Font size
WorksheetsPPKn kelas VII BAB 3
Total questions: 20
Worksheet time: 2hrs 40mins
Hukum dasar yang menjadi pegangan negara Indonesia adalah . . . .
UUD NRI Tahun 1945
Pancasila
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Nama ketua Panitia Perancang Undang-Undang merupakan . . . .
Ir. Soekarno
Soepomo
K. R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Drs. Moh. Hatta
Badan kemerdekaan yang melanjutkan hasil kerja BPUPKI disebut . . . .
Dokuritsu Junbi Chosakai
Panitia Sembilan
PPKI
Panitia Hukum Dasar
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan salah satu hasil sidang PPKI yang disepakati pada tanggal . . . .
15 Agustus 1945
16 Agustus 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Perhatikan nama tokoh anggota PPKI dibawah ini :
(1) K. H. Wachid Hasyim
(2) A. A. Maramis
(3) Ki Bagus Hadikusumo
(4) Mohammad Amir
(5) Muhammad Yamin
Berdasarkan pilihan nama tokoh diatas yang termasuk anggota PPKI ditunjukkan oleh nomor . . . .
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(2), (3), dan (5)
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari . . . . alinea
Empat
Lima
Enam
Tiga
Salah satu perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang berbeda dengan rancangan awal adalah mengubah kalimat "dalam suatu hukum dasar" menjadi . . . .
Undang-Undang Dasar
Dalam Pembukaan
Dalam suatu Undang-Undang Dasar
Dengan suatu hukum dasar
Salah satu bunyi dari hasil keputusan sidang PPKI II adalah . . . .
Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Menetapkan UUD NRI Tahun 1945
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta gubernurnya
" . . . . ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan bunyi penggalan yang tertuang dalam alinea ke . . . . Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Pertama
Tiga
Dua
Empat
Pokok pikiran yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah . . . .
Atas asas persatuan
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan
Setiap bangsa memiliki hak kodrati untuk merdeka dan sikap menolak penjajahan merupakan arti penting yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke . . . .
Pertama
Dua
Tiga
Empat
Dampak yang terjadi apabila warga negara Indonesia berperilaku menyimpang dari UUD NRI Tahun 1945, yaitu . . . .
Terciptanya ketertiban dan keteraturan negara
Negara Indonesia menjadi aman dan damai
Warga negara Indonesia selalu bersatu dan hidup makmur
Bubarnya Negara Republik Indonesia
Bab dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang Pendidikan, yaitu Bab . . . .
X
XI
XII
XIII
Bahasa Belanda Pembukaan, yaitu . . . .
Preambule
Hukum dasar
Muqaddimah
Konstitusi
Pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia harus tunduk terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan kedudukan UUD berupa . . . .
Sebagai alat kontrol
Bersifat mengikat terhadap semua pihak
Sumber hukum tertulis
Berisi norma-norma
Salah satu hubungan antara Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah . . . .
Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan tanggal 17 Agustus 1945
Realisasi tindak lanjut dari Proklamasi
Pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur bangsa penjajah
Bunyi lima sila Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke . . . .
Empat
Tiga
Dua
Pertama
Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal . . . .
6 Agustus 1945
1 Maret 1945
7 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Denisa bersama keluarganya selalu mengawali kegiatan makan malam dengan berdoa terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga Denisa meneladani sikap tokoh perumus UUD NRI Tahun 1945, yaitu . . . .
Tanggung jawab
Religius
Musyawarah
Kerjasama
Dibawah ini pernyataan yang tidak termasuk dalam tujuh kunci pokok sistem pemerintah negara yang tercantum dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 merupakan . . . .
Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat
Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR
Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
