wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

evaluasi ppkn ke 3 kelas x ips a-d

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ...

a)

mewakili partai politik

b)

melakukan pemilu

c)

menyampaikan suara golongan

d)

menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia

e)

memperjuangkan kepentingan daerah

2.

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ...

a)

Mahkamah Agung

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPA

e)

Mahkamah Konstitusi

3.

Lembaga-Lembaga pemegang kekuasaan di Indonesia disebut ...

a)

dewan menteri

b)

suprastruktur politik

c)

infrastruktur poloitik

d)

partai politik

e)

lembaga negara

4.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai ...

a)

kepala negara

b)

lembaga tertinggi

c)

kepala pemerintahan

d)

penguasa

e)

lembaga tinggi

5.

Menurut ketentuan pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya ...

a)

bebas menentukan perkara

b)

lepas dari pengaruh pemerintah

c)

berada di bawah pengawasan pemerintah

d)

bersama MA memutuskan perkara hakim

e)

bebas memutuskan perkara

6.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur yaitu ...

a)

rakyat, pemerintah, negara

b)

rakyat, masyarakat, swasta

c)

pemerintah, swasta, warga masyarakat

d)

negara, swasta, pemerintah

e)

swasta, pemerintah, wiraswasta

7.

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekruitmen politik, yang berarti ...

a)

mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk bergabung dalam suatu partai politik tertentu.

b)

menggalang anggota sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu partai politik tertentu.

c)

memberikan penanaman nilai dengan mengajak orang-orang untuk aktif di partai politik tertentu.

d)

mengajak orang yang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai.

e)

mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik.

8.

Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara uintuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang merupakan bentuk dari ...

a)

kelompok kepentingan

b)

kelompok penekan

c)

partisipasi politik

d)

jaringan politik

e)

partai politik

9.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara di Indonesia yangh berfungsi sebagai pembuat kebijakan. Lembaga tersebut memiliki pengaruh secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat disebut......politik.

a)

sistem

b)

struktur

c)

sosialisasi

d)

infrastruktur

e)

suprastruktur

10.

Lembaga ini memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Anggota dari lembaga ini terdiri atas ...

a)

anggota DPR dan DPD

b)

anggota DPR dan BPK

c)

anggota DPD dan DPRD

d)

anggota BPK dan DPRD

e)

anggota DPR dan DPRD

11.

Penyelenggaraan negara harus sesuai nilai kerakyatan dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara yang sesuai nilai kerakyatan ditunjukkan dalam kegiatan ...

a)

pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar

b)

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

c)

pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR

d)

penyediaan fasilitas kesehatan bagi semua orang

e)

pembacaan doa sebelum dan setelah sidang paripurna MPR

12.

Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas merupakan ciri good governance, yaitu ...

a)

komunikasi

b)

interdepedensi

c)

interaksi yang baik

d)

keseimbanngan kekuatan

e)

proses pengutan diri sendiri

13.

Untuk mencapai idealnya prinsip good governance, pemerintah perlu mengutamakan keahlian berdasarkan kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas pemerintahan yang baik adalah ...

a)

profesionalitas

b)

proporsionalitas

c)

kepastian hukum

d)

kepentingan umum

e)

tertib penyelenggara negara

14.

Masuknya paham liberalisme dalam kehidupan sehari-hari merupakan ancaman dibidang...

a)

Politik

b)

Ekonomi

c)

Sosial

d)

Ideologi

e)

Budaya

15.

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan para pengusaha besar melakukan upaya bela negara melalui pengabdiannya pada keamanan...

a)

Pangan

b)

Lingkungan

c)

Ekonomi

d)

Budaya

e)

Sosial

16.

Amatilah gambar lembaga penegak hukum berikut!

Tugas lembaga penegak hukum adalah...

a)

Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi

b)

Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan

c)

Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d)

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 145

e)

Memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan Prajurit TNI aktif

17.

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota merupakan pembagiab kekuasaan secara...

a)

Majemuk

b)

Monarki

c)

Efektivitas

d)

Vertikal

e)

Horizontal

18.

Kasus Kapal laut China yang memasuki Laut Natuna , merupakan contoh bentuk ...

a)

Sabotase

b)

Agresi

c)

Aksi teror bersenjata

d)

Pelanggaran wilayah

e)

Pemberontakan bersenjata

19.

Konflik yang terjadi antar bangsa, suku, agama, ras maupun antar golongan adalah termasuk konflik …

a)

Blockade

b)

Komunal

c)

Pelanggaran Wilayah

d)

Spionase

e)

Agresi

20.

Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu…

a)

Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah

b)

Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif

c)

Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi

d)

BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat

e)

gubernur, bupati, presiden mempunyai kedudukan setara sebagai lembaga tingkat pusat