Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah ...

Dibawah ini merupakan bentuk penyimpangan dalam “Tahapan Perencanaan Pengadaan”, kecuali?

Dibawah ini merupakan bentuk penyimpangan dalam “Tahapan Pemilihan Penyedia”, kecuali?

Dibawah ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam “Tahapan Pelaksanaan Kontrak”, yaitu ...

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Hal tersebut di atas, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu ...

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Hal tersebut di atas, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu ...

Dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi (TPK) sebagai tindak pidana asal (predicate crime), maka Penyidik menggabungkan penyidikan TPK sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dengan penyidikan TPPU.

Hal tersebut di atas, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini

Hal tersebut di atas, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu ...

Tahapan/proses pencucian uang (money laudering):

(1) Setiap orang;

(2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

(3) Dengan cara melawan hukum;

(4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekomonian negara.

Hal tersebut diatas merupakan unsur-unsur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada:

(1) Setiap orang;

(2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

(3) Dengan cara melawan hukum;

(4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekomonian negara.

Hal tersebut diatas merupakan unsur-unsur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada

Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah adalah definisi dari ...

Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yaitu ...

Berdasarkan Perma RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2), Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain ...

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam ...

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012, berikut ini adalah tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ...

Berikut ini adalah syarat dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kecuali:

Dokumen yang disusun berdasarkan studi kelayakan dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ...

Penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk proyek Strategis maupun non strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 adalah pengertian dari ...