Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah adalah PPKD

Di bawah ini bukan termasuk sistem akuntansi SKPD adalah

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun laporan keuangan di bawah ini, kecuali

Di bawah ini termasuk penerimaan pembiayaan PPKD adalah

Akun resiprokal SKPD untuk mencatat transaksi yang menggambarkan hubungan keuangan antara SKPD dengan PPKD adalah

Kas yang diterima oleh bendahara SKPD diakui sebagai

Klasifikasi belanja menurut format APBD terdiri dari

Kewajiban (utang) yang muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka panjang

Piutang terjadi saat adanya transaksi pengakuan pendapatan yang sudah menjadi hak pemda/SKPD

Akun resiprokal PPKD untuk mencatat transaksi yang menggambarkan hubungan timbal balik antara SKPD dengan PPKD adalah

Terkait tugasnya sebagai Bendahara Umum Daerah, PPKD mencatat pendapatan yang diterima dari luar seperti Pemerintah Pusat

Yang membedakan laporan keuangan PPKD dengan SKPD adalah adanya tambahan berupa

Dibawah ini akun dalam Neraca PPKD yang benar, kecuali

PPKD sebagai BUD tidak dapat melakukan investasi dan pembiayaan kepada pihak lain dengan syarat apapun