wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KONTEKS NKRI

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Dasar hukum bahwa Negara Republik Indonesia adalah kesatuan terdapat pada UUD NRI tahun 1945 …

a)

Pasal 1 ayat 1

b)

Pasal 1 ayat 2

c)

Pasal 1 ayat 3

d)

Pasal 2 ayat 1

e)

Pasal 2 ayat 1

2.

Tujuan nasional dari NKRI tercantum secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945 alinea…

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

1 DAN 2

3.

Kurun waktu 18-8-1945 – 27-12- 1949, kekuasaan Presiden menjadi sangat luas sebab pada saat itu….

a)

Lembaga-lembaga MPR, DPR DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional

b)

Pengaruh Presiden begitu besar terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara

c)

Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden

d)

Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadinya perubahan

e)

Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden

4.

Pada kurun waktu yang pertama 18-8-45 – 27-12- 49, Presiden dan wakil dipilih oleh…

a)

MPR

b)

BPUPKI

c)

PPKI

d)

Rakyat

e)

DPR

5.

Isi maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 antara lain

a)

Kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden

b)

KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN

c)

Presiden diserahi tugas memegang kekuasaan leislatif, eksekutif dan yudikatif

d)

Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP

e)

KNIP diserahi kekuasaan legislatif

6.

Sistem pemerintahan yang dijalankan pada kurun waktu 18-8-45 sampai 14-11-45 adalah…

a)

kabinet presidensiil

b)

kabinet parlementer

c)

kabinet ekstra parlementer

d)

kabinet koalisi

e)

kabinet oposisi

7.

Tahun berapakah masa pemerintahan revolusi...

a)

1945-1950

b)

2001-2005

c)

1945-1949

d)

1950-1955

e)

1960-1965

8.

tokoh yang memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka adalah ......

a)

Ir.Soekarno

b)

Moch.Hatta

c)

Boediono

d)

Muhammad Yamin

e)

AA Maramis

9.

Pada masa revolusi, dalam melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut adalah ...

a)

Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945

b)

Maklumat pemerintah tanggal 12 November 1945

c)

Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945

d)

Maklumat pemerintah tanggal 4 November 1945

e)

Maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945

10.

Sistem pemerintahan parlementer pada masa revolusi di Indonesia berlangsung selama ...

a)

14 November 1945 - 7 Desember 1949

b)

4 November 1945 - 7 Desember 1949

c)

14 November 1945 - 27 Desember 1949

d)

14 November 1945 - 17 Desember 1949

e)

4 November 1945 - 27 Desember 1949

11.

Dalam dekrit presiden, presiden menyatakan membubarkan Dewan...

a)

Perwakilan rakyat

b)

Perwakilan daerah

c)

Perwakilan negara

d)

Parlemen

e)

Konstituante

12.

Pada tanggal dan tahun berapakah presiden Soeharto berhenti menjadi presiden?

a)

21 Maret 1998

b)

21 April 1998

c)

21 Mei 1998

d)

21 Juni 1998

e)

21 Juli 1998

13.

Pada masa demokrasi liberal terjadi beberapa pemberontakan, antara lain ...

a)

Pemberontakan Andi Aziz di Makasar dan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

b)

Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

c)

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pemberontakan Andi Aziz di Makasar

d)

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pemberontakan PRRI

e)

pemberontakan PRRI dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

14.

Perubahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa itu pada dasarnya adalah sebuah keterpaksaan, karena merupakan hasil kesepakatan dalam sebuah perundingan dengan Kerajaan Belanda, yang dikenal dengan nama ....

a)

Perjanjian Bungaya

b)

Perjanjian linggarjati

c)

Perjanjian Roem royen

d)

Perjanjian Renville

e)

Konverensi Meja Bundar

15.

Dibawah ini yang bukan merupakan kelebihan dari sistem pemerintahan orde baru adalah ...

a)

Suksesnya program transmigrasi

b)

Suksesnya program Keluarga Berencana

c)

Sukses memerangi buta huruf

d)

Suksesnya perkembangan perkapita rakyat

e)

Suksesnya monopoli ekonomi

16.

Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak ... Kali dalam masa reformasi

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

17.

Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode masa Republik Indonesia Serikat adalah ...

a)

Republik

b)

RIS

c)

Parlementer

d)

Serikat

e)

Presidensial

18.

Perdana menteri pertama di Indonesia adalah ...

a)

Ir. soekarno

b)

Sutan Syahrir

c)

Amir Syarifuddin

d)

Ali Sastroamidjojo

e)

Burhanuddin Harahap

19.

Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila merupakan salah satu penyimpangan dari pelaksanaan ...

a)

Demokrasi liberal

b)

Demokrasi nasional

c)

Demokrasi terpimpin

d)

Demokrasi terpusat

e)

Demokrasi rakyat

20.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan dari berbagai aspek, kecuali ...

a)

Kesatuan ekonomi

b)

Kesatuan hukum

c)

Kesatuan politik

d)

Kesatuan hankam

e)

Kesatuan agama

21.

Pasal-pasal yang menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ...

a)

Pasal 1 ayat 1

b)

Pasal 18 ayat 1

c)

Pasal 37 ayat 5

d)

Pasal 18B ayat 2

e)

Pasal 27 ayat 3

22.

Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh ...

a)

Andi aziz

b)

Raymond Westerling

c)

Sekarmadji

d)

Muso

e)

Cristian Robert Steven Soumokil

23.

Yang bukan merupakan perubahan dari UUD 1945 adalah ...

a)

Penghapusan DPA

b)

Pembentukan MK

c)

Pembentukan KY

d)

Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD

e)

MPR menyusun GBHN

24.

Bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional adalah pengertian dari negara ..... Menurut C.F Strong

a)

Serikat

b)

Kesatuan

c)

Federal

d)

Kerajaan

e)

Jamak

25.

Pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom antara lain ...

a)

Pendidikan, ekonomi, yustisi

b)

Agama, pendidikan, moneter

c)

Pendidikan, ekonomi dan kesehatan

d)

Agama, kesehatan, moneter

e)

Hankam, agama, yustisi