NEW
Font size
WorksheetsTRY OUT PAS SEJARAH INDONESIA XII
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Kehidupan Partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk
Mementingkan kepentingan bangsa darpada kepentingan partainya
Meningkatkan kerja sama antarpartai politik
Secara bersama-sama mendukung program pemerintah
Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa
Mengutamakan pembangunan fisik
Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih
Presiden dan wakil presiden
Anggota DPR
Anggota Dewan Konstituante
Anggota cabinet
Anggota DPR dan Dewan Konstituante
Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan masa Demokrasi Liberal. Prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah
Dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
Berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika
Berhasil ditumpasnya gerakan separatis
Berhasil menghancurkan masalah SARA
Diselenggarakannya Konferensi Istanbul
Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah
Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Membubarkan Dewan Konstituante
Membentuk dewan nasional
Membentuk Kabinet Gotong Royong
Meminta dukungan Angkatan Darat
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu
Nawaksara
Penemuan kembali revolusi kita
Indonesia mengguggat
Jalan revolusi kita
Revolusi belum selesai
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah
Pembredelan surat kabar yang menolak ideologi Manipol-USDEK
Pembentukan Front Nasional
Pembatasan kegiatan partai politik
Pembubaran DPR hasil pemilu 1955
Penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara
Pemilu 1955 dan Dekrit 1959 merupakan momen penting dalam menguatkannya isu munculnya Demokrasi Terpimpin. Salah satu latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin adalah adanya kegagalan Konstituante dalam merumuskan
UUD 1945
UUDS 1950
UUD 1950
UUD 1960
UUD baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia berupaya menerapkan sistem ekonomi Berdikari. Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru tidak konsisten pada sistem tersebut. Peristiwa yang menunjukkan kondisi tersebut adalah
Perjanjian ekonomi dengan negara-negara blok Timur untuk membiayai proyek mercusuar
pemerintah berusaha memperoleh pinjaman dari International Monetary Fund (IMF)
pembangunan proyek mercusuar untuk mendukung pelaksanaan Ganefo
pengambilalihan perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia
penerapan kembali mata uang Belanda untuk mengatasi inflasi
Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran tersebut memiliki tujuan
Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
Memicu konfrontasi dengan Malaysia
Membatasi kekuatan DPR dalam pemerintahan
Mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Melarang campur tangan Angkatan Darat dalam pemerintahan
Pada masa Demokrasi terpimpin PKI menjadi partai yang di segani karena
PKI selalu terdepan membela hak-hak rakyat miskin
PKI berjasa dalam pengangkatan presiden
PKI mendominasi perolehan pemilu tahun 1955
PKI banyak didukung oleh rakyat miskin
PKI selalu terdepan mendukung tindakan presiden
Tindakan Jenderal Suharto setelah menerima SuratPerintah 11 Maret adalah
Membubarkan PKI dan ormas- ormasnya
Mengajukan Presiden Sukarno ke peradilan
Memenjarakan sejumlah menteri pendukung Orde Lama
Membubarkan Dewan Revolusi
Mengembangkan PKI dan Organisasi massanya
Dalam bulan April 1965,pemerintah Orde Baru mengeluarkan pernyataan yang menjadi landasan kebijakan ekonomi pemerintah, diantaranya sebagai berikut, kecuali
Penundaan pembayaran utang luar negeri
Nasionalisasi ekonomi
Pemberian subsidi kepada perusahaan negara
Pembaruan sistem pajak
Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
Upaya pemerintah Orde Baru meningkatkanhasil pertanian melalui intensifikasi,kecuali
Perluasan areal pertanian dan penelitian
Penanaman hutan dan rawa-rawa
Melaksanakan transmigrasi dan penyuluhan
Penelitian dan penyuluhan
Penyuluhan dan penggunaan bibit unggul
Orde Baru diganti dengan Orde Reformasi.Peristiwa ini ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal
21 Juni 1998
21 Juli 1998
21 Agustus 1998
21 September 1998
21 Mei 1998
Pada masa Orde Baru, modernisasi pertanian dikenal dengan istilah
Agrobisnis
Hibrida
RevolusiHijau
Holtikultura
Panca usaha tani
Instrumen politik yang dinilai berperan besar dan kontrol besar negara terhadap rakyat di masa Orde Baru adalah berikut, kecuali
Penataran P4
BIN
Ospek di Kampus
Pemilu
Dwifungsi ABRI
Pengelompokkan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya OrdeBaru untuk
Mengikis habis kekuatan politik Orde Lama
Menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi
Meniadakan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi Orde Baru
Menegakkan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen
Meredam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik
Untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat, tindakan Orde Baru diantaranya,kecuali
Mengadakan wajib militer
Mengadakan penataranP4
Melarang kegiatan politik
Menayangkan film“Serangan Umum1 Maret”
Sosialisasi gerakan KB
Berikut ini yang merupakan bukti kebijakan ekonomi Orde Baru menyimpang dari UUD 1945 adalah
Likuidasi terhadap perbank nasional
Nilai tukar rupaih terpuruk
Rakyat harus membayar pajak
Perekonomian dikuasi para konglomerat
Menumpuknya utang luar negeri
Pembangunan masa Orde Baru perkembangan pesat, namun tidak membuat kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini disebabkan oleh
perekonomian tidak maju
Tidak meratanya hasil pembangunan
Tidak melakukan gerakan reformasi di seluruh bidang
Tidak menyadari pentingnya kemakmuran
Tidak mampu melaksanakan pemilu yang berasas luber
Pembangunan masa Orde Baru perkembangan pesat, namun tidak membuat kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini disebabkan oleh
perekonomian tidak maju
Tidak meratanya hasil pembangunan
Tidak melakukan gerakan reformasi di seluruh bidang
Tidak menyadari pentingnya kemakmuran
Tidak mampu melaksanakan pemilu yang berasas luber
Dalam kehidupan politik, kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pihak oposisi adalah
Memberi keleluasaan mengontrol pemerintah
Mempertahankan oposisi sebagai partner
Oposisi tidak diberi tempat sama sekali
Oposisi diajak bersama-sama membuat kebijakan baru
Oposisi ditekan dan di persempit ruang geraknya
Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia berupaya menerapkan sistem ekonomi Berdikari. Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru tidak konsisten pada sistem tersebut. Peristiwa yang menunjukkan kondisi tersebut adalah
Perjanjian ekonomi dengan negara-negara blok Timur untuk membiayai proyek mercusuar
pemerintah berusaha memperoleh pinjaman dari International Monetary Fund (IMF)
pembangunan proyek mercusuar untuk mendukung pelaksanaan Ganefo
pengambilalihan perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia
penerapan kembali mata uang Belanda untuk mengatasi inflasi
Untuk memperbaiki situasi politik di Indonesia pada tahun 1962, langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sesuai dengan ketetapan Presiden No. 94 tahun 1962 adalah
Pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi dengan eksekutif
Pembentukan MPRS dengan Chairil Saleh sebagai ketuanya dan dibantu oleh beberapa wakil ketua
Pembentukan DPAS yang lansung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya
Pembentukan Manifesto Politik Republik Indonesia
Pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno dan membentuk DPRGR sebagai penggantinya
Tokoh yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru adalah
Syafruddin Prawiranegara
Ali Sastroamidjojo
Soemitro Djoyohadikusumo
Burhanuddin Harahap
Moh.Hatta
