NEW
Font size
WorksheetsLEMBAGA NEGARA
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya , perimbangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan dan agama. Pernyataan tersebut merupakan kewenangan ….
Dewan Perwakilan Daerah
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan perwakilan Rakyat
Dengan sistem pemisahan kekuasaan membentuk perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga legislatif.Yang dimaksud lembaga legislatif terdiri dari ....
DPR,MPR, DPA
Presiden, DPR, DPD
DPR,DPA,DPD
DPR, DPD, MPR
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer,peradilan tata usaha negara dan ...
peradilan khusus
Mahkamah Konstitusi
peradilan adat
peradilan internasional
Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ....
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Daerah
Mahakamah Konstitusi
Dewan Pertimbangan Agung
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai ....
kepala negara
kepala pemerintah
lembaga tertinggi
lembaga negara
Lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.Berdasarkan pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 22 tahun 2004 adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung mengajukan tiga orang hakim konstitusi.Hal tersebut merupakan hubungan MA dengan ....
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Daerah
Membentuk UU yang dibahas Presiden untuk mendapat persetujuan bersama merupakan fungsi ... DPR
anggaran
legislasi
pengawasan
interpelasi
Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud dengan fungsi anggaran DPR adalah kewenangan DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan ....
mempertimbangkan usul MPR
memperhatikan pertimbangan DPD
memperhatikan usulan-usulan Presiden
meminta pertimbangan hukum kepada MPR
DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ....
menyampaikan suara golongan
menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia
memperjuangkan kepentingan daerah
mewakili partai politik
Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung tugas Komisi Yudisial adalah ....
mengusulkan pengangkatan hakim agung
mengangkat hakim MA
mengusullan pengangkatan hakim MK
mengangkat hakim MK
Menurut ketentuan pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya ....
berada di bawah pengawasan pemerintah
bersama MA memutuskan perkara hakim
bebas memutuskan perkara
lepas dari pengaruh pemerintah
Kesadaran warga negara untuk membayar pajak merupakan partisipasi politk di bidang ....
ekonomi
keamanan
politik
sosial budaya
Perhatikan cerita berikut!
Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
Presiden
Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada....
DPR,MA,KY
MA,KY,MK
DPD,MK,KY
MK,KY,MPR
Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim di bawah saya. Siapakah saya?
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPD
MA, DPR
MK, DPR
DPD, MA
Perhatikan wacana di bawah ini!
Perubahan UU KPK saat ini memunculkan 'Dewan Pengawas' yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Pasal itu menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang. Keberadaan dewan pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Selain itu, kententuan adanya dewan pengawas dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dam UUD 1945.
Jika akan melakukan uji materi terhadap hal tersebut, kemanakah pemohon meminta keadilan?
Komisi Yudisial
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR, Presiden dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan....
DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
PR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan memperhatikan pertimbangan Presiden
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum adalah ....
interpelasi
menyatakan pendapat
angket
pengawasan
