WorksheetsMateri pkn
Total questions: 25
Worksheet time: 2hrs 49mins
Di Indonesia sistem pemerintahan presidensial menteri bertanggung jawab kepada
Presiden
DPR
Seluruh rakyat Indonesia
Badan kehakiman
MPR
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen hal ini merupakan kelebihan adanya pemerintahan
Parlementer
Presedensial
Referendum obligator
Referendum fakultatif
Referendum konsultatif
UUDS 1950 mulai dengan di berlakukan tanggal
15 Agustus 1950
16 Agustus 1950
17. Agustus 1950
18. Agustus 1950
19 Agustus 1950
Bentuk negara Indonesia pada periode konstitusi RIS adalah...
Presidensial
Monarki
Kesatuan
Republik
Serikat
Sistem pemerintahan priode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 berdasarkan pada
Dekrit presiden 1959
UUD 1945
Konstitusi RIS
Maklumat pemerintah 14. November 1945
UUDS 1950
Kedudukan presiden dalam pemerintahan presidensial adalah
Kepala kabinet
Kepala negara
Kepala panglima tertinggi angkatan laut darat dan udara
Kepala pemerintahan
Kepala negara dan kepala pemerintahan
Keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 ditandai dengan beralihnya
Kekuasaan presiden
UUDS 1950 k UUD 1945
Pembubaran BPUPKI
Pembubaran PPKI
Terbentuknya dewan konstituante
Pada masa berlakunya konstitusi RIS sistem pemerintahan yang di jalankan adalah
Demokrasi liberal
Demokrasi parlementer
Presidensial
Quasi parlementer
Sentralisasi
Salah y perwujudan kemajuan suatu negara yang sangat penting adalah sistem pemerintahan yang di dukung oleh
Angkatan bersenjatanya yang canggih
Wilayah yang luas
Pemerintah yang stabil
Pendukung yang besar
Kepribadian para pemimpin yang jujur cerdas dan bersih
Amandemen pertama UUD 1945 ditunjukkan untuk mengurangi kewenangan presiden hal ini karena era reformasi...
Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga lembaga negara lain
Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter
DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
Pertanggungjawaban presiden sulit di pelajari oleh oleh lembaga negara lain
MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
Undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah
Undang-undang no 3 tahun 1997
Undang-undang no 39 tahun 1999
Undang-undang no 26 tahun 2000
Undang-undang No 23 tahun 2002
Undang-undang no 11 tahun 2012
Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila k 4 antara lain...
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang maha Esa
Dominasi dominasi mayoritas l
Peristiwa penembakan mahasiswa d universitas Trisakti terjadi tanggal...
12 Mei 1998
13 Mei 1998
14 Mei 1998
15 Mei 1998
16 Mei 1998
pertama kali indonesia menggunakan sistem parlementer, yakni pada tanggal...
16 oktober 1945
20 november 1945
3 november 1945
14 November 1945
27 desember 1945
hak asasi manusia diakui seluruh masyarakat dengan tujuan untuk...
menghormatui kebebasan kepada setiap bangsa yang sedang berkembang
memberikan kebebasan kepada setiap bangsa yang sedang berkembang
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi bangsa yang baru merdeka
menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan
memberikan kebebasan berpendapat
pelaksanaan jajak pendapat bagi warga timor- timur diseluruh dunia d laksanakan pada masa pemerintahan...
soeharto
B. j Habibie
megawati soekarno putri
abdurahman wahid
susilo bambang yudhoyono
Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu…..
Kejahatan genosida, kejahatan pembunuhan berantai
Kejahatan pembunuhan berantai dan kejahatan massal
Kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap manusia
Kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan penganiayaan
Kejahatan terhadap masyarakat, manusia
Di bawah ini yang termasuk contoh HAM berat adalah……
Pembunuhan keluarga
Perampokan berencana
Genosida
Penculikan anak-anak
Penggunaan uang negara
Dalam sistem parlamenter, kepala pemerintahan dipegang oleh ...
raja /ratu
kabinet
senat
perdana menteri
presiden
Bentuk pemerintahan pada saat ini ada dua, yaitu ..
Oligarki dan Monarki
Demokrasi dan Republik
Republik dan Monarki
Oligarki dan Republik
tirani dan monarki
d bawah ini hak-hak yang dilanggar dalam kasus pembunuhan marsinah kecuali...
menyampaikan pendapat
persamaan gender
kelangsungan hidup
mendapatkan kehidupan yang layak
didengar pendapatnya
penyebab tewasnya munir said adalah...
d racuni
bunuh diri
d tembak
di siksa
kecelakaan
pembulian termasuk pelanggaran HAM...
ringan
berat
sedang
sangat berat
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, suku, dan agama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat...
hakiki
tidak dapat dibagi
tidak dapat dicabut
universal
tidak dapat diwariskan
Salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah...
menghilangkan nyawa anggota kelompok
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa
memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain
memaksakan suatu tindakan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
kelalaian dalam meberikan pelayanan kesehatan
