WorksheetsKewenangan Lembaga Negara RI
Total questions: 25
Worksheet time: 17mins
Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 lembaga negara ini disebut sebagai lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai penasihat presiden dan berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Lembaga yang dimaksud adalah....
MPR
DPR
DPA
BPK
MA
Negara Indonesia memiliki berbagai jenis spesies hewan langka. Kekayaan tersebut berpotensi untuk diselundupkan ke negara lain. Penangkapan terhadap pelaku penyelundupan hewan langka menjadi tugas dan wewenang....
TNI
Polisi
Presiden
Jaksa agung
Sekretaris kabinet
Kapolri dipilih oleh presiden dengan persetujuan....
DPD
DPR
MK
MA
KY
Operasi militer di kawasan perbatasan terus ditingkatkan. Penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan operasi militer merupakan tugas yang diemban oleh....
Kapolri
Kepala BIN
Jaksa agung
Panglima TNI
Sekretaris kabinet
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan adalah....
LAN
LIPI
PTDI
ANRI
BATAN
Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota....
MA dan MK
BPK dan MK
DPR dan KY
DPR dan BPK
DPR dan DPD
Presiden bersama dengan DPR telah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Tugas dan wewenang presiden tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi kekuasaan....
Federatif
Legislatif
Yudikatif
Eksekutif
Eksaminatif
Lembaga selain DPR dan presiden, yang berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah adalah....
DPD
MPR
BPK
DPRD kota
DPRD kabupaten
Kesalahan penghitungan suara oleh pihak KPUD sudah diakui oleh para saksi di tempat penghitungan suara (TPS)yang dianggap bermasalah. Lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu seperti kasus tersebut adalah....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan daerah
Hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah menunjukkan hak DPR yaitu....
Angket
Imunitas
Protokoler
Interpelasi
Menyatakan pendapat
Proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya bisa dilakukan apabila....
Didahului oleh pendapat DPR yang diajukan kepada MPR
Didahului oleh pendapat DPD yang diajukan kepada MPR
Didahului oleh pendapat DPD yang diajukan kepada MK
Didahului oleh pendapat DPR yang diajukan kepada KY
Didahului oleh pendapat DPD yang diajukan kepada KY
Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan adanya hubungan kewenangan antara....
DPR dan presiden
Presiden dan MA
Presiden dan MK
Presiden, MA dan DPR
MK, DPR dan presiden
Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. Perbedaan antara DPR dan DPD terletak pada....
Objek sengketa yang diajukannya
Jenis perselisihan yang diajukannya
Hakikat kepentingan yang diwakilinya
Wujud sikap yang dipermasalahkannya
Bentuk pelanggaran yang dilakukannya
Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah....
Pasal 14 ayat (1)
Pasal 20 ayat (2)
Pasal 24 ayat (2)
Pasal 24A ayat (3)
Pasal 24C ayat (3)
Demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang dianut oleh negara modern seperti Indonesia. Wujud pelaksanaan demokrasi ini dapat dilihat dari...
Kehidupan soaila masyarakat yang damai
Pemerataan hasil-hasil pembangunan
Hilangnya kesenjangan antardaerah
Adanya Dewan Perwakilan Rakyat
Kebijakan pemerintah yang adil
Ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya di tepi jalan, tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang mengendarai sepeda motor merampas kalung emasnya. Aksi tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV yang dipasang di rumah anda. Anda berniat melaporkannya kepada lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Tentara Nasional Indonesia
Komnas Hak Asasi Manusia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pascaperubahan UUD NRI Tahun 1945 Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus. Setelah dihapuskannya DPA, presiden membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam....
Ketetapan MPR
Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Berkaitan dengan munculnya paham radikal, BIN memiliki tugas untuk....
Mengingatkan warga agar berpikir kritis
Melaksanakan kebijakan pertahanan negara
Mengefektifkan proses penegakan hukum
Menyelenggarakan strategi militer
Menangani operasi militer
Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen memiliki kedudukan....
Di atas UUD NRI Tahun 1945
Di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
Sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
Di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
Di tengah lembaga-lembaga tinggi lainnya
Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah terhadap undang-undang yaitu....
Pengadilan tata usaha negara
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Pengadilan militer
Pengadilan negeri
Pada 28 Mei-25 Juni 2019 dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung. Melakukan seleksi calon hakim ini adalah salah satu tugas....
Presiden
Komisi Yudisial
Menteri hukum dan HAM
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Hubungan kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu....
Pasal 14 ayat (1)
Pasal 20 ayat (2)
Pasal 24 ayat (2)
Pasal 24A ayat (3)
Pasal 24 ayat (4)
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Presiden dan wakil presiden Indonesia dilantik oleh....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mahkamah Agung berwenang menguji atau menilai secara materiel peraturan perundangan di bawah undang-undang. Pernyataan tersebut menunjukkan fungsi....
Legislasi
Anggaran
Peradilan
Administratif
Pengawasan
