wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PTS PPKn BAB 3 Kelas X

Total questions: 20

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ...

a)

mewakili partai politik

b)

melakukan pemilu

c)

menyampaikan suara golongan

d)

menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia

e)

memperjuangkan kepentingan daerah

2.

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ...

a)

Mahkamah Agung

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPA

e)

Mahkamah Konstitusi

3.

Lembaga-Lembaga pemegang kekuasaan di Indonesia disebut ...

a)

dewan menteri

b)

suprastruktur politik

c)

infrastruktur poloitik

d)

partai politik

e)

lembaga negara

4.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif adalah ...

a)

partai politik

b)

kelompok kepentingan

c)

infrastruktur politik

d)

kelompok penekan

e)

media komunikasi politik

5.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai ...

a)

kepala negara

b)

lembaga tertinggi

c)

kepala pemerintahan

d)

penguasa

e)

lembaga tinggi

6.

Sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat merupakan pendapat ...

a)

Jack C. Plano

b)

Rusadi Kantaprawira

c)

Robert A. Dahl

d)

David Easton

e)

Abraham Lincoln

7.

Menurut ketentuan pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya ...

a)

bebas menentukan perkara

b)

lepas dari pengaruh pemerintah

c)

berada di bawah pengawasan pemerintah

d)

bersama MA memutuskan perkara hakim

e)

bebas memutuskan perkara

8.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur yaitu ...

a)

rakyat, pemerintah, negara

b)

rakyat, masyarakat, swasta

c)

pemerintah, swasta, warga masyarakat

d)

negara, swasta, pemerintah

e)

swasta, pemerintah, wiraswasta

9.

Partisipasi politik dapat terbentuk melalui ...

a)

perilaku anggota masyarakat

b)

karakteristik anggota masyarakat

c)

wawasan anggota masyarakat

d)

pengetahuan anggota masyarakat

e)

kepentingan masyarakat

10.

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekruitmen politik, yang berarti ...

a)

mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk bergabung dalam suatu partai politik tertentu.

b)

menggalang anggota sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu partai politik tertentu.

c)

memberikan penanaman nilai dengan mengajak orang-orang untuk aktif di partai politik tertentu.

d)

mengajak orang yang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai.

e)

mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik.

11.

Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara uintuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang merupakan bentuk dari ...

a)

kelompok kepentingan

b)

kelompok penekan

c)

partisipasi politik

d)

jaringan politik

e)

partai politik

12.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara di Indonesia yangh berfungsi sebagai pembuat kebijakan. Lembaga tersebut memiliki pengaruh secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat disebut......politik.

a)

sistem

b)

struktur

c)

sosialisasi

d)

infrastruktur

e)

suprastruktur

13.

Lembaga ini memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Anggota dari lembaga ini terdiri atas ...

a)

anggota DPR dan DPD

b)

anggota DPR dan BPK

c)

anggota DPD dan DPRD

d)

anggota BPK dan DPRD

e)

anggota DPR dan DPRD

14.

Penyelenggaraan negara harus sesuai nilai kerakyatan dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara yang sesuai nilai kerakyatan ditunjukkan dalam kegiatan ...

a)

pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar

b)

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

c)

pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR

d)

penyediaan fasilitas kesehatan bagi semua orang

e)

pembacaan doa sebelum dan setelah sidang paripurna MPR

15.

Di sebuah negara, ketika terjadi masa reformasi atas pemerintahan, media massa menggerakkan massa atau pihak tertentu tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Kegiatan tersebut menunjukkan peran media massa sebagai ...

a)

partai politik

b)

kelompok kepentingan

c)

kelompok penekan

d)

alat komunikasi politik

e)

tokoh politik

16.

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan fungsi untuk mengawasi kinerja para hakim adalah ...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

17.

Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas merupakan ciri good governance, yaitu ...

a)

komunikasi

b)

interdepedensi

c)

interaksi yang baik

d)

keseimbanngan kekuatan

e)

proses pengutan diri sendiri

18.

Perhatikan komponen struktur politik berikut !

1) Kelompok Kepentingan

2) Mahkamah Konstitusi

3) Mahkamah Agung

4) Partai Politik

5) Kelompok Penekan

Komponen struktur politik yang termasuk dalam infrastruktur politik ditunjukkan oleh nomor ...

a)

1), 2), dan 3)

b)

1), 3), dan 4)

c)

1), 4), dan 5)

d)

2), 3), dan 4)

e)

3), 4), dan 5)

19.

Pemerintahan yang hasil dari kegiatan dan institusi sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumner daya dengan sebaik-baiknya merupakan penerapan prinsip goog governace, yaitu ...

a)

partisipasi

b)

berkeadilan

c)

transparasi

d)

akuntabilitas

e)

efektif dan efisien

20.

Untuk mencapai idealnya prinsip good governance, pemerintah perlu mengutamakan keahlian berdasarkan kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas pemerintahan yang baik adalah ...

a)

profesionalitas

b)

proporsionalitas

c)

kepastian hukum

d)

kepentingan umum

e)

tertib penyelenggara negara