Font size
WorksheetsKedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Total questions: 50
Worksheet time: 38mins
apa yang dimaksud dengan kedaulatan ?
kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara
kekuatan pemimpin
kekuasaan raja
kekuasaan presiden
Siapakah tokoh yang pertama kali menegaskan tentang definisi kedaulatan?
Jean Bodin
Augustinus
Thomas Aquinas
van houten
Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat/umum melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan merupakan ciri teori kedaulatan ...
Tuhan
rakyat
hukum
negara
KEDAULATAN BERASAL DARI BAHASA ARAB YAITU ... YANG BERARTI ....
DAULAT ; KEKUASAAN AGUNG
DAULATH ; KEKUASAAN TERTINGGI
DAULAH ; KEKUASAAN TERTINGGI
DAULATH ; KEKUASAAN PALING BESAR
Negara yang menganut kedaulatan rakyat, umumnya sistem pemerintahannya adalah …
Theokrasi
Demokrasi
Monarki
Diktator
Lembaga negara yang punya wewenang untuk membuat peraturan (perundang-undangan) adalah lembaga …
Legislatif
Ekskutif
Yudikatif
Federatif
Di dalam system ketata negaran Indonesia kekuasaan eksekutif dipegang oleh …
DPR
MA, MK, KY
Presiden
MPR
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dipegang oleh …
Presiden
DPR
MPR
MA, KY, MK
Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah . . . .
1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar
3. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh DPR
4. Negara Indonesia adalah negara hukum
5. Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 4,
1, 2, 3, 4, 5
Kedaulatan ke dalam adalah ....
Kekuasaan untuk mengadakan hubungan ekonomi dengan negara lain
Kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama ekspor impor dengan negara lain
Kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain
Kekuasaan untuk mengatur rumah tangga negaranya sendiri tanpa campur tangan bangsa atau negara lain
Indonesia negara kesatuan yang berbentuk ....
Kerajaan
Kasultanan
monarki
Republik
unsur konstitutif berdirinya suatu negara sebagai berikut kecuali ...
rakyat / penduduk
wilayah
pemerintah yang berdaulat
memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara lain
Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi disebut ....
kerukunan
persatuan
kebersamaan
kecocokan
Di bawah ini yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kecuali...
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
Menetapkan Undang Undang dasar
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah Reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah…
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1), merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
Presiden
DPD
Presiden memiliki tugas dan wewenang, kecuali
menetapkan peraturan pemerintah
Mengajukan rancangan Undang-Undang Kepada DPR
membuat Undang-Undang bersama DPR
mengubah dan menetapkan Undang-Undang
DPR memiliki fungsi, salah satunya adalah Fungsi Legislasi yang artinya..
menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR
lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...
DPR
MPR
BPK
MA
Bagaimana kedudukan antara Presiden dan MPR setelah dilakukan amandemen...
Presiden memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding MPR
MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Presiden
MPR dan Presiden memiliki kedudukan sejajar
MPR sebagai bagian dari lembaga eksekutif sehingga kedudukannya menjadi penyeimbang pemerintah
Presiden sebagai kekuasaan tertinggi
Mengubah sebagian terhadap isi dari Undang-undang Dasar Negara disebut juga dengan...
Kooperatif
Kekuasaan legislasi
Amandemen
Reformasi
Konstitusi
Lembaga negara baru setelah dilakukannya amandemen adalah...
DPR
BPK
DPA
MA
MK
Lembaga negara legislatif yang muncul baru setelah diamandemen...
KPK
MK
DPD
DPR
KY
Lembaga yang menjalankan tugas peradilan disebut juga dengan lembaga...
Eksekutif
Eksaminatif
Legislatif
Yudikatif
Kolaboratif
kekuasaan membentuk UU ada pada lembaga...
DPR
DPD
MPR
KPK
MA
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah tugas dari...
MPR
Presiden
DPR
MA
MK
Lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta prilaku hakim adalah...
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
MA
MK
KY
Lembaga yang bertugas untuk memutus pembubaran partai politik...
MA
MK
KY
DPR
DPRD
DPR termasuk bagian dari lembaga ...
Legislatif
Eksekutif
Eksaminatif
Yudikatif
Moneter
Gubernur termasuk lembaga....
Eksekutif
Legislatif
Eksaminatif
Yudikatif
Moneter
Salah satu wewenang fungsi lembaga Legislatif adalah....
membuat undang-undang
menjalankan undang-undang
mengawas undang-undang
menetapkan undang-undang
Anggota MPR menurut pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 adalah terdiri dari
DPR
DPD
DPR dan DPD
DPRD dan DPD
Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa " Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut ....
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Undang Undang Dasar
Undang Undang
Hukum
Jumlah anggota DPD disetiap provinsi adalah ....
4
5
7
10
Berikut yang tidak termasuk lembaga legislatif adalah ....
Presiden
MPR
DPR
DPD
Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui ....
sidang umum
utusan dari tiap daerah
pemilu
ditunjuk oleh pusat
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk
Kewajiban Siswa
Partisipasi Politik
Simulasi PEMILU
Mengikuti aturan sekolah
Partisipasi politik di lingkungan sekolah
Ketua DPR periode 2019-2024 yang baru saja dilantik adalah...
Bambang Soesatyo
Setya Novanto
Puan Maharani
Susi Pudjiastuti
Mahfud MD
Sebutan bagi kabinet menteri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah...
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Kerja
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Persatuan Nasional
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem pemerintahan.....
Parlementer
Presidensial
Permenterian
Pariwisata
Lembaga yang bertugas membantu pekerjaan presiden adalah....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Kementerian
Dewan Perwakilan Daerah
Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1), merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
Presiden
DPD
Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pnacasila sesuai dnegan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan.....
Senasib Sepenanggungan
Voting
Musyawarah Mufakat
Sikap Individual
Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....
Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
UU Nomor 17 Tahun 2014
UUD NRI Tahun 1945
Di dalam system ketata negaran Indonesia kekuasaan eksekutif dipegang oleh …
DPR
MA, MK, KY
Presiden
MPR
