WorksheetsPAS GANJIL SMKN 1 BELINYU PKN KELAS XII
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
1. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....
a)
A. Pemerintah pusat ke daerah
b)
B. Pemerintah daerah ke pusat
c)
C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
d)
D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi
e)
E. Pemerintah pusat
2.
2. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali …
a)
A. Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
b)
B. Harus meningkatkan kemandirian daerah.
c)
C. Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
d)
D. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
e)
E. Didasarkan atas pemerintahan Negara
3.
3. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali …
a)
A. Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
b)
B. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
c)
C. Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.
d)
D. Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.
e)
E. Harus menjamin hubungan pusat dan daerah
4.
4. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta …
a)
A. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
b)
B. Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
c)
C. Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.
d)
D. Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
e)
E. Meningkatkan sumber daya masyarakat
5.
5. Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu …
a)
A. Kepala Daerah
b)
B. DPRD
c)
C. Pemerintah Daerah
d)
D. Masyarakat
e)
E. Pemerintah Pusat
6.
6. Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....
a)
A. DPRD dan Kepala Daerah
b)
B. Presiden dan MPR
c)
C. MPR dan DPR
d)
D. Bupati dan gubernur
e)
E. Kepala Daerah
7.
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan …
a)
A. Bertanggung jawab
b)
B. Terprogram
c)
C. Terkendali
d)
D. Seimbang
e)
E. Terpusat
8.
8. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang …
a)
A. Menguntungkan pejabat daerah
b)
B. Membantu pejabat di daerah
c)
C. Meringankan pemerintah pusat
d)
D. Sesuai aspirasi masyarakat di daerah
e)
E. Menguntungkan sebagain golongan
9.
9. Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ....
a)
A. Otonomi daerah
b)
B. Sentralisasi
c)
C. Desentralisasi
d)
D. Dekonsentrasi
e)
E. Terpusat
10.
10. Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....
a)
A. Otonomi yang luas
b)
B. Otonomi yang terbatas
c)
C. Otonomi nyata
d)
D. Otonomi yang bertanggung jawab
e)
E. Otonomi Daerah
11.
11. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....
a)
A. Pemerintah pusat ke daerah
b)
B. Pemerintah daerah ke pusat
c)
C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
d)
D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi
e)
E. Pemerintah Daerah ke Daerah
12.
12. Apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan?
a)
A. Bentuk negara tunggal dan tidak ada negara lagi di dalamnya.
b)
B. Terdiri dari beberapa negara bagian dimana mempunyai satu buah pemerintah federasi.
c)
C. Negara yang bersatu
d)
D. Terdiri dari daerah-daerah yang kecil
e)
E. Terdiri dari satu daerah yang besar
13.
13. Siapa Kepala Pemerintahan Negara Republik?
a)
A. Raja
b)
B. Ratu
c)
C. Presiden
d)
D. Perdana Menteri
e)
E. Gubernur
14.
14. Contoh Daerah dengan otonomi Khusus adalah
a)
A. Jawa Timur
b)
B. Jawa Barat
c)
C. Kalimantan Utara
d)
D. DKI Jakarta
e)
E. Yogyakarta
15.
15. Di wilayah Indonesia bagian Timur seringkali masih ditemui gerakan separtisme yang mencederai nilai-nilai proklamasi. Apa yang dimaksud dengan separtisme ....
a)
A. Upaya pemisahan wilayah dari NKRI
b)
B. Persaingan tidak sehat antar golongan
c)
C. Kegiatan dalam upaya menjaga stabilitas Nasional
d)
D. Paham radikalisme mengenai suatu agama
e)
E. Gerakan separatism
16.
16. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk…
a)
A. Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di kota
b)
B. Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem pemerintah presidesil
c)
C. Melaksanakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
d)
D. Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
e)
E. Mengatur dan mengurus derahnya sendiri sesuai dengan aturan pusat
17.
17. Contoh dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah…
a)
A. Munculnya sifat egosetrisme daerah
b)
B. Hilangnya segala bentuk kejahatan dalam masyarakat
c)
C. Kesejahteraan warga di daerah semakin berkembang
d)
D. Hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan pusat
e)
E. Munculnya gerakan gerakan separatis
18.
18. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk…
a)
A. Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di kota
b)
B. Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem pemerintah presidesil
c)
C. Melaksanakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
d)
D. Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e)
E. Mengatur dan menguru urusan pemerintahan di daerah.
19.
19. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali …
a)
A. Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
b)
B. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
c)
C. Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.
d)
D. Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.
e)
E. Harus menjamin terciptanya hubungan antara pusat dan daerah
20.
20. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas …
a)
A. Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
b)
B. Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
c)
C. Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
d)
D. Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
e)
E. Otonomi, daerah kepada pusat
21.
21. Dampak negatif perkembangan globalisasi dalam bidang politik adalah…
a)
a. semakin menipisnya kedaulatan suatu negara
b)
b. berkembangnya pelaksanaan hak asasi manusia
c)
c. timbulnya masyarakat madani
d)
d. semakin membanjirnya barang-barang dari luar negeri
e)
e. banyaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia
22.
22. Kita tidak mungkin menghindar dari proses globalisasi sekarang ini. Hal yang paling penting adalah....
a)
a. meningkatnya daya saing di segala bidang
b)
b. menjaga kelestarian lingkungan
c)
c. menjaga sumber daya alam aar tidak habis
d)
d. memajukan perdagangan luar negeri
e)
e. siap menerima segala risiko, baik negatif maupun positif
23.
23. Selain pengaruh negatif, globalisasi membawa pengaruh positif, seperti....
a)
a. terjadinya perdagangan bebas antarnegara
b)
b. masuknya investasi asing ke negara Indonesia
c)
c. kemajuan teknologi dalam bidang persenjataan
d)
d. terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara negara berkembang dengan negara maju
e)
e. meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia
24.
24. Di bawah ini yang bukan merupkan dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya bagi Indonesia adalah....
a)
a. terjadinya dekadensi moral
b)
b. menurunnya jiwa nasionalisme
c)
c. terkurasnya sumber daya alam
d)
d. berkembangnya pergaulan bebas
e)
e. semakin menipisnya jati diri bangsa
25.
25. Dalam memasuki era perdagangan bebas, kita harus waspada terhadap agenda-agenda negara kapitalis yagn berusaha memaksakan terjadinya persaingan yang tidak sehat, misalnya.....
a)
a. menolak sama sekali sistem perdagangan bebas
b)
b. menerima perdagangan bebas selama tidak merugikan kepentingan nasional
c)
c. memudahkan masuknya inovasi dari luar
d)
d. membatasi kerja sama ekonomi dengan negara lain
e)
e. meningkatkan kemampuan militer untuk menangkal musuh
26.
26. Di bawah ini hal-hal yang dapat merusak kepribadian bangsa, kecuali....
a)
a. sekulerisme
b)
b. individualisme
c)
c. hedonisme
d)
d. ekstremisme
e)
e. nasionalisme
27.
27. Di bawah ini yang bukan makna positif globalisasi bagi kemajuan kehidupan manusia adalah.....
a)
a. memberikan kemudahan dan kepercayaan komunikasi
b)
b. memberi peluang konsumen untuk menggunakan produk-produk global
c)
c. meningkatkan kesadaran perlunya iptek
d)
d. meningkatkan daya saing dalam mencari konsumen
e)
e. meningkatkan kebutuhan masyarakat
28.
28. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif berkembangnya era globalisasi adalah....
a)
a. terjadinya kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin
b)
b. negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negara yang lemah
c)
c. semakin menurunnya sumber daya alam yang vital
d)
d. timbulnya fanatisme rasial etnis dan agama
e)
e. tercapainya kemakmuran yang merata
29.
29. Dalam lingkungan ekonomi yang tanpa batas, pemerintahan nasional tidak lebih dari sekadar....
a)
a. sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi
b)
b. regional yang sudah tumbuh
c)
c. transmission belts bagi kapital global
d)
d. memberikan bantuan tenaga ahli pada negara lain
e)
e. mendukung dalam mewujudkan ambisi mereka
30.
30. Paham yagn melihat bahwa kesenangan atau kenikmatan menjadi tujuan hidup dan tindakan manusia merupakan paham....
a)
a. hedonisme
b)
b. individualisme
c)
c. sekularisme
d)
d. materialisme
e)
e. elitisme
31.
31. Berikut ini adalah tantangan yagn dihadapi dalam era globalisasi abad ke-21 dalam bidang sosial budaya, kecuali....
a)
a. sikap individualisme
b)
b. terjadinya keseragaman budaya
c)
c. adanya perubahan dalam pola kerja
d)
d. imprealisme budaya
e)
e. keterbukaan yang lebih tinggi
32.
32. Sisi negatif globalisasi bidang politik bagi pemerintah internal suatu negara adalah....
a)
a. melemahkan kekuasaan suatu negara
b)
b. hancurnya suatu negara
c)
c. tuntutan demokrasi
d)
d. tuntutan internasional tentang HAM
e)
e. tuntutan penegakan hukum
33.
33. Terjadinya kesenjangan ekonomi sebagai akibat kekalahan kompetisi dalam penguasaan teknologi merupakan....
a)
a. dampak positif globalisasi
b)
b. dampak negatif globalisasi
c)
c. pengaruh globalisasi
d)
d. dampak kekalahan dalam berkompetisi
e)
e. dampak kekurangan modal
34.
34. Berikut ini yang bukan dampak globalisasi dalam bidang politik adalah....
a)
a. semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kekeluargaan
b)
b. bertambahnya partai politik yang menjadi sponsor kepentingan tertentu
c)
c. transparansi dan akuntabilitas pemerintahan mendapat sorotan tajam
d)
d. pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi
e)
e. penyebaran nilai politik barat
35.
35. Di bawah ini merupakan sikap terhadap globalisasi, kecuali....
a)
a. memperkuat akar kebangsaan/patriotisme
b)
b. menyeleksi globalisasi
c)
c. mengelola globalisasi
d)
d. mengikuti globalisasi tanpa adanya filter
e)
e. menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi
36.
36. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
a)
a. Pengawas pemerintahan daerah
b)
b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
c)
c. Pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
d)
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
e)
e. pengawasan pemerintah pusat
37.
37. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain …
a)
a. Mengadakan penyelidikan
b)
b. Mengajukan pernyataan pendapat
c)
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
d)
d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
e)
e. membuat undang-undang
38.
38. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah…
a)
a. Penerimaan daerah
b)
b. Pengeluaran daerah
c)
c. Pendapatan daerah
d)
d. Pembiayaan daerah
e)
e. pembiayaan pusat
39.
39. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain …
a)
a. Rumah sakit
b)
b. Terminal
c)
c. Jalan dan pasar
d)
d. Kartu tanda penduduk
e)
e. Pelayanan Daerah
40.
40. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah …
a)
a. Pengawasan
b)
b. Pengendalian
c)
c. Pemeriksaan
d)
d. Pembinaan
e)
e. pemusatan
41.
41. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah …
a)
a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
b)
b. Memiliki kewenangan secara formal
c)
c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
d)
d. Memiliki kewenangan terbatas
e)
e. memiliki kewenangan terpusat
42.
42. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain …
a)
a. Pendidikan
b)
b. Kesehatan
c)
c. Pertahanan
d)
d. Pertanahan
e)
e. pertanian
43.
43. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas …
a)
a. Motivasi
b)
b. Kepatutan
c)
c. Profesionalitas
d)
d. Proporsionalitas
e)
e. kebersamaan
44.
44. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah …
a)
a. Kepala daerah dan perangkat daerah
b)
b. Pemerintah daerah dan DPRD
c)
c. Kepala daerah dan wakilnya
d)
d. Kepala daerah dan DPRD
e)
e. kepala daerah dan Bupati
45.
45. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi …
a)
a. Amandemen
b)
b. Budget
c)
c. Inisiatif
d)
d. Legislasi
e)
e. regulasi
46.
46. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah …
a)
a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
b)
b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
c)
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
d)
d. Mengakomodir kekhususan daerah
e)
e. Memisahkan tata urusan pemerintahan
47.
47. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain …
a)
a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
b)
b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
c)
c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d)
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
e)
e. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah daerah
48.
48. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk …
a)
a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
b)
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
c)
c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
d)
d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati
e)
e. pembudayaan pedoman, dan norma-norma
49.
49. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh …
a)
a. Menteri dalam negeri
b)
b. Gubernur
c)
c. Bupati/walikota
d)
d. Camat
e)
e. semua elemen
50.
50. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui …
a)
a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
b)
b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
c)
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
d)
d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
e)
e. pemberdayaan system aparatur negara
100 %
