wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Total questions: 51

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.
Peraturan dibuat untuk . . . .
a)
Dilanggar
b)
Dijauhi
c)
Ditaati
d)
Dicuhkan
2.
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .
a)
Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
b)
Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
c)
Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
d)
Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
3.
Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang . . . .
a)
Berdasarkan kedaulatan rakyat
b)
Berdasarkan hukum yang ditetapkan pemerintah
c)
Berdasarkan perintah penguasa
d)
Berdasarkan atas kekuasaan pemerintah
4.
Hal-hal berikut ini yang bisa terjadi ketika tidak adanya sebuah peraturan, kecuali . . . .
a)
kacau
b)
tertib
c)
tidak aman
d)
tidak tertib
5.
Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut . . . .
a)
Norma Adat
b)
Peraturan Perundang-Undangan
c)
Dasar Negara
d)
Peraturan sekolah
6.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
7.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

8.

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .

a)

Gubernur

b)

MPR

c)

KPK

d)

Presiden

9.
Berikut ini yang tidak termasuk kepala daerah adalah . . . .
a)
Menteri
b)
Gubernur
c)
Bupati
d)
Walikota
10.
Peraturan Perundang-Undangan harus dipatuhi oleh . . . .
a)
Presiden
b)
Masyarakat Kecil
c)
Pejabat Daerah
d)
Semua Warga Negara
11.
DPD bisa mengajukan RUU kepada DPR khusus mengenai . . . .
a)
Keuangan
b)
Otonomi Daerah
c)
Pimpinan Daerah
d)
Hukum Daerah
12.
Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau bersama dengan . . . .
a)
Anggota DPR
b)
Menteri yang ditugasi mewakili Presiden
c)
Anggota KPK yang ditugasi Presiden
d)
Mahkamah Konstitusi
13.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan . . . .

a)

Damai dan aman

b)

Menjelang perang

c)

Menjelang Akhir Tahun

d)

Darurat

14.
Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan adalah . . . .
a)
Perda
b)
UUD 1945
c)
Peraturan Sekolah
d)
Perpu
15.
Dengan menaati peraturan-peraturan perundangan berarti kita telah menjadi . . . .
a)
Anggota DPR
b)
Warga negara yang baik
c)
pengawas perundangan
d)
calon pejabat daerah
16.
Peraturan perundang-undangan dapat berupa . . . .
a)
Ajakan dan penolakan
b)
Perintah dan ajakan
c)
Perintah dan larangan
d)
Larangan dan hadiah
17.

Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .

a)

Negara

b)

Keluarga

c)

Sekolah

d)

Pribadi

18.
Sebuah Peraturan Daerah (Perda) berlaku di . . . .
a)
Seluruh negara
b)
semua provinsi
c)
semua kabupaten
d)
daerah tertentu saja
19.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan tenang, tertib, dan lancar apabila siswa-siswanya . . . .

a)

Mau bercerita sendiri-sendiri

b)

Bermain bersenang-senang di kelas

c)

Mempunyai persyaratan sendiri

d)

Mau menaati semua peraturan

20.
Peraturan Desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan . . . .
a)
Ketua RT
b)
Ketua RW
c)
Kepala Desa
d)
Masyarakat Desa
21.

Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....

a)

No. 10 tahun 2011

b)

No, 11 tahun 2011

c)

No. 12 tahun 2011

d)

No. 13 tahun 2011

22.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

a)

UUD 1945

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Pancasila

23.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....

a)

Undang-undang

b)

Perda

c)

UUDs

d)

PERPPU

24.

Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....

a)

agar masyarakat kebal hukum

b)

hukum tak pandang derajat

c)

bersifat universal

d)

agar tertib dan damai

25.

Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...

a)

Keinginan pejabat yang berwenang

b)

Otonomi daerah

c)

TAP MPR

d)

ANggota legislatif wilayah

26.

UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .

a)

Ideologi

b)

Konstitusi

c)

Hukum

d)

Peraturan

27.

Urutan peraturan perndang-undangan yang paling tinggi yaitu . . . .

a)

Undang-Undang Dasar

b)

Undang-undang

c)

Perpu (Peraturan Pengganti Undang-undang)

d)

PP (Peraturan Pemerintah)

28.

UUD RI 1945 ditetapkan pada . . . .

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

17 Agustus 2005

d)

18 Agustus 2005

29.

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota

a)

50 %

b)

50% + 1

c)

50% + 10

d)

50% - 1

30.

Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Menteri

31.

UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum” terdapat pada Pasal . . . .

a)

1 ayat 1

b)

1 ayat 2

c)

1 ayat 3

d)

1 ayat 4

32.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc

33.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga keamanan negara

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

34.

Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....

a)
b)
c)
d)
35.

Manakah yang termasuk peraturan sekolah?

a)

Wajib mempunyai SIM jika ingin menyetir mobil

b)

Berdoa dan memberi salam kepada guru sebelum belajar

c)

Membawa kantong plastik sendiri saat belanja

d)

Beribadah sesuai agama masing - masing

36.

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

Presiden dan MPR

37.

Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....

a)

harus dicabut

b)

segera disahkan

c)

akan diundangkan

d)

harus direvisi

38.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

39.

Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...

a)

Mengenakan helm bila perlu

b)

Mematuhi peraturan lalu lintas

c)

Tidak membuang sampah di sembarang tempat

d)

Parkir di tempat yang telah di sediakan

40.

Lembaga yang berenang membentuk perundang-undangan adalah ....

a)

MPR dan DPR

b)

MPR dan MK

c)

DPR dan BPK

d)

Presiden dan DPR

41.

Peraturan perundang-undangan bersifat sosiologis, mengandung pengertian bahwa peraturan tersebut memiliki...

a)

Landasan yang sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat

b)

adanya landasan hukum

c)

peraturan dapat dikaji ulang

d)

bersifat mengikat

42.

Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....

a)

agar masyarakat kebal hukum

b)

hukum tak pandang derajat

c)

bersifat universal

d)

agar tertib dan damai

43.

Fungsi perundang-undangan adalah ...

a)

menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945

b)

sebagai pengganti UUD 1945

c)

sebagai tatanan hukum paling dasar

d)

sebagai sumber segala sumber hukum

44.

Peraturan daerah tingkat 1 provinsi disusun oleh...

a)

Gubernur dan walikota

b)

Gubernur dan DPRD Tk.1

c)

Gubernur dan DPRD Tk.2

d)

Gubernur dan para menteri

45.

Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...

a)

Keinginan pejabat yang berwenang

b)

Otonomi daerah

c)

TAP MPR

d)

ANggota legislatif wilayah

46.

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan ...

a)

yuridis, sosiologis, filosofis

b)

yuridis, konstituan, historis

c)

filosofis, fundamental

d)

sosiologis dan humanis

47.

Setiap manusia atau individu pasti mempunyai keinginan/ kepentingan, setiap keinginan manusia berbeda-beda sehingga rentan terjadi konflik dan perpecahan, maka diperlukan pedoman atau ketentuan yang bernilai dalam masyarakat yang mengikat dan harus ditaati tiap-tiap individu dalam masyarakat yang disebut

a)

Norma

b)

Konstitusi

c)

UUD

d)

Hukum

48.

Konsekuensi yang harus diterima sebagai negara hukum berarti

a)

Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yg berlaku

b)

Hukum mengatur pemerintah agar tidak semena mena dengan rakyat

c)

Segala aspek kehdupan di dunia harus menghormati hukum

d)

Tidak ada jawaban yang relevan

49.

Peraturan Tertulis yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga yg berwenang melalui prosedur yg ditetapkan disebut

a)

System hukum nasional

b)

Tata urutan perundang-undangan

c)

Peraturan Perundang-undangan

d)

UUD

50.

Setiap peraturan perundang-undangan atau produk hukum selalu dibuat secara tertulis, maksud dan tujuan dibuat secara tertulis adalah

a)

Untuk menciptakan keharmonisan

b)

Untuk menciptakan kepastian hukum

c)

Untuk menciptakan kejelasan rumusan

d)

Untuk menciptakan kedayagunaan

51.

Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu

a)

UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

b)

UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Kab/Kota

c)

UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Perpres, PP, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

d)

UUD 1945, TAP MPR, PP UU/Perppu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota