NEW
Font size
WorksheetsKuis 1 Sengketa PBJ (Litigasi)
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Berikut ini, manakah Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku saat ini?
Perpres 54 tahun 2010
Perpres 70 tahun 2012
Perpes 4 tahun 2015
Perpres 16 tahun 2018
Berikut ini adalah metode penyelesaian sengketa kontrak non litigasi, kecuali
Gugatan Perdata ke Pengadilan
Mediasi
Konsiliasi
Arbitrase
Manakah Gedung LKPP?
Manakah yang bukan menjadi lingkup kewenangan LKPP?
Penyusunan Kebijakan Pengadaan
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan
Penyelenggara Pengadaan Pemerintah
Pemberian Pendapat Hukum dan Advokasi di bidang PBJP
Peraturan manakah yang mengatur terkait Prosedur Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
Peraturan LKPP no 14 tahun 2018
Peraturan LKPP no 15 tahun 2018
Peraturan LKPP no 16 tahun 2018
Peraturan LKPP no 17 tahun 2018
Apakah kegiatan yang diselenggarakan LKPP dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-75?
Pengadaan Merdeka, Memajukan Bangsa
Kredibilitas Kunci Kemerdekaan Pengadaan
Pekan Merdeka Pengadaan
Kemerdekaan Pengadaan, Indonesia Maju
Berikut ini manakah yang menjadi kelebihan penyelesaian sengketa litigasi?
Biaya ditanggung oleh Pemerintah
Fokus pada ketentuan yang diperjanjikan
Bisa bertentangan dengan ketentuan peraturan
Waktu Penyelesaian Sengketa lebih Singkat
Siapakah nama Kepala LKPP yang saat ini menjabat?
Agus Prabowo
Agus Rahardjo
Setya Budi Arijanta
Roni Dwi Susanto
LKPP singkatan dari?
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Layanan Kebijakan Pengadaan Pemerintah
Lembaga Kajian Pengadaan Pemerintah
Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berapa lama sanksi pencantuman daftar hitam yang dapat dikenakan kepada penyedia?
1 tahun
2 tahun
1 tahun dan 2 tahun
Semua Jawaban Salah
Apa nama Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP?
BANI
BADAPSKI
LPS
LPSK
Manakah tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 Tahun?
Peserta Pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
Peserta Pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
Peserta Pemilihan terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang disebabkan kesalahan Penyedia
Kepada siapakah PA/KPA meminta rekomendasi untuk pemberian sanksi daftar hitam kepada Penyedia berdasarkan Peraturan LKPP no 17 tahun 2018?
APIP
Biro Hukum
LKPP
BPK
Apakah hasil temuan Auditor BPK dapat menjadi dasar penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia?
Ya
Tidak
Bisa Jadi
Siapakah yang menayangkan Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Peraturan LKPP no 17 tahun 2018?
PA/KPA
PPK
LPSE
LKPP
