wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan Soal MPD

Total questions: 58

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.

Indikator yang disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah:

a)

Indikator Kinerja Kunci

b)

Indikator Kinerja Sasaran

c)

Indikator Kinerja Utama

d)

Indikator Kinerja Bersama

2.

Dalam Struktur APBD yang dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan adalah :

a)

Pengeluaran Pembiayaan

b)

Transfer

c)

Pendapatan

d)

Belanja

3.

Dalam Menyusun APBD dokumen perencanaan yang harus dijadikan pedoman adalah :

a)

RPJMD

b)

RKPD

c)

Renstra SKPD

d)

RKT

4.

Berikut ini adalah cakupan yang harus dicantumkan di dalam rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD mencakup :

a)

Singkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kriteria SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

b)

Batas Waktu dimulainya penyusunan RKA SKPD

c)

Contoh Pengisian RKA SKPD

d)

Dokumen sebagai lampiran meliputi RPJMD,RKPD,Laporan Keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit BPK

5.

Dalam hal mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi bertentangan dengan kepntingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka gubernur bersama DPRd menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRd,dan Gubernur tetap menetapakan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi perda dan pergub maka :

a)

Mendagri membatalkan Perda dan Pergub sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya

b)

Kepala DPPKAd propinsi akan memerintahkan SKPD untuk menyusun rancangan DPA SKPD

c)

Mendagri akan mengusulkan kepada Kementrian Keuangan untuk memberikan sangsi kepada profinsi tersebut berupa penundaan pemberian DAU

d)

Gubernur akan segera menerbitkan pedoman pelaksanaan APBD

6.

Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan adalah :

a)

DPA SKPD

b)

Perda APBD

c)

SPD

d)

SP2D

7.

Rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan keluaran/hasil dari kegiatan/program dengan kuantitas dan kualitas terukur adalah definisi dari :

a)

APBD

b)

Anggaran Berbasis Kinerja

c)

Anggaran Kas

d)

Rencana Kerja Anggaran

8.

Untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintah kabupaten kota merupakan fungsi dari :

a)

Gubernur selaku pemerintah daerah

b)

Gubernur sebagai kepala daerah propinsi

c)

Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten / kota

d)

Bupati / walikota sebagai pemengang kekuasaan keuangan kabupaten/kota

9.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat Dan daerah dilaksanakan atas dasar :

a)

Dana Alokasi Umum

b)

Bagi hasil pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan

c)

Desentralisasi,dekosentrasi, dan tugas Pembantuan

d)

Pajak daerah,retribusi daerah,Lain lain Pad yang sah

10.

Definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP menurut inpres 7 tahun 1999 adalah :

a)

Pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan tujuan dan sasaran instansi pemerintah dalam mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja

b)

Pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan tujuan dan sasaran instansi pemerintah dalam mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui seperangakat tolok ukur kinerja

c)

Pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indicator kinerja

d)

Pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat tolok ukur kinerja

11.

Sistem AKIP diarahkan pada upaya mendorong :

a)

Pengukuran tingkat keberhasilan setiap pimpinan instansi pemerintah/unit kerja dalam menjalankan misi,tujuan,dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan

b)

Percepatan terjadinya KKN, kreatifitas,Produktifitas,Sensifitas disiplin dan tanggung jawab aparatur Negara.

c)

Penerapan prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa dan fungsi fungsi managemen kinerja secara efisien dan efektif

d)

Percepatan reformasi birokrasi, pencegahan terjadinya KKN,Pegelolaan dan dan sumber daya lainnya agar efisien dan efektif.

12.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang berisi :

a)

Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

b)

Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas plafond anggaran, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

c)

Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaannya, yang berasal dari pemerintah saja

d)

Rancangan kerangka ekonomi daerah, plafond anggaran, rencana kerja dan pendanaannya, yang berasal dari pemerintah saja

13.

Karakteristik sasaran yang menyatakan bahwa sasaran harus mencerminkan dan mampu menyepesifikan hasil yang ingin dicapai adalah:

a)

Result-oriented

b)

Specific

c)

Measurable

d)

Aggressive and attainable

14.

APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian adalah salah satu fungsi:

a)

Distribusi

b)

Otorisasi

c)

Stabilisasi

d)

Alokasi

15.

Prinsip dasar (asas) yang berlaku di bidang pengelolaan APBD, yang mewajibkan kredit anggaran yang disediakan secara terinci dan jelas peruntukannya, dikenal sebagai:

a)

Asas Kesatuan

b)

Asas Spesialitas

c)

Asas Universalitas

d)

Asas Akrual

16.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan kriteria untuk penentuan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, pembobotan variabel jumlah APBD sebesar:

a)

25%

b)

40%

c)

35%

d)

50%

17.

Yang bertugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah:

a)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

b)

Kepala SKPD

c)

Kuasa Bendahara Umum Daerah

d)

Penjabat Pengguna Anggaran

18.

Jumlah penerimaan Negara berupa pajak dan bukan pajak di dalam APBN tahun 2014 sebesar Rp300 triliun dan jumlah alokasi bagi hasil adalah Rp25 triliun, maka jumlah DAU seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebesar:

a)

Rp7,15 triliun

b)

Rp64,35 triliun

c)

Rp715 triliun

d)

Rp71,5 triliun

19.

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar:

a)

36%

b)

90%

c)

26%

d)

10%

20.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka:

a)

Pelaksanaan desentralisasi

b)

Pelaksanaan dekonsentrasi

c)

Pelaksanaan pemerintah daerah

d)

Pelaksanaan otonomi daerah

21.

HPS digunakan sebagai dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah terhadap nilai penawaran:

a)

Di bawah 75% nilai total HPS

b)

Di bawah 60% nilai total HPS

c)

Di bawah 50% nilai total HPS

d)

Di bawah 80% nilai total HPS

22.

Laporan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada:

a)

DPRD

b)

Presiden

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Menkopolhukam

23.

Jangka waktu penyampaian LAKIP untuk instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota disampaikan kepada presiden melalui Menteri PAN dan RB selambat-lambatnya adalah:

a)

5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

c)

3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

d)

1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

24.

Manfaat pembentukan dana cadangan adalah:

a)

Menganggarkan kekayaan pemerintah daerah, yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

b)

Mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam tahun anggaran

c)

Menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok hutang jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka menengah

d)

Menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya

25.

Pembiayaan atas kebutuhan khusus yang bersumber dari DAK diperlukan dana pendamping yang bersumber dari APBD dengan jumlah:

a)

Sekurang-kurangnya 10%

b)

Sekurang-kurangnya 25%

c)

Sekurang-kurangnya 20%

d)

Sekurang-kurangnya 15%

26.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin oleh:

a)

Sekretaris Daerah

b)

Sekretaris Dewan

c)

Kepala Daerah

d)

Ketua DPRD

27.

Memungut pajak daerah merupakan wewenang dari :

a)

Bendahara daerah

b)

Kepala Daerah

c)

PPKD selaku BUD

d)

Kepala SKPD

28.

Yang merupakan pejabat pelaksana kegiatan adalah

a)

Sekretaris Daerah

b)

Kepala SKPD

c)

Kepala Bidang

d)

Sekretaris SKPD

29.

Faktor-faktor keberhasilan (critical success factor/CSFs)disusun dari

a)

Pencermatan SWOT

b)

analisis lingkungan

c)

analisis SWOT

d)

analisis strategi

30.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kepala SKPD bertindak sebagai

a)

Pengguna Anggafran

b)

Koordinator Pengelola

c)

BUD

d)

PPK

31.

Berikut ini adalah termasuk kewenangan kepala daerah dalam mengelola keuangan kecuali:

a)

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD

b)

menetapkan pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah

c)

menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran

d)

penyusunan rancangan APBD

32.

Kondisi yang tidak menyiapkan keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah

a)

tidak ada penghargaan tetapi sanksi ditetapkan dengan jelas

b)

adanya penghargaan tapi sanksi tidak ditetapkan

c)

adanya penghargaan dan sanksi yang jelas

d)

tidak adanta penghargaan dan sanksi yang jelas

33.

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian pendapayan dari

a)

dana perimbangan

b)

PAD lainnya yang sah

c)

pendapatan daerah lainnya yang sah

d)

pendapatan asli daerah

34.

Hal hal yang dilaporkan dalam LAKIP seperti keberhasilan dan kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan sasaran/rencana serta penyimpangan dari rencana kerja karena alasan tertentu termasuk dalam prinsip

a)

pengecualian

b)

perbandingan

c)

akuntabilitas

d)

pertanggungjawaban

35.

Penunjukkan kuasa BUD ditetapkan dengan

a)

Keputusan PPKD

b)

Keputusan Kepala SKPD

c)

Keputusan Kepala Daerah

d)

Keputusan DPRD

36.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD antara lain melaksanakan tugas berikut:

a)

menyusun daftar gaji

b)

melaksanakan akuntansi dan laporan keuangan

c)

mengendalikan pelaksanaan kegiatan

d)

menyiapkan dokumen anggaran kegiatan

37.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi maka kerugian daerah yang dapat diproses penghapusannya maksimal sebesar:

a)

Rp9.000.000,00

b)

Rp15.000.000,00

c)

Rp11.000.000,00

d)

Rp10.000.000,00

38.

Kegiatan untuk mengenaki kekuatan dan kelemahan internal organisasi memahami peluang dan tantangan organisasi sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang merupakan kegiatan :

a)

Penilaian lingkungan strategis

b)

Penilaian risiko strategis

c)

lingkungan pengendalian

d)

pencermatan lingkungan strategis

39.

Dalam pelaksanaan fungsinya APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, fungsi itu adalah fungsi :

a)

Distribusi

b)

Alokasi

c)

Otorisasi

d)

Stabilisasi

40.

Urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh daerah tercantum dalam laporan

a)

laporan keuangan

b)

laporan kinerja

c)

LKPJ

d)

LPPD

41.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai:

a)

Di bawah 500 juta dan jasa konsultansi di bawah 100 juta

b)

Di atas 200 juta dan jasa konsultansi di atas 50 juta

c)

Di atas 500 juta dan jasa konsultansi di atas 100 juta

d)

Di bawah 200 juta dan jasa konsultansi di bawah 50 juta

42.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa berdasarkan masukan dari tim pendukung dan penetapannya sebelum batas akhir pemasukan penawaran, paling lama:

a)

30 hari kerja

b)

15 hari kerja

c)

20 hari kerja

d)

28 hari kerja

43.

Prosentase bagi hasil pajak dan bukan pajak daerah untuk daerah provinsi dari hasil pertambangan gas alam sebesar:

a)

5%

b)

7%

c)

3%

d)

6%

44.

Tingkat kas minimal merupakan cadangan kas untuk berjaga-jaga, bila terjadi pengeluaran kas mendadak atau penerimaan kas gagal dikenal sebagai:

a)

Idle cash

b)

Cash mismatch

c)

Buffer Cash

d)

Cash basis

45.

Salah satu persyaratan pinjangan jangka panjang di daerah adalah jumlah maksimum pinjaman jangka panjangn yaitu sebesar:

a)

1/6 dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan

b)

1/4 dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan

c)

1/2 dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan

d)

1/3 dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan

46.

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian daerah mengalami daluwarsa apabila :

a)

5 Tahun sejak terjadinya kerugian tersebut

b)

8 Tahun sejak terjadinya kerugian tersebut

c)

5 Tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut

d)

3 Tahun sejak terjadinya kerugian tersebut

47.

Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil, maka akan dilakukan:

a)

Hukuman disiplin

b)

Tuntutan Perbendahaaraan

c)

Tuntutan ganti rugi

d)

Melalui cara lain

48.

Karakteristik yang harus dipenuhi dalam penyusunan sasaran yang artinya sasaran harus memiliki jangka waktu yang jelas dan jangka pendek adalah:

a)

Timbound

b)

Aggressive and Attainable

c)

Measurable

d)

Specific

49.

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota diwiliyah provinsi terkait dengan ketentuan perimbang sbegai berikut :

a)

30% dari pemerintah provinsi dan 70% bagian pemerintah kabupaten/ kota untuk PKB dan BBN-KB

b)

70% dari pemerintah provinsi dan 30% bagian pemerintah kabupaten/ kota untuk PKB dan BBN-KB

c)

70% dari pemerintah provinsi dan 30% bagian pemerintah kabupaten/ kota untuk Pajak rokok

d)

50% dari pemerintah provinsi dan 50% bagian pemerintah kabupaten/ kota untuk pajak air dan permukaan

50.

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/ kota, hasil penerimaannya diserahkan kepada kabupaten/ kota yang bersangkutan sebesar:

a)

50%

b)

70%

c)

80%

d)

30%

51.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah pengertian:

a)

DAK

b)

DAU

c)

Dana Kontijensi

d)

\Dana Perimbangan

52.

Masa kedaluarsa atas tuntutan perbendaharaan biasa apabila kerugian tersebut baru diketahui sejak kekurangan kas/ barang tersebut, dalam hal kasus tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya damai adalah setelah lewat waktu:

a)

30 Tahun

b)

3 Tahun

c)

30 Hari

d)

14 Hari

53.

Yang menjadi Ketua dari Majelis Pertimbangan Tingkat Provinsi yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan penyimpangan pengelolaan keuangan daearah adalah:

a)

Kepala Bawasda Provinsi

b)

Kepala Biro Keuangan

c)

Sekwilda

d)

Asisten Sekwilda

54.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

a)

Kepala Daerah

b)

Sekretaris Daerah

c)

Asisten Daerah

d)

Kepala Badan/ Dinas Keuangan Daerah

55.

Pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi :

a)

Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kearaan bermotor

b)

Pajak hotel dan Pajak restoran

c)

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

d)

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

56.

Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya :

a)

1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

14 hari kerja setelah dilakukan reviu

c)

4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir

d)

3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

57.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Pemeriksaan kinerja sering juga disebut :

a)

Value for money audit

b)

Time value for money audit

c)

General Audit

d)

Operasional Audit

58.

Terdapat banyak karakteristik dan prinsip tentang Good Governance, salah satu yang menjadi tonggak penting yang dirumuskan dalam deklarasi manila yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat adalah:

a)

Transparan

b)

Akuntabel

c)

Responsif

d)

Partisipatif