PUG merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan PUG merupakan perintah Presiden melalui Inpres No 9 Tahun 2000

RPJMN, Renstra, RPJMD, RKPD, Renstrada dan Renja adalah dokumen-dokumen dalam siklus perencanaan daerah yang diatur oleh UU No.25 Tahun 2004

Pengganggaran yang responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi kebutuhan, pengalaman, aspirasi, dan permasalahan kondisi laki-laki dan perempuan

Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin merupakan syarat utama dalam mealakukan analisis gender (Gender Analysis Pathway)

Anggaran responsif gender bukan anggaran khusus untuk perempuan dan bukan pula 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki.

Metode analisis GAP dan Proba merupakan analisis yang dikembangkan di indonesia

Penyusunan Anggaran Responsif Gender menggunakan instrumen analisis GAP dan GBS

Penyusunan TOR tidak diperlukan karena sudah ada GAP dan GBS

Yang termasuk Anggran Responsif Gender adalah :

Dalam Anggaran yang Responsif Gender, dokumen yang harus ada :

Peran lembaga driver sangat penting dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG. Lembaga driver PUG di pusat antara lain adalah, kecuali :

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai penggerak PUG di daerah selain Dinas PPPA antara lain, kecuali :

Dalam memilih program yang akan dianalisa gender, kriterianya adalah :

Berikut merupakan parameter kesetaraan gender kecuali....

Alat analisis gender yang sering digunakan di Indonesia adalah :

Dalam alur pelaksanaan PUG, 7 prasyarat merupakan...

Dalam melakukan monitoring terkait pelaksanaan PUG, indikator input yang diukur adalah :

Kelembagaan PUG yang perlu dibangun adalah sebagai berikut, kecuali..