Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam …

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas keresidenan adalah.....

Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.

(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.

(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.

(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.

(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....

Perhatikan data di bawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …

Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …

Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....

Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ...

. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ...

Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ...

Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ...

Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...

. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ....

Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ....

Perhatikan data berikut!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

(2).Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3).Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4).Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

(5).Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6).Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...

Perhatikan data di bawah ini !

(1).Lembaga Swadaya Masyarakat

(2).Dewan Perwakilan Rakyat

(3).Dewan Perwakilan Daerah

(4).Komisi Pemberantasan Korupsi

(5).Presiden dan Wakil Presiden

(6).Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah….

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut … kecuali ….

Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....

Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....

. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi

(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....

Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu...

pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam...