wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN BAB 2 PPKN KELAS 9

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Pemegang kekuasan eksekutif di Indonesia adalah ….

a)

DPR

b)

DPD

c)

MPR

d)

PRESIDEN

2.

Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu “daulah’ yang artinya ….

a)

Pemerintahan tertinggi

b)

Kekuasaan tertinggi

c)

Lembaga tertinggi

d)

Pejabat tinggi

3.

Pemerintahan oleh dari, oleh dan untuk rakyat disebut ….

a)

Otoriter

b)

Absolute

c)

Demokrasi

d)

Monarkhi

4.

Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi berarti kedaulatan bersifat ….

a)

Asli

b)

Permanen

c)

Tunggal

d)

Tidak Terbatas

5.

Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui ….

a)

Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku

b)

Mengikuti pemilu

c)

Membayar pajak tepat waktu

d)

Mengikuti demonstrasi/unjuk rasa.

6.

1. Bahwa suatu negara memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, berarti negara tersebut memiliki …..

a)

Kedaulatan keluar

b)

Kebijakan keluar

c)

Kedaulatan kedalam

d)

Kedaulatan ekstern

7.

Dibawah ini adalah teori-teori kedaulatan, kecuali ….

a)

Teori Kedaulatan rakyat

b)

Teori Kedaulatan Raja

c)

Teori Kedaulatan Tuhan

d)

Teori Kedaulatan Presiden

8.

Dibawah ini adalah pembagian kekuasaan dalam suatu negara ( separated of power ) menurut Montesquieu, kecuali ….

a)

Kekuasaan Eksekutif

b)

Kekuasaan Legislatif

c)

Kekuasaan Federatif

d)

Kekuasaan Yudikatif

9.

Dari pernyataan diatas yang termasuk syarat dasar terselenggaranyan pemerintahan yang demokratis dibawah rule of Law adalah pernyataan nomor ….

a)

1,2,3 dan 4

b)

1,2,3 dan 5

c)

1,3,4 dan 5

d)

1,2,4 dan 5

10.

Menurut UUD RIS 1949 sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer dengan pemerintahan dipegang oleh ….

a)

Presiden

b)

Gubernur Jenderal

c)

Wakil Presiden

d)

Perdana Menteri

11.

Dibawah ini adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ….

a)

Pembubaran badan Konstituante

b)

Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950

c)

Pembentukan DPRS

d)

Pembentukan DPAS

12.

Keunggulan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya adalah …..

a)

Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum

b)

Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

c)

Mengutamakan kepentingan umum dan mengenyampingkan kepentingan pribadi.

d)

Mengutakan hak-hak individu

13.

Lembaga negara yang baru terbentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ….

a)

MPR

b)

DPR

c)

MK

d)

MA

14.

Lembaga negara yang dihapus setelah amandemen UUD 1945 adalah …..

a)

DPA

b)

DPD

c)

BPK

d)

KY

15.

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum disebut ….

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Amandemen

c)

Hak Angket

d)

Hak Budget

16.

Susunan keanggotaan MPR terdiri dari ….

a)

Semua anggota DPR

b)

Semua anggota DPD

c)

Semua anggota DPR dan DPD

d)

Semua anggota BPK

17.

2. Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara, dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara. Kekuasaan DPR untuk membuat undang – undang harus mendapat persetujuan ….

a)

Presiden

b)

DPD

c)

MA

d)

MPR

18.

2. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh tanah air dan berlaku bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pernyataan tersebut merupakan arti salah satu azas pemilu yaitu ….

a)

Umum

b)

Langsung

c)

Bebas

d)

Rahasia

19.

2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa system pemerintahan yang harus dilaksnakan dalam negara Indonesia adalah system pemerintahan presidensial. Berikut ini adalah salah satu ciri-ciri pemerintahan predidensial yaitu ….

a)

Menteri-menteri hanya bertanggungjawab kepada DPR

b)

Presiden memiliki hak interpelasi

c)

Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara

d)

Presiden bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif

20.

Landasan Hukum Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ... .

a)

Pasal 1 ayat (1)

b)

Pasal 1 ayat (2)

c)

Pasal 1 ayat (3)

d)

Pasal 2 ayat (1)