Font size
WorksheetsULANGAN HARIAN 3 PPKN KELAS X 2020-2021
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Unsur yang harus ada bagi terbentuknya negara disebut uunsur....
Konstittif
Persuatif
Institutif
Deklaratif
Dibawah ini yang bukan merupakan unsur konstitutif berdirinya suatu negara adalah.... .
Rakyat
Wilayah
Pemeritahan yang berdaulat
Pengakuan dari negara lain
Berikut ini merupakan contoh negara yang berbentuk negara kesatuan yaitu...
India, Korea, Belanda
Jepang, Belanda, Indonesia
Malaysia, Jerman, Australia
Malaysia, Indonesia, Italia
Salah satu unsur pembentuk negara yaitu pengakuan dari negara lain berupa pengakuan secara ...
de facto dan tidak langsung
langsung dan tidak langsung
de facto dan de jure
sementara dan tetap
Tujuan Negara RI tercantum dalam... .
Alinea ke satu pembukaan UUD NRI 1945
Alinea ke dua pembukaan UUD NRI 1945
Alinea ke tiga pembukaan UUD NRI 1945
Alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945
Sebutan NKRI didasarkan pada ....
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945
Negara yang hanya memiliki satu pemerintahan yang berdaulat adalah negara... .
Serikat
Federasi
Kesatuan
Kerajaan
Sebutan Negara kesatuan dalam NKRI menunjukkan bahwa ....
Dalam negara Indonesia ada wilayah yang berstatus sebagai negara bagian
Dalam negara Indonesia tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara bagian
Dalam negara Indonesia ada beberapa wilayah yang berstatus sebagai negara bagian
Dalam negara Indonesia ada bagian khusus yang istimewa dianggap sebagai negara bagian
Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang ….
a.Tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman
b. Dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman
c. Mengandung semangat kekeluargaan
d. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
e.Mengandung adanya semangat kerjasama
Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai…Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai…
a. Perjanjian luhur bangsa
b. Dasar negara Indonesia
c. Etika hidup bangsa
d. Filsafat hidup bangsa
e. Jiwa dan kepribadian bangsa
Pancasila dilaksanakan secara objektif, artinya …
a. Pancasila digunakan sebagai pendoman perilaku sehari-hari
b. Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik
c. Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara
d. Pancasila digunakan sebagai dasar hukum penyelenggarakaan bangsa
e. Pancasila digunakan sebagai filter masuknya budaya global
Pancasila memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional karena Pancasila sebagai …
a. ideologi nasional
b. ideologi pembangunan
c. ideologi terbuka
d. ideologi masa depan
e. Pedoman seluruh umat manusia
Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan perwujudan sila ....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Yang termasuk unsur-unsur negara yaitu ...
a. rakyat,TNI/Polri, pemerintahan negara
b. rakyat, pemerintahan negara, partai politik
c. rakyat, wilayah, pemerintahan negara
d. wilayah,TNI/Polri, pemerintah negara
e. wilayah, rakyat, partai politik
Salah satu bentuk pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah ....
a. menghargai hasil karya orang lain
b. menghormati hak orang lain
c. menolong orang lain agar mampu berdikari
d. rela berkorban demi kepentingan bangsa
e. berani membela kebenaran dan keadilan
Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonsia ....
a. bebas menentukan sikapnya terhadap bangsa lain di dunia
b. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa
c. tidak perlu tahu ideologi bangsa lain yang berasal dari luar
d. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah
e. tidak perlu menjalin kerja sama dengan bangsa bangsa yang pernah menjajah Indonesia
Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan...
A. Deklarasi Asean
B. Deklarasi Djuanda
C. Deklarasi Sumpah Pemuda
D. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Kedalaman laut Kontinen adalah ...
A. 150 Meter
B. 24 Mill
C. 12 Mill
D. 120 Meter
Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal...
A.17Agustus 1945
B. 20 Mei 1920
C. 21 Maret 1980
D. 28 Maret 1980
Tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia disebut...
A. Wilayah daratan
B. Wilayah lautan
C. Wilayah ekstrateritorial
D. Wilayah Udara
Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu kecuali ...
A. Malaysia
B. Singapura
C. Thailand
D. Pulau Ronde di Aceh
Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia di sebelah ..,,
A. Selatan
B. Timur
C. Utara
D. Barat
Batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar. Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan....
A. Zona bersebelahan
B .Laut teritorial
C. Zone Ekonomi Eksklusif
E. Landas kontinen
Tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu sangat nyata berada di wilayah negara lain adalah...
Wilayah Darat
Wilayah Laut
Wilayah Udara
Wilayah Ekstrateritorial
Wilayah Kontinen
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Vertikal
Positif
Negatif
Campuran
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....
20 Ayat (1)
20 Ayat (2)
20 Ayat (3)
21 Ayat (1)
21 Ayat (2)
Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...
mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan
Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan
mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan
menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan
Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama
Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...
Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya
Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara
Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan dalam Pancasila,yaitu ...
Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara unjuk rasa itu di benarkan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kempanye partai politik
Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran
Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dalam partai politik
Memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu
Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...
Toleransi antarumat beragama
Menjunjung hak asasi manusia
Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
Persamaan harkat dan martabat manusia
Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi
Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut....
sistem politik
struktur politik
struktur kelembagaan
infrastruktur politik
suprastruktur politik
Sistem politik yang menjadi pilihan
terbaik Indonesia adalah....
Demokrasi Terpimpin
Otoriter
Republik
Demokrasi
Anarkisme
Tahap terakhir dalam proses legislasi adalah
Pengajuan
Pembahasan
Persetujuan
Pengundangan
Pengesahan
Demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Maksud yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah...
Kedaulatan berada pada hakim sebagai wakil tuhan
Keadilan dan keputusan ditentukan oleh rakyat
Kedaulatan berada di tangan rakyat
Rakyat menjadi objek
Proses pembentukan sikap dan organisasi politik anggota masyarakat disebut dengan.... politik
Sosialisasi
Komunikasi
Budaya
Psikologi
Partisipasi
Siapa saja lembaga negara yang berhak mngusulkan RUU
Presiden
DPR dan DPD
MPR
Presiden, DPR, dan DPD
Hanya DPR saja
Mengapa perlu kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia?
Untuk mengawasi lembaga negara
Untuk sarana saling mengawasi dan memperoleh keseimbangan dalam sistem politik
untuk meramaikan demokrasi
hak perserikat dan berpendapat
Suprastruktur politik diartikan sebagai ....
Bangun Politik bawah atau Mesin Politik Informal
Lembaga Negara Yang Melaksanakan Pengawasan
Lembaga Politik Yang Berdasakan Kepentingan
Bangunan Politik
Suatu Mensin Politik Formal
Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Pernyataan diatas merupakan pengertian sistem menurut...
Pamudji
Rusadi Kantaprawira
Robert A. Dahl
David Easton
Jack C. Plano
Suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional adalah pengertian sistem menurut...
Rusadi Kantaprawira
Pamudji
David Easton
Jack C. Plano
Robert A. Dahl
Di bawah ini yang merupakan ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain yaitu...
Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat
Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar
Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang
Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Lembaga diatas merupakan infrastruktur politik yang termasuk dalam...
Partai Politik
Interest Group
Pressure Group
Media Komunikasi Politik
Underbow Partai Politik
Dibawah ini yang merupakan lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia antara lain...
MPR
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Kedutaan Besar
Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada...
Pasal 6 A ayat (1)
Pasal 6 A ayat (2)
Pasal 6 A ayat (3)
Pasal 7 ayat (1)
Pasal 7 ayat (2)
Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...
Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR
Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat DPR
Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR
Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR
