Font size
WorksheetsQuiz PPKN
Total questions: 20
Worksheet time: 33mins
Kelompok yang merupakan mesin politik negara sebagai penggerak politik formal yaitu...
Organisasi mahasiswa, BPK, PARPOL
PARPOL, Presiden, DPR
MPR, BPK, ORMAS
DPR, MPR, BPK
Organisasi mahasiswa, LSM, PARPOL
Perhatikan data berikut
1. Menetapkan UUD dan mengubah UUD
2. Menetapkan garis - garis besar hukum negara
3. Memilih presiden dan wakil presiden
4. Menetapkan UUD dan/ Perubahan UUD
5. Melantik presiden dan wakil presiden
6. Memberhentikan presiden dan/ wakil presiden.
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan MPR setelah diadakannya perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor...
Nomor 1, 2, 3
Nomor 3, 4, 5
Nomor 2, 4, 6
Nomor 3, 4, 6
Nomor 1, 5, 6
Perhatikan data di bawah ini !
1. Lembaga Swadaya Masyarakat
2. DPR
3. DPD
4. KPK
5. Presiden dan wakil presiden
6. MK
Dari data tersebut yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah...
1, 2, 3, 4
1, 3, 4, 5
1, 3, 5, 6
2, 3, 5, 6
3, 4, 5, 6
Perhatikan wacana berikut! Rencana kenaikan harga BBM menjadi berita utama di stasiun televisi Indonesia. Sebelum kenaikan harga benar – benar di naikkan, semua masyarakat membicarakan berita tersebut. kekecewaan di kalangan masyarakat terlihat jelas ketika harga BBM benar- benar di tejadi. Oleh karena itu, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga di lakukan oleh himpunan mahasiswa islam ( HMI ) cabang makasar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Sulawesi Selatan. Mahasiswa pada aksi unjuk rasa tersebut berkedudukan sebagai…
Lembaga Negara
Aparatur negara
Kelompok penekan
Kelompok kepentingan
Suprastruktur politik
Kelompok penekan tidak dapat memengaruhi kebijakan publik secara langsung, tetapi pada kenyataannya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen...
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Sosialisasi politik
Struktur politik
Sistem politik
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa presiden republik indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang di lakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU no 17 tahun 2003,...
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Lembaga yang wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil Presiden,diduga,telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara ,korupsi, penyuapan dan tindak pidanana berat lainnya adalah….
MA
MK
DPR
DPD
BPK
DPR mempunyai fungsi seperti ditunjukkan oleh pilihan
Legislasi, Anggaran, Pungutan
Legislasi, Anggaran, Pengawasan
Legislasi, Pengujian, Pengawasan
Anggaran, Pengujian, Pengawasan
Pertimbangan, Pengujian, Pengawasan
Perhatikan cerita berikut!. Ketik lembaga x menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada tanggal 15 januari 2017. Ketua lembaga x akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan. alur pada cerita tersebut menunjukkan bahwa lembaga x adalah...
MA
MK
DPR
MPR
DPD
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah…
MA
DPR
DPD
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut … kecuali ….
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penegak hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin
Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktivitas. Sesuai UU nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia, di dalamnya terdapat bentuk bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut ini yang TIDAK sesuai dengan UU tersebut adalah...
Rapat umum
Mimbar bebas
Arak - arakan
Unjuk rasa
Pawai
Negara Demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak hak warga Negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara .Namun berdasarkan pengalaman sering terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh,pertentangan pendapat yang tajam dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan.Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam…
Pancasila
UUD NRI tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945
Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
Setiap warga negara indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu...
Adanya pemilu berkala
Adanya supermasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan...
Voting
Kerja sama
Sikap individual
Musyawarah mufakat
Gotong royong
Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai - nilai dasar kepada masyarakat Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli !
Pada dasarnya organisasi organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang di maksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, dan media komunikasi politik !
Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik !
Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara !
Sesungguhnya kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat,namun pada pasal 7b (1)uud negara republik indonesia tahun 1945 telah dijadikan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut pasal 7b(1) uud negara republik indonesia tahun 1945!
