia dan Belanda sepakat menerapkan sistem ekonomi Belanda di Indonesia
Indonesia harus menanggung seluruh utang sejak masa Hindia Belanda
Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah . . . .
UUD 1945 menjadi sumber hokum tertinggi di Republik Indonesia
Partai – partai politik yang ada mengusung ideology berbeda-beda
Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivis partai politik
Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik
Dekret presiden merupakan landasan politik yang harus ditaati oleh komponen pemerintah
Pada awal demokrasi Liberal, keadaan perekonomian bangsa Indonesia belum stabil. hal ini disebabkan karena ....
naiknya nilai dollar yang terus menerus
banyak produk pertanian Indonesia yang tidak laku di pasaran dunia
beredarnya mata uang rupiah zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali
hanya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas ekspor
belum baiknya pengaturan keuangan pada saat itu
Penandatanganan Matual Security ACT (MSA) oleh Ahmad Soebardjo pada masa Kabinet Sukiman dianggap sebagai Penyimpangan karena . . . .
Penandatanganan MSA tidak dikonsultasikan dengan Parlemen
MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia
Indonesia harus menyetujui seluruh kebujakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat
MSA dikhawatirkan menganggu kedaulatan Indonesia
MSA di anggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif
Langkah penting Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan didaerah dilakukan dengan cara . . . .
Menyelengkaran Musyawarah Nasional ( Munas ) untuk membahas berbagai permasalahan
Membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan
Membangun Angkatan Perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan
Meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan didaerah
Meminta kepada parlemen untuk memberikan saran-saran kepada cabinet
Atas desakan Sutan Syahrir sebagai Ketua KNIP, pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat pemerintah yang berisi tentang ....
pembentukan partai-partai politik
memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP
memberikan wewenang legislatif kepada KNIP
pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
kesiapsiagaan Indonesia menghadapi pasukan Sekutu
Tujuan Belanda melakukan Blokade Ekonomi kepada Indonesia adalah ....
agar pemerintah RI bergabung dengan pihak Belanda
agar pemerintah RI minta bantuan kepada pihak Belanda
untuk menguji sampai di mana RI dapat bertahan
agar RI mau menerima kedatangan kembali NICA
untuk merobohkan perekonomian bangsa Indonesia
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir adalah ....
akibat mosi tidak percaya mengenai pengembalian Irian Barat
akibat mosi tidak percaya mengenai pemulihan kondisi ekonomi
sering mendapatkan kritik dan kecaman dari pihak oposisi
akibat mosi tidak percaya tentang krisis moneter
gagal dalam upaya memulihkan kondisi keamanan
Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah ....
dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif
berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif
berhasil menumpas gerakan separatis
berhasil menghacurkan masalah SARA
diselenggarakannya Konferensi Istambul
Tujuan utama dilakukannya kebijakan ekonomi "Gunting Syafruddin" adalah ...
untuk mengatasi defisit negara
untuk mengatasi hutang luar negeri
untuk mengatasi jumlah peredaran uang
untuk meningkatkan ekspor
untuk mengurangi defisit dan jumlah peredaran uang
Salah satu usaha untuk mengatasi kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan adalah dilaksanakannya sistem ekonomi Gerakan Benteng yang dikemukakan oleh ....
Dr Sumitro Joyohadikusumo
Mr. Iskaq Cokrohadisuryo
Perdana Menteri Sukiman
Perdana Menteri Natsir
Drs. Moh. Hatta
Pembangunan ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara ....
menasionalisasikan bank-bank milik pemerintah Belanda
meningkatkan ekspor non migas
menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing
mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
menndirikan perusahaan-persahaan negara
ketidakstabilan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena ....
ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi bangsa pada masa demokrasi liberal
ketidakmampuan pemerintah menerapkan sistem ekonomi kolonial warisan Belanda
stratifikasi sosial warisan Belanda belum hilang dari masyarakat Indonesia
kegagalan pemerintah mengatasi gejolak revolusi di beberapa daerah di Indonesia
ketidakmampuan masyarakat Indonesia menerapkan sistem sosial warisan kolonial
Pemilu pertama pada 29 September tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Alisastroamidjoyo
Kabinet Burhanuddin Harahap
Pembatalan KMB merupakan salah satu program kerja dari kabinet ....
Wilopo
Sukiman
Ali Sastroamidjoyo 1
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjoyo 2
Pemilihan Umum tahun 1955 dilaksanakan dua tahap. tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih ....
presiden
konstituante
BP-KNIP
parlemen (DPR)
MPR
Pada Tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan pemilu tahap dua untuk memilih ....
presiden
konstituante
BP KNIP
parlemen
MPR
Pemilihan Umum tahun 1955 dimenangkan oleh empat partai besar yakni ....
PNI, Masyumi, PSSI dan Muhammadiyah
Masyumi, PNI, NU dan Muhammadiyah
PNI, Masyumi, Parkindo dan NU
Masyumi, PNI, PKI dan IPKI
Masyumi, PNI, NU dan PKI
Tokoh di samping adalah pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dua kali di Indonesia. Prestasinya sangat luar biasa. Namun ada pula permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional. Tokoh tersebut adalah . . . .
Sukiman
Ali Sastroamidjojo
Natsir
Burhanuddin Harahap
Wilopo
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Tokoh di samping pernah menjabat kabinet di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Prestasi beliau adalah menentukan Garis Konstinental batas wilayah laut Indonesia. Tokoh tersebut adalah . . . .
Sukiman
Wilipo
Natsir
Djuanda
Burhanuddin Harahap
Pada masa Demokrasi parlementer perekonomian Indonesia belum stabil. Akhirnya muncul lah ide kreatif untuk mengatasi perekonomian yaitu dengan cara memberi bantuan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha Swasta nasional dan memberi latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia gerakan ini di sebut dengan . . . .
Gerakan Benteng
Gunting Syafruddin
Gerakan Asaat
Sistem Ali-Baba
Kebijakan De Javasche Bank
Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya yaitu ....
Kebebasan dalam mendirikan partai politik
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar
Bentuk negara Indonesia kembali ke Republik Indonesia
Adanya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan
Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...
Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan
Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat
Munculnya pemberontakan di beberapa daerah
Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955
Dalam mengatasi kondisi politik dalam negeri tahun 1959, presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ....
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS
Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah ...
Munculya pemberontakan
Makin kuatnya PKI
Banyaknya campur tangan Presiden
Sikap mementingkan kepentingan kelompok makin dominan
Adanya tekanan dari militer terhadap dewan konstituante
