WorksheetsPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Total questions: 51
Worksheet time: 29mins
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .
Gubernur
MPR
KPK
Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan . . . .
Damai dan aman
Menjelang perang
Menjelang Akhir Tahun
Darurat
Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .
Negara
Keluarga
Sekolah
Pribadi
Kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan tenang, tertib, dan lancar apabila siswa-siswanya . . . .
Mau bercerita sendiri-sendiri
Bermain bersenang-senang di kelas
Mempunyai persyaratan sendiri
Mau menaati semua peraturan
Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....
No. 10 tahun 2011
No, 11 tahun 2011
No. 12 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....
UUD 1945
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Pancasila
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....
Undang-undang
Perda
UUDs
PERPPU
Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....
agar masyarakat kebal hukum
hukum tak pandang derajat
bersifat universal
agar tertib dan damai
Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...
Keinginan pejabat yang berwenang
Otonomi daerah
TAP MPR
ANggota legislatif wilayah
UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .
Ideologi
Konstitusi
Hukum
Peraturan
Urutan peraturan perndang-undangan yang paling tinggi yaitu . . . .
Undang-Undang Dasar
Undang-undang
Perpu (Peraturan Pengganti Undang-undang)
PP (Peraturan Pemerintah)
UUD RI 1945 ditetapkan pada . . . .
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
17 Agustus 2005
18 Agustus 2005
Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota
50 %
50% + 1
50% + 10
50% - 1
Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .
MPR
DPR
Presiden
Menteri
UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum” terdapat pada Pasal . . . .
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
1 ayat 4
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga keamanan negara
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....
Manakah yang termasuk peraturan sekolah?
Wajib mempunyai SIM jika ingin menyetir mobil
Berdoa dan memberi salam kepada guru sebelum belajar
Membawa kantong plastik sendiri saat belanja
Beribadah sesuai agama masing - masing
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
segera disahkan
akan diundangkan
harus direvisi
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Lembaga yang berenang membentuk perundang-undangan adalah ....
MPR dan DPR
MPR dan MK
DPR dan BPK
Presiden dan DPR
Peraturan perundang-undangan bersifat sosiologis, mengandung pengertian bahwa peraturan tersebut memiliki...
Landasan yang sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat
adanya landasan hukum
peraturan dapat dikaji ulang
bersifat mengikat
Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....
agar masyarakat kebal hukum
hukum tak pandang derajat
bersifat universal
agar tertib dan damai
Fungsi perundang-undangan adalah ...
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945
sebagai pengganti UUD 1945
sebagai tatanan hukum paling dasar
sebagai sumber segala sumber hukum
Peraturan daerah tingkat 1 provinsi disusun oleh...
Gubernur dan walikota
Gubernur dan DPRD Tk.1
Gubernur dan DPRD Tk.2
Gubernur dan para menteri
Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...
Keinginan pejabat yang berwenang
Otonomi daerah
TAP MPR
ANggota legislatif wilayah
Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan ...
yuridis, sosiologis, filosofis
yuridis, konstituan, historis
filosofis, fundamental
sosiologis dan humanis
Setiap manusia atau individu pasti mempunyai keinginan/ kepentingan, setiap keinginan manusia berbeda-beda sehingga rentan terjadi konflik dan perpecahan, maka diperlukan pedoman atau ketentuan yang bernilai dalam masyarakat yang mengikat dan harus ditaati tiap-tiap individu dalam masyarakat yang disebut
Norma
Konstitusi
UUD
Hukum
Konsekuensi yang harus diterima sebagai negara hukum berarti
Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yg berlaku
Hukum mengatur pemerintah agar tidak semena mena dengan rakyat
Segala aspek kehdupan di dunia harus menghormati hukum
Tidak ada jawaban yang relevan
Peraturan Tertulis yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga yg berwenang melalui prosedur yg ditetapkan disebut
System hukum nasional
Tata urutan perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan
UUD
Setiap peraturan perundang-undangan atau produk hukum selalu dibuat secara tertulis, maksud dan tujuan dibuat secara tertulis adalah
Untuk menciptakan keharmonisan
Untuk menciptakan kepastian hukum
Untuk menciptakan kejelasan rumusan
Untuk menciptakan kedayagunaan
Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Perpres, PP, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, PP UU/Perppu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
