Pemerintahan Liberal

Pemerintahan Demokrasi

Pemerintahan Bebas

Pemerintahan Yang Transparan

Pemerintahan Otoriter

Terjaminnya kesejahteraan para penegak hukum

Di berlakukannya hukum secara pandang bulu

Terbukanya proses peradilan yang bebas

Adanya undang-undang yang berlaku

Adanya jaminan dan kepastian hukum

Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib

Menghitung hasil suara pemilu di hadapan umum

Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat

Memberi petunjuk tentang cara pemilu

Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang

Siswa berprestasi diberi penghargaan oleh sekolah

Siswa diberi sanksi karena melanggar tata tertib sekolah

Siswa penerima dana bansos diumumkan dimajalah dinding

Seleksi calon pengurus OSIS yang dilakukan dengan cara voting oleh seluruh siswa disekolah

Siswa yang mendapat nilai kurang lebih dari 3 mata pelajaran tidak naik kelas

Terjaminnya HAM

Tegaknya keadilan dan HAM

Tidak adanya KKN

Rendahnya kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah

Tingginya partisipasi warga terhadap kebijakan pemerintah

Mengajukan solusi alternatif untuk mewujudkan keterbukaan

Mengajukan kritik tindakan yang anti keterbukaan

Aktif melakukan kampanye keterbukaan di media massa

Aktif mencermati berbagai kebijakan pemerintah

Membiasakan diri bersikap terbuka di lingkungan sekitar

reformasi tata kerja organisasi

debirokratisasi lembaga negara

reformasi organisasi dan birokrasi

restrukturisasi pranata pemerintah

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial

Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta

Pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan

Azas kepastian hukum

Azas kepentingan umum

Azas Akuntabilitas

Azas proporsionalitas

Prinsip Kesetaraan dan inkluisivitas

Prinsip ketanggapan

Prinsip berorientasi konsesus

Prinsip partisipasi