Free Printable MPP: SOP, SP DAN SPM

1.

Standar operasional prosedur yang digunakan di instansi pemerintahan disebut

a)

SOP Pemerintahan

b)

SOP dinas

c)

SOP Administrasi Pemerintahan

d)

SOP birokratis

e)

SOP kedinasan

2.

Standar Pemerintahan diatur dalam .....

a)

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014

b)

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014

c)

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009

d)

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014

3.

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 mengatur tentang ......

a)

Standar Operasional Prosedur

b)

Standar pelayanan minimal

c)

Standar pelayanan prima

d)

Maklumat pelayanan

e)

Standar pelayanan prima

4.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip berikut kecuali .........

a)

sederhana

b)

partisipatif

c)

berkompeten

5.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan dan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

b)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyelesaian pelayanan dan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di eksternal organisasi

c)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses bisnis pelayanan dan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan baik di internal maupun eksternal organisasi

6.

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah

a)

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

b)

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

c)

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

7.

Yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur adalah

a)

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

b)

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

c)

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

8.

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan adalah

a)

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

b)

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

c)

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

9.

Yang bukan termasuk dalam Penyelenggara pelayanan publik menurut PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 antara lain

a)

institusi penyelenggara negara

b)

pasar tradisional

c)

badan hukum pelayanan publik

10.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan ...............

a)

penerima layanan

b)

masyarakat

c)

penasehat hukum

11.

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara disebut

a)

pelayanan prima

b)

pelayanan dasar

c)

pelayanan minimal

12.

Yang bukan merupakan format umum SOP yaitu

a)

flowchart

b)

diagram

c)

grafik

MPP: SOP, SP DAN SPM

Total questions: 12

Worksheet time: 4mins

Similar Resources on Wayground