NEW
Font size
WorksheetsSistem Hukum dan Peradilan di indonesia
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Q1. berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia ialah ....
negara agraris
negara kesatuan
negara hukum
negara kepulauan
negara yang berbentuk republik
Q2. berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi ....
hukum memaksa dan hukum mengatur
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
hukum privat dan hukum publik
hukum material dan hukum formal
hukum subjektif dan hukum objektif
Q3. keputusan- keputusan dari hakim terdahulu mengenai suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian perkara yang sama merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara, yaitu ....
traktat
undang-undang
doktrin
yurisprudensi
kebiasaan (custom)
Q4. pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam ....
pengadilan umum
pengadilan syariah
pengadilan negara
pengadilan khusus
pengadilan militer
Q5. Menurut Kansil, hukum digolongkan menurut sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. adapun contoh penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain ....
traktat dan yurisprudensi
tertulis dan tidak tertulis
lokal dan internasional
objektif dan subjektif
publik dan privat
Q6. hukum yang memuat peraturan dan mengatur cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum ....
lokal
subjektif
objektif
material
formal
Q7. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama pada bagian ....
pembukaan
batang tubuh/pasal-pasal
aturan tambahan
aturan peralihan
penjelasan
Q8. salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya adalah peradilan ....
militer
agama
tata usaha negara
umum
mahkamah militer
Q9. salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
umum
agama
militer
negeri
tinggi
Q10. hukum adalah segala bentuk peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi suruhan, larangan, dan kebolehan. oleh karena itu hukum bersifat ....
fleksibel
mendesak
sementara
mengikat
universal
Q11. pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut ....
doktrin
traktat
kebiasaan
justifikasi
yurisprudensi
Q12. lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya serta mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaa dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah konstitusi
pengadilan negeri
pengadilan militer
Komisi Yudisial
Q13. Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Militer
Komisi Yudisial
Q14. berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen terbentuk satu lembaga baru di lingkungan peradilan, yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
memutus peradilan tingkat kasasi
mengangkat memberhentikan hakim
menguji secara material UUD NRI Tahun 1945
membentuk seluruh partai politik
Q15. melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi pengadilan ....
negeri
tinggi
agama
militer
tata usaha negara
Q16. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun objek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
penipuan uang
sengketa pemilu
perampokan
ekonomi, politik, dan budaya
gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya.
Q17. keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan, yaitu ....
judisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan hasil pemilu
judisial review, sengketa antar warga negara dan pembuabaran partai peserta pemilu
sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemlihan legislatif
pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
sengketa antarlembaga negara dan pemerintah
Q18. Berdasarkan makna isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan di bwahnya. berikut ini bukan merupakan badan peradilan yang berada di bawah MA adalah ....
agama
militer
umum
tatausaha negara
mahkamah konstitusi
Q19. MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang ....
pengawasan
pemberi nasehat
pengamanan
peradilan
pelaksanaan hukum
Q20. hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat di wilayah tertentu disebut hukum ....
objektif
subjektif
positif
materil
formal
