NEW
Font size
WorksheetsPersiapan PH BAB 4 KELAS X
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de ,berarti .... dan centerum artinya ...… .
A. lepas, pusat
B. lepas, dalam
C. lepas, daerah
D. pusat , lepas
E. lepas lokal
Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan … .
A. dekonsentrasi
B. devaluasi
C. desentralisasi
D. devolusi
E. demosi
Menurut Amran Muslimin, irigasi bagi petani merupakan contoh ... .
A. desentralisasi fungsional
B. desentralisasi adat
C. desentralisasi kebudayaan
D. desentralisasi politik
E. desentralisasi administratif
Menurut Amran Muslimin, tarian daerah merupakan contoh ... .
A. desentralisasi fungsional
B. desentralisasi adat
C. desentralisasi kebudayaan
D. desentralisasi politik
E. desentralisasi administratif
Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut,kecuali .…
A. memperberat tugas pemerintah pusat
B. efisiensi dalam segala hal
C. mengurangi birokrasi dalam arti buruk
D. manajemen berbagi risiko antara pusat dan daerah
E. hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan antara pemerintah pusat dan daerah
Kebanggaan daerah akan provinsinya dapat menjurus ke paham separatisme, ini kelemahan desentralisasi yaitu… .
A. struktur pemerintahan bertambah kompleks
B. mendorong timbulnya paham kedaerahan
C. memakan waktu lama
D. memerlukan biaya besar
E. keseimbangan macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu
Undang - Undang tentang otonomi daerah yang berlaku saat ini ialah… .
A. UU no. 9 Tahun 2015
B. UU no. 9 Tahun 2016
C. UU no. 9 Tahun 2017
D. UU no. 9 Tahun 2018
E. UU no. 9 Tahun 2019
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu ... . ...
A. nilai unitaris dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial
B. nilai efektifitas dan efisiensi
C. nilai federalis dan unitaris
D. nilai provincialisme dan unitarisme
E. nilai riil dan responsif
Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan, inilah makna nilai dasar ... .
A. unitaris
B. federalis
C. provinsialis
D. tematis
E. monarkialis
Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa ... Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
A. pasal 16
B. pasal 17
C. pasal 18
D. pasal 19
E. pasal 20
Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nilai dimaksud ialah … .
A. unitaris
B. federalis
C. provinsialis
D. tematis
E. Nilai Dasar Desentralisasi Teritoria
Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota atas dasar pertimbangan berikut, kecuali ... … .
A. Dimensi Politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan
B. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan menyentuh masyarakat
C. Kota lebih tahu kebutuhan masyarakat
D. Kota/Kabupaten secara finansial lebih kaya dari Provinsi
E. Kota/kabupaten memiliki lebih banyak SDM unggul
Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah, ialah pengertian prinsip
A. riil
B. bertanggung jawab
C. berkesinambungan
D. bekerjasama
E. pelayanan masyarakat
Pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air ialah makna … .
A. riil
B. bertanggung jawab
C. berkesinambungan
D. bekerjasama
E. pelayanan masyarakat
1. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa ialah makna… .
A. prinsip kesatuan
B. prinsip keserasian
C. prinsip penyebaran
D. prinsip pemberdayaan
E. prinsip bertanggung jawab
Sering terjadi perseteruan antar golongan di Indonesia, maka salah satu unsur pengaturan pemerintah pusat yang penting ialah… .
Menyediakan infrastruktur ekonomi
Menyediakan infrastruktur ekonomi
Menjaga kompetisi
Menjembatani konflik dalam masyarakat
Menjaga stabilitas ekonomi
Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah,kecuali … .
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Memperhatikan pemerataan dan keadilan
Menciptakan demokratisasi
Menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai asing
Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa
Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. Moneter
2. Pertahanan Keamanan
3. Politik Luar Negeri
4. Ekonomi Mikro
5.Kesehatan.
Yang absolut urusan pusat ialah
1), 2) dan 3)
1), 3) dan 5)
2), 3) dan 4)
1), 4) dan 5)
1), 2) dan 5)
Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, kecuali ... .
Menciptakan demokratisasi
Konservasi dan standarisasi nasional.
Memperhatikan keanekaragaman bangsa
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Gubernur selain menjabat sebagai Kepala Daerah di Provinsi tersebut juga merupakan Kepala ... sebagai wakil Pusat di daerah tersebut
dinas
wilayah
provinsi
desa
kepala bagian
Fungsi DPRD yang berkaitan dengan pembuatan peraturan di daerah ialah ... .
legislasi
budget
anggaran
pengawasan
legalisme
Aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.
KAPABILITAS
INTEGRITAS
RESPONSIBILITAS
AKUNTABILITAS
AKSEPTABILITAS
Badan pelaksana otonomi daerah sesuai bidang tugas pelayanan ialah ... .
DPRD
DINAS DAERAH
KEPALA DAERAH
WALIKOTA
POLISI DI DAERAH
Prinsip pemerintahan di mana daerah diminta membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah dengan mempertanggung jawabkan pada pihak yang menugaskan ialah azas ... .
DESENTRALISASI
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
OTONOMI DAERAH
TUGAS PENAMBAHAN
Dinas daerah yang bertanggung jawab menangani sampah ialah ...
Dinas Persampahan
Dinas Kebersihan
Dinas Tramtib
Dinas pemadam kebakaran
Dinas pekerjaan umum
Memberikan grasi, amnesti dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat yaitu ....
Agama
Politik luar negeri
Moneter
Keamanan
Yustisi
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....
Presiden, wakil presiden, dan anggota DPR
Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
Presiden, wakil presiden dan gubernur
Para menteri negar, gubernur, dan DPR
Dalam UU no. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut ini yang bukan merupakan daerah otonomi khusus adalah ....
Jakarta
Aceh
Yogyakarta
Papua
Surakarta
Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daerah Nanggroe Aceh Darusalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan daerah Aceh adalah ......
Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam
Pembagian wilayah dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi
Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan
Ulama berperan dalam penetapan kebijakan di Aceh
Pendidikan berkualitas serta diberikan muatan lokal sesuai dengan syariat Islam
Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ......
Politik luar negeri
Keamanan
Kebijakan fiskal
Kebudayaan
Kebijakan moneter
