NEW
Font size
WorksheetsSUSULAN PTS PPKn KELAS X
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan kedaulatan...
Ke dalam
Ke luar
Tertinggi
Negara
mutlak
Perhatikan beberapa kedaulatan berikut.
- Mengatur pemilihan umum
- Mengatur kerja sama internasional
- Mengatur secara mutlak
- Mengatur pajak
- Mengatur pembangunan
Contoh kedaulatan ke dalam yang dinyatakan oleh Jean Bodin ditunjukan pada nomor...
1, 2, dan 3
1, 2 dan 5
1, 4 dan 5
2, 3 dan 4
3, 4 dan 5
Montesqueu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan, atau yang dikenal dengan istilah trias politica. Berdasarkan trian plotica tersebut, pembagian kekuasan terdiri atas...
Eksekutif, pederatif, dan legislatif
Legislatif, pederatif, dan yudikatif
Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Legislatif, eksekutif, dan pederatif
Eksekutif, pederatif, dan yudikatif
Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara...
De facto bersifat sementara
De facto bersifat tetap
De jure bersifat tetap
De jure bersifat sementara
De jure bersifat penuh
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ialah...
Moneter
Legislatif
Yudikatif
Konstitutif
eksaminatif
kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan...
moneter
legislatif
eksaminatif
eksekutif
yudikatif
Kementerian negara adalah...
Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
Lembaga negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Bab 5 tentang kementerian negara tepatnya pada pasal...
17
17 A
17 B
18
19
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah...
BIN dan BPKP
BPJS dan LAN
BIN dan LIPI
BKN dan BSN
BPN dan BKN
Perhatikan pernyataan di bawah ini
- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
- Kedudukan menteri-menteri itu sejajar dengan DPR
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang TIDAK BENAR berkenaan dengan kementerian ditunjukan oleh nomor...
1
2
3
4
5
