NEW
Font size
WorksheetsPH 3 Kls X
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….
Nomor 1, 2, dan 3
Nomor 3, 4, dan 5
Nomor 2, 4, dan 6
Nomor 3, 4, dan 6
Nomor 4, 5, dan 6
. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Di bawah ini yang bukan merupakan Faktor penyebabnya adalah .....
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penegak hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin
Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktivitas. Sesuai UU Nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah ….
Rapat umum
Mimbar Bebas
Arak arakan
Unjuk rasa
Pawai
Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….
Pancasila
UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945
Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu …
Adanya pemilu berkala
Adanya supremasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan ….
Voting
Kerja sama
sikap Individual
Musyawarah mufakat
Sikap senasib sepenanggungan
Mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal.Pernyataan tersebut adalah arti dari...
Partai Politik
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Interests group
Pressure group
Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim merupakan kewenangan...
MPR
DPR
Presiden
MK
KY
Kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
Pernyataan di atas adalah defenisi Partisipasi politik menurut...
Verba
John Locke
Laode Ida
Koentcaraningrat
Montesqieu
Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.Hal ini merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh ...
Verba
Laode Ida
John Locke
Montesqieu
Koentcaraningrat
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA ,merupakan kekuasaan...
MPR
DPR
Presiden
DPD
MK
