wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL PTS GANJIL PPKN KELAS 12 TBSM

Total questions: 25

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang berakibat tidak terpenuhinya hak orang lain adalah . . .

a)

Tono tidak mengerjakan PR

b)

Lala tidak membereskan tempat tidurnya

c)

Anton memutar musik dengan keras pada malam hari

d)

Soni tidak belajar dengan serius

e)

Santi tidak memberi uang kepada pengemis

2.

Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah ....

a)

warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hokum

b)

setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hokum

c)

pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuma

d)

pemerintah memberi hukuman kepada semua warga Negara

e)

orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan

3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . .

a)

mendapat perlakuan baik dari pemerintah

b)

menjadi pegawai negeri sipil

c)

mendirikan yayasan

d)

mengikuti pemilihan umum

e)

mencalonkan diri menjadi anggota KPU

4.

Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial adalah . . . .

a)

menghormati para guru

b)

menaati hukum yang berlaku

c)

bekerja sungguh-sungguh sesuai profesi

d)

membayar retribusi parker

e)

menerima semua kebijakan pemerintah

5.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. HAM bersifat universal, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh ….

a)

Keinginan

b)

Status Kewarganegaraan

c)

Peraturan

d)

Negara

e)

Hokum

6.

Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . .

a)

dapat dipenuhi secara mutlak

b)

berbatasan dengan hak asasi orang lain

c)

diikuti hak menjalankan kewajiban asasi

d)

dilaksanakan dengan tanggung jawab

e)

pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat

7.

Membina rasa nasionalisme dalam NKRI menunjukkan nilai …

a)

Ketuhanan

b)

Persatuan

c)

Keadilan

d)

Kemamusiaan

e)

Kerakyatan

8.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia. identifikasi sikap tersebut terdapat pada butir sila…

a)

Sila Persatuan Indonesia

b)

Sila Keadilan sosial bagi seluruh raktyat Indonesi

c)

sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

d)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

e)

sila kemanusiaan yang adil dan beradab

9.

Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu…

a)

Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah

b)

Memiliki hak untuk mendapatkan cuti

c)

memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

d)

Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

e)

Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan

10.

Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya..

a)

Pelanggaran hak

b)

Kesadaran hokum

c)

Nasionalisme dan patriotism

d)

Pengingkaran hak

e)

Pengingkaran kewajiban

11.

Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berupa kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa hak yang dijamin antara lain hak mendapatkan perlindungan hukum, hak berpolitik, hak mendapatkan pendidikan, hak beragama dan beribadah. Keseluruhan hak tersebut diatur dalam ..

a)

UUD 1945

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Tap MPR

e)

Keputusan Presiden

12.

Yang merupakan perbedaan antara Hak Asasi Warga Negara dengan Hak Warga Negara adalah hak asasi manusia ....

a)

Bersifat universal sedangkan Hak Warga Negara Dibatasi oleh status kewarganegaraan

b)

Dapat berubah sesuai kehendak penganutnya Hak Warga Negara Ajeg dan tetap selama negara itu masih berdiri

c)

Dibatasi oleh status kewarganegaraan Hak Warga Negara Bersifat universal

d)

Hanya berlaku untuk warga suatu negara tertentu saja sedangkan Hak Warga Negara Berlaku untuk semua orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan

e)

Tidak dibatasi wilayah dan waktu Hak Warga Negara Bersifat universal

13.

Seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Hal itu menunjukkan bentuk hubungan antara hak dan kewajiban yaitu...

a)

hubungan kontrak kerja

b)

hubungan ekonomi

c)

hubungan sebab akibat

d)

hubungan majikan dan buruh

e)

hubungan sosial budaya

14.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah...

a)

Upaya melindungi hak-hak masyarakat melalui sarana hokum

b)

Upaya melaksanakan hukum agar dapat melindungi hak-hak masyarakat

c)

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk melaksanakan hokum

d)

Upaya masyarakat untuk menghindar dari kewajiban melaksanakan hokum

e)

Upaya -upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh jaminan hokum

15.

Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK dalam rangka penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas...

a)

Akuntabilitas

b)

Kepentingan umum

c)

Transparansi

d)

Proporsionalitas

e)

Kepastian hokum

16.

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kriminal merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan asas...

a)

Pacta sun servanda

b)

Persamaan di depan hokum

c)

Keadilan dan kemanusiaan

d)

Praduga tidak bersalah

e)

Kepastian hokum

17.

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, adalah

a)

KPK

b)

Advokat

c)

Kejaksaan

d)

Polisi

e)

Hakim

18.

Indonesia adalah negara hukum. Hal yang menjadi ciri khas dari negara hukum di Indonesia adalah

a)

berdasarkan pada persamaan sosial

b)

berdasarkan pada hukum internasional

c)

adanya KPK

d)

berdasarkan pada Pancasila

e)

adanya trias politika

19.

Seseorang yang bertugas memutuskan perkara dalam sebuah persidangan dan dituntut harus mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni adalah

a)

KPK

b)

Advokat

c)

Kejaksaan

d)

Polisi

e)

Hakim

20.

Lembaga negara yang memiliki fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat adalah

a)

KPK

b)

Advokat

c)

Kejaksaan

d)

Polisi

e)

Hakim

21.

Lembaga Negara yang diberikan amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan adalah lembaga

a)

BPK

b)

Advokat

c)

KPK

d)

Polisi

e)

Hakim

22.

Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. berdasarkan Undang-Undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh ...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Peradilan Umum

c)

Mahkamah Agung

d)

Peradilan Tata Usaha Negara

e)

Peradilan Agama

23.

Berikut ini merupakan unsur-unsur perlindungan hukum kecuali

a)

Jaminan kepastian hokum

b)

Adanya perlindungan hukum dari Pemerintah

c)

adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

d)

Berkaitan dengan hak-hak warga Negara

e)

Adanya aparat yang gagah

24.

Pengadilan tinggi sebagai upaya banding berada di …

a)

Kota

b)

Provinsi

c)

Daerah

d)

Kabupaten

e)

Ibu kota

25.

Yang bukan merupakan tugas KPK adalah sebagai berikut…

a)

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

b)

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

c)

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

d)

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

e)

Melarang tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi